nusabali

Disbud-MDA Gelar Paruman Pembentukan Pasikian Pecalang

Pengurus Dapat Insentif Rp 750.000 Per Bulan

  • www.nusabali.com-disbud-mda-gelar-paruman-pembentukan-pasikian-pecalang

DENPASAR, NusaBali
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar bersama Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar menggelar paruman dalam rangka pembentukan Pasikian Pecalang tingkat Kota Denpasar dan tingkat kecamatan se-Kota Denpasar.

Paruman ini digelar di Ruang Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar, Selasa (2/6).Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram mengatakan sebelumnya pecalang mendapat SK dari masing-masing desa adat. Pembentukan pasikian pecalang ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 43, Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Di mana, yang awalnya bernama paruman pecalang diubah menjadi Pasikian Pecalang.

“Sekarang dengan amanat Perda No 4/2019 ini, pecalang adat seluruh Bali termasuk Kota Denpasar melebur jadi pasikian baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota,” jelas Mataram. Untuk pasikian pecalang di tingkat Kota Denpasar, masing-masing desa adat mengirim satu perwakilan. Sehingga jumlah pengurus di pasikian pecalang berjumlah 35 orang yang merupakan perwakilan masing-masing desa adat di Denpasar.

Mataram mengatakan, untuk pengurus ini mendapat insentif setiap bulan sebesar Rp 750.000. “Sebanyak 35 orang pasikian tersebut mendapat insentif setiap bulan sebesar Rp 750.000. Ini sudah berlangsung dari sebelumnya sesuai Perwali, dan sekarang tetap dilanjutkan,” katanya. Namun, Mataram menambahkan dengan adanya perubahan nama ini pihaknya belum tahu bagaimana ke depannya. Yang pasti, pihaknya saat ini mengikuti arahan dari Perda Nomor 4/2019 tersebut. “Kami belum tahu nantinya seperti apa. Tapi kalau misalnya ada insentif dari provinsi kami akan pilih yang nominalnya lebih besar, itu yang kami ambil,” katanya.

Selain perubahan nama untuk pecalang, dalam paruman ini juga dilaksanakan penggantian nama dari Sabha Yowana menjadi Pasikian Yowana. Sementara itu, Bendesa Madya Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar, AA Ketut Sudiana menambahkan paruman ini memang sengaja digelar saat peringatan Hari Lahirnya Pancasila agar ada semangat perubahan. Nantinya setiap pengurus sifatnya ngayah sehingga diharapkan tidak ada titipan yang sifatnya politis. “Pembentukan pengurusnya akan dilaksanakan secara transparan. Tidak ada istilah prajuru yang dititipkan dari siapapun. Ini bukan politis, tapi sifatnya ngayah,” katanya. *mis

Komentar