nusabali

Fraksi Gerindra Nilai Tamba-Ipat Belum Maksimalkan Program

  • www.nusabali.com-fraksi-gerindra-nilai-tamba-ipat-belum-maksimalkan-program

NEGARA, NusaBali
Selama 100 hari kepemimpinan Bupati Jembrana I Nengah Tamba–Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat (Tamba-Ipat), sejak dilantik pada 26 Februari 2021, Fraksi Gerindra DPRD Jembrana melihat sudah ada upaya membangun pondasi untuk memajukan Jembrana.

Namun pemerintahan di bawah Tamba-Ipat dinilai belum memaksimalkan beberapa program yang sudah di-launching selama 3 bulan terakhir ini. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jembrana I Ketut Sadwi Darmawan, Senin (7/6), mengatakan selama 100 hari pemerintahan Tamba-Ipat, telah disusun sejumlah perencanaan yang cukup bagus. Seperti ada penandatangan MoU dengan sejumlah investor dalam upaya membuka lapangan kerja serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Jembrana. Begitu juga diluncurkan sejumlah program inovatif terkait pelayanan untuk masyarakat Jembrana.

“Kalau di APBD Induk 2021 ini, memang Bupati tidak dapat berbuat banyak karena disusun pemimpin sebelumnya. Pejabat yang ada saat ini, juga masih yang lama. Kemungkinan Bupati juga masih menunggu kepastian mutasi. Karena setelah 6 bulan menjabat, baru bisa melakukan mutasi. Itu yang kita lihat masih jadi kendala,” ucap politisi Gerindra asal Desa Asah Duren, Kecamatan Pekutatan ini.

Namun, Sadwi menegaskan, kendala menyangkut APBD induk maupun jajaran birokrat dari pemerintah sebelumnya itu, tidak berarti mematikan ruang gerak untuk menggunakan APBD maupun sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada. Menurutnya, ada beberapa kebijakan yang sudah bisa dilakukan untuk memaksimalkan program-program di awal masa pemerintahan saat ini.

“Seperti JKJ P (Jaminan Kesehatan Jembrana) Plus. Kita lihat program itu baru perencanaan. Percepatan pelayanan belum maksimal dilakukan. Potensi dengan adanya Pustu (puskesmas pembantu) di masing-masing desa/kelurahan, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan program itu. Harusnya itu dimanfaatkan. Paling tidak Pustu-Pustu yang jauh dari puskesmas, dihidupkan kembali sehingga ada yang benar-benar standby untuk memberi pelayanan ke masyarakat,” ucap Sadwi.

Di samping contoh program JKJ Plus tersebut, Sadwi juga menyinggung terkait program Jembrana Emergency Service (JES) yang juga sudah diluncurkan beberapa waktu lalu. Dalam memaksimalkan program layanan kedaruratan itu, khususnya terkait pelayanan pemadam kebakaran (damkar), bisa dilakukan pendekatan pelayanan di 2 kecamatan yang terjauh dari kota Negara, yakni di Kecamatan Melaya dan Kecamatan Pekutatan. “Paling tidak ada satu unit damkar di dua kecamatan terjauh itu. Karena akan lebih cepat proses pelayanan. Jangan sampai bangunan sudah habis baru datang,” ujar Sadwi.

Menurut Sadwi, upaya mendekatkan pelayanan itu sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu APBD perubahan. Dia pun mengingatkan agar jajaran OPD yang ada saat ini, juga bisa menerjemahkan keinginan Bupati. Jangan hanya fokus berusaha mencari muka dengan berusaha ramai-ramai mengikuti Bupati saat melaksanakan bakti penganyar. “Lebih baik kerja. Kurangi gradag-grudug penganyar. Hilangkan budaya mecik manggis (mencari muka). Ke mana-mana Bupati diikuti. Jangan sampai rebutan jabatan saling sikut, tetapi kinerja tidak bagus,” tandas Sadwi.

Sementara anggota DPRD Jembrana dari Fraksi Demokrat I Wayan Wardana, juga berharap seluruh pimpinan OPD saat ini, agar memaksimalkan kinerja dan program yang sudah dirancang. Dia juga mengingatkan agar para pimpinan OPD saat ini, tidak ada yang berpikir terkait masa jabatan Tamba-Ipat yang hanya akan berlangsung selama 3 tahun sampai 2024 nanti. “Karena waktu Pak Tamba menjadi Bupati cukup pendek, jangan ada pemikiran kalau saya loyal kepada Pak Bupati nanti akan ganti bupati lagi. Karena saya juga lihat ada kepala dinas yang belum maksimal bekerja. Tetapi juga perlu diingat, untuk membantu menyelamatkan posisi sebagai pejabat, jangan mencelakai diri sendiri. Bantu secara objektif saja,” ujar Wardana yang juga Ketua DPC Demokrat Jembrana. *ode

Komentar