Koster Damaikan Dualisme ASITA Bali

Ketua Umum DPP ASITA, Nunung Rusmiati, pun memberikan apresiasi terhadap cara Gubernur Koster menangani masalah DPD ASITA Bali, yang kisruh saat pariwisata Bali sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Gubernur Koster mendamaikan kedua kubu ASITA Bali yang berseteru dengan elegan dan bijaksana, dalam pertemuan di Rumah Jabatan Komplek Jaya Sabha, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Senin (31/6) siang. Dua kubu yang berseteru itu adalah DPD ASITA Bali pimpinan Komang Takuaki Banuarta dan DPD ASITA Bali pimpinan I Ketut Ardana. Penyelesaian damai yang diprakarsai Gubernur Koster ini disaksikan langsung Ketua Umum DPP ASITA, Nunung Rusmiati.

Persoalan internal ASITA Bali yang menimbulkan kesan citra para pengampu dunia pariwisata di Bali tidak kondusif tersebut selesai atas tangan dingin Gubernur Koster. Dalam proses perdamaian di Jaya Sabha Denpasar siang itu, ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan DPP ASITA Nomor: 019/DPP-ASITA/K/V/2021 tentang Pencabutan Surat Keputusan DPP ASITA Nomor: 012/DPP-ASITA/K/VII/2020 tentang Pembekuan Pengurus DPD ASITA Bali.

Konflik internal ASITA Bali sendiri berawal dari peristiwa Juli 2020 lalu. Saat itu, kepengurusan DPD ASITA Bali 2016-2020 di bawah Ketua I Ketut Ardana dan Sekretaris I Putu Winastra dibekukan oleh DPP ASITA.

Kemudian, DPP ASITA langsung menunjuk Eddy Sunyoto sebagai Plt Ketua DPD ASITA Bali dan Ketut Sudiarsa sebagai Sekretaris DPD ASITA Bali. Selanjutnya, digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) ASITA Bali, 14 November 2020, di mana I Komang Takuaki Banuartha terpilih sebagai Ketua DPD ASITA Bali.

Sementara, kepengurusan DPD ASITA Bali di bawah pimpinan Ketut Ardana melakukan Musda tandingan. Dari Musda tandingan ini, I Putu Winastra terpilih menjadi Ketua DPD ASITA Bali.

Pada 27 Mei 2020, keluar Surat Keputusan DPP ASITA tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani langsung Ketua Umum DPP ASITA, Nunung Rusmiati, dengan berisikan beberapa poin. Pertama, mencabut Surat Keputusan DPP ASITA Nomor: 012/DPP-ASITA/K/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020 tentang Pembekuan Pengurus DPD ASITA Bali dan menyatakan keputusan tersebut dibatalkan. Kedua, mengembalikan hak-hak kepengurusan DPD ASITA Bali sebagaimana mestinya kepada I Ketut Ardana sebagai Ketua DPD ASITA Bali, terhitung sejak dikeluarkan surat keputusan tersebut.

Ketiga, mengembalikan Komang Takuaki Banuartha sebagai Ketua Dewan Pengawas Tata Krama Daerah Bali, terhitung sejak dikeluarkan surat keputusan tersebut. Keempat, memerintahkan DPD ASITA Bali untuk melaksanakan keputusan ini dengan segera, sejak menerima surat keputusan, guna menjalankan roda organisasi seperti sedia kala. Kelima, memerintahkan DPD ASITA Bali melaksanakan Musda selambat-lambatnya 31 Agustus 2021.

Dari situ, konflik terus berkepanjangan. Gubernur Koster kemudian berinisiastif mempertemukan kedua kubu DPD ASITA Bali yang berseteru di Rumah Jabatan Komplek Jaya Sabha Denpasar, 31 Mei 2021. Pihak-pihak yang berkonflik diminta berdami dan bersatu demi pariwisata Bali. Akhirnya, kedua kubu sepakat berdamai.

Ketua Umum DPP ASITA, Nunung Rusmiati, pun memuji dan mengapresiasi cara Gubernur Koster menyelesaikan masalah internal ASITA Bali. "Saya terharu dengan usaha yang dilakukan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam upaya mendamaikan konflik dualisme ASITA Bali yang kasusnya cukup berlarut-larut,” ujar Nunung yang juga hadir saat upaya perdamaian ASITA Bali di Jaya Sabha Denpasar.

Nunung menyebutkan, apa yang terjadi di Bali bisa menjadi contoh, bagaimana perseteruan dan perbedaan bisa didamaikan dengan indah. "Di saat 90 persen anggota tidak ada kegiatan karena pandemi Covid-19, miris sebenarnya melihat kondisi ini. aya harapkan semua Gubernur di Indonesia memiliki sikap seperti Gubernur Koster, yang mampu menyelesaikan masalah kepariwisataan. Beginilah caranya, contoh di Bali bagaimana cara menyelesaikan masalah," tegas Nunung.

Sementara itu, Gubernur Koster dalam arahannya menyatakan saat ini pihaknya sedang menata pariwisata Bali secara fundamental dan komprehensif, agar pariwisata tetap berbasis budaya, berkualitas, dan berdaya saing, serta memberi manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. Hal itu dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 28/2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

Untuk mendukung kegiatan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing, Gubernur Koster bekerja keras membangun infrastruktur yang meliputi pendukung pariwisata Bali. Beberapa infrastruktur itu, antara lain, pembangunan Shortcut Denpasar-Singaraja via Bedugul, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwitani sepanjang 95 kilometer, dan pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas (meliputi Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan).

Selain itu, ada pembangunan Benoa Maritime Tourism di Pelabuhan Benoa (Denpasar Selatan) dan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di bekas Galian C Desa Gunaksa (Kecamatan Dawan, Klungkung). "Saya mengajak pelaku pariwisata turut serta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, yang saat ini sedang giat menata ekosistem pariwisata," jelas Gubernur Koster.

Koster mengatakan, pihaknya juga tengah intensif menggalakkan penggunaan busana adat Bali, aksara Bali, pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, hingga memanfaatkan energi bersih melalui kendaraan listrik berbasis baterai. Program ini untuk mendukung kemajuan kepariwisataan Bali.

"Jadi, tidak elok ketika saya kerja keras, masa ASITA Bali malah berantem. Sekarang saya senang kalau (kedua kubu yang berkonflik, Red) sudah bisa damai," tandas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini. *nat