Bupati Giri Prasta Tandatangani MoU dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali

Penandatanganan MoU disaksikan secara langsung oleh anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro ini dalam rangka meni kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung.

Usai melaksanakan penandatanganan MoU, Bupati Giri Prasta menegaskan komitmennya melaksanakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan ombudsman RI berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung. Menurutnya pemerintah daerah membutuhkan pengawasan baik secara internal maupun secara eksternal. “Badung sudah memberikan ruang sepenuhnya kepada Ombudsman RI Perwakilan Bali untuk masuk melakukan pengawasan edukasi dan pendampingan terkait transparansi taat asas berkaitan urusan APBD Kabupaten Badung. Bicara tentang pelayanan publik, dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik di Badung bisa memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat baik itu izin atau lainnya,” kata Bupati Giri Prasta.

Selanjutnya Bupati Giri Prasta menambahkan, keberadaan Ombudsman RI juga bisa mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi respon time pelaksanaan sebuah persoalan yang ada. “Contoh di Badung apabila terjadi kebakaran, sebelum 15 menit Dinas Damkar harus sudah ada di lokasi, Dishub sterilkan lalu lintas melalui ATCS, Satpol PP sudah mensterilkan lokasi agar petugas tidak terganggu saat bekerja, Diskes sudah ada di tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan,” jelas Bupati Giri Parsta.

“Kemudian besoknya Dinas Perkim melakukan bedah rumah, Dinas Sosial memberikan bantuan pakaian dan seterusnya, sehingga 6 OPD bergerak bersama menyelesaikan satu persoalan dan masyarakat terlayani dengan tuntas,” imbuh bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang itu.

Sementara itu anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ombudsman RI hadir di Bali secara khusus untuk melihat secara langsung dampak pandemi yang sangat luar biasa di Bali. “Apapun yang terjadi, kinerja Ombudsman dalam peningkatan kualitas pelayanan publik harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada,” ujarnya.

Dikatakan sebagai lembaga negara yang ditugaskan undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, mengapresiasi Ombudsman RI Perwakilan Bali yang sudah menjalin hubungan baik dengan semua kabupaten kota untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Kami berharap momentum siang ini bukan hanya dilihat secara seremonial. Kami ingin memastikan ke depan penyelenggara pemerintah daerah bisa memberikan gambaran realisasi dari semua bentuk pelayanan publik,” kata Widijantoro.

Sedangkan Kepala Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, mengucapkan terima kasih atas respon kepala daerah dalam menghadiri acara penandatanganan MuO. Dikatakan, para kepala daerah yang baru terpilih sudah pernah diundang sebelumnya ke Ombudsman Perwakilan RI untuk menandatangani pakta integritas/ komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah masing-masing. “Jadi saat ini kita undang kembali untuk memperkuat komitmen peningkatan pelayanan publik tersebut,” katanya. *asa