Mendes Ijinkan Buka Desa Wisata di Bali
Dukung Program Work From Bali Tujuh Kementerian
Bentuk dukungan dari Kemendes PDTT terkait Work From Bali dengan membuka seluruh desa wisata di Pulau Bali sebagai landasan pemulihan ekonomi.
TABANAN, NusaBali
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengizinkan dibukanya desa wisata di Bali sebagai dukungan program Work From Bali untuk pemulihan ekonomi di Pulau Dewata. Dalam kunjungan kerjanya untuk mengecek program Bumdes di Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Sabtu (29/5), Mendes Abdul Halim Iskandar mengatakan Pulau Bali sebagai ikon nasional yang mengandalkan kehidupan masyarakatnya dari sektor pariwisata.
“Untuk menghidupkan kembali geliat ekonomi pada sektor pariwisata, kami mendukung penuh program pemerintah melakukan skema Work From Bali untuk pemulihan ekonomi di daerah ini,” ujarnya. Menurut Menteri Abdul Halim, sisi ekonomi pariwisata Bali harus segera dibangkitkan kembali secara bertahap, oleh karena itu pihaknya mendukung program WFB yang dicanangkan pemerintah untuk membuka seluruh sektor pariwisata di Bali yang nantinya akan digunakan para aparatur sipil Negara (ASN) 7 kementerian selama bekerja dari Bali.
“Bentuk dukungan dari kementerian desa akan melakukan hal sama dengan membuka seluruh desa wisata di Pulau Bali sebagai landasan pemulihan ekonomi,” imbuhnya. Pemerintah pusat secara bertahap akan memberikan perlakuan khusus ke Bali untuk mempercepat peningkatan kunjungan wisata salah satunya Bali harus steril terhadap virus Covid-19. "Dibukanya seluruh objek wisata di Bali, tetapi harus seleksi jangan sampai ada penyebaran virus Covid-19," tegas Menteri Abdul Halim.
Pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar yang mengizinkan dibukanya kembali desa wisata untuk mendukung program Work From Bali ini langsung direspons positif positif stakeholder kepariwisataan di Bali. Di antaranya Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Sadar Wisata (DPD MASATA) Bali.
Sekretaris DPD MASATA Bali, K Swabawa mengatakan desa wisata sangat berpotensi sebagai paradigma baru kepariwisataan di masa pandemi. Hal tersebut terkait dengan karakter yang dimiliki desa wisata. Di antaranya udara yang segar, ruang terbuka hijau yang memadai. Mobilitas penduduk yang relatif rendah dan bangunan pemukiman yang tidak massif seperti di perkotaan.
“Intinya MASATA sangat mendukung rencana Pak Menteri ini,” ujar K Swabawa, saat dihubungi terpisah, Sabtu malam. Apalagi tujuan dari pembukaan desa wisata jelas-jelas untuk mendukung program ‘Work from Bali’ dalam rangka pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali yang terpuruk akibat pandemi.
”Kami sangat setuju,” ujar CEO Swaha Hospitality ini. Bahkan lanjut K Swabawa, desa wisata di Bali selama ini justru lebih awal beroperasi kembali dibanding usaha bisnis pariwisata lain dalam masa pandemi.
Hal itu tidak terlepas dari animo masyarakat Bali sendiri yang merasa nyaman mengunjungi desa-desa wisata. Terutama desa wisata yang belakangan viral di media sosial (medsos) dengan biaya lebih murah dibanding tempat rekreasi/DTW konvensional.
Dia mencontohkan Desa Wisata Taro di Tegallalang, Gianyar salah satu desa wisata yang menarik minat banyak wisatawan, baik lokal dan nusantara. ”Jumlah pengunjungnya lumayan banyak di tahun 2020 lalu,” ujar Swabawa, yang merupakan pendamping di Desa Wisata Taro, Tegallalang.
Menurut K Swabawa, desa wisata secara kelembagaan agar menjadi salah satu unit usaha di bawah BUMDes. Hal itu sebagaimana unit usaha toko serba ada, unit usaha simpan pinjam. Selama ini kata Swabawa, desa wisata lebih banyak dikelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang lebih bersifat relawan.
Seperti diberitakan sejumlah menteri Kabinet Presiden Jokowi rencananya akan work from Bali (bekerja dari Bali), untuk membangkitkan perekonomian Pulau Dewata, terutama sektor pariwisata. Program work from Bali ini akan dikoordinasikan langsung Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun 7 kementerian yang akan work from Bali, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Kemen-parkeraf), Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kemenko Marves. Semuanya berada di bawah koordinasi Kemenko Marves.
Sementara dalam kunjungannya ke Kabupaten Tabanan, Sabtu kemarin Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar kunjungi dua lokasi, yakni Desa Kukuh di Kecamatan Kerambitan dan DTW Alas Kedaton di Desa Kukuh, Kecamatan Marga.
Kunjungan Mendes ini diharapkan bisa memperkuat keberadaan BUMDes yang ada di desa dengan harapan BUMDes mampu memutar perekonomian desa di tengah pandemi Covid-19. Menteri Abdul Halim Iskandar menilai BUMDes yang ada di Bali sudah semakin menggeliat, namun pendampingan dari seluruh pihak harus dilakukan berkesinambungan.
Mendes PDTT Abdul Halim dalam kunjungannya kemarin didampingi istrinya Lilik Umi Nasriah beserta rombongan disambut Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan. Agenda pertama meninjau BUMDes Desa Kukuh di Kecamatan Kerambitan pada pukul 11.00 Wita.
Kunjungan Mendes Abdul Halim Iskandar ke Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan sebenarnya sebagai aksi bayar ‘utang’ karena ketika dia melaksanakan halal bihalal bersama kepala desa via daring belum lama ini, dari Bali diwakili oleh Perbekel Desa Kukuh I Nyoman Widhi Adnyana. Di Desa Kukuh kemarin Menteri Abdul Halim Iskandar meninjau BUMDes Kukuh Winangun yang telah berkembang baik.
Apalagi sekarang BUMDes Kukuh telah menyerap gabah petani dengan harga tinggi. Hal tersebut dilakukan BUMDes Kukuh Winangun untuk membantu petani agar ketika panen gabah tak dibeli murah oleh tengkulak. Gabah yang dibeli dari petani mulai dari Rp 4.000 sampai Rp 4.600 per kilogram.
Menteri Abdul Halim Iskandar menegaskan posisi BUMDes saat ini sudah kokoh karena sudah berbadan hukum. Aktifitas ekonomi apapun bisa dilakukan termasuk ekspor. Posisi BUMDes sekarang sudah setara dengan BUMN. Namun yang menjadi penegasan adalah BUMDes harus betul-betul mengembangkan potensinya yang ada di desa dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. "Dengan menggeliatnya BUMDes di masing-masing desa otomatis akan terjadi pemilihan ekonomi nasional di tingkat kabupaten," tegasnya.
Menteri Abdul Halim Iskandar menilai progress BUMDes di Bali sudah hampir seluruhnya telah menggeliat. Namun yang terpenting adalah harus adanya pendampingan dari seluruh elemen. "Kami juga bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk ikut mendampingi Bumdes, serta di Pemprov Bali memiliki balai latihan di Kabupaten Badung sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi," tambahnya.
Perbekel Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, I Nyoman Widhi Adnyana menjelaskan BUMDes Kukuh Winangun saat ini lebih banyak bergerak di sektor penyerapan gabah petani kemudian diolah menjadi beras. "Kita anggarkan untuk penyerapan gabah petani sebesar Rp 200 juta sebagai permodalan," tegasnya.
Menurutnya penyerapan gabah petani khusus di Desa Kukuh akan dilakukan berkelanjutan. Bahkan selain memproduksi beras untuk konsumsi, juga memproduksi beras untuk upakara (dijadikan bijak) yang disebut beras Galih. Beras Galih yang diproduksi varian 500 gram dengan harga Rp 10.000. Sementara beras yang diproduksi dipatok Rp 9.000. "Sebulan rata-rata beras kita habis 4-6 ton," papar Widhi Adnyana.
Sementara Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan berjanji akan tetap memantau perkembangan BUMDes di Tabanan. Pedampingan pun tetap akan diawasai untuk pengembangan ekonomi di tingkat desa. "Kalau mengenai pendampingan, kita sudah lakukan," tandasnya.
Dalam kunjungan ini, Menteri Desa PDTT menyerahkan sertifikat kajian indikator Sustainable Development Goals (SDGs) kepada 18 desa di Tabanan. Sertifikat diterima langsung masing-masing perwakilan desa. Sertifikat ini adalah sebuah prestasi karena desa sudah mampu menyelesaikan pendataan desa secara detail sebelum batas waktu. *des, k17
“Untuk menghidupkan kembali geliat ekonomi pada sektor pariwisata, kami mendukung penuh program pemerintah melakukan skema Work From Bali untuk pemulihan ekonomi di daerah ini,” ujarnya. Menurut Menteri Abdul Halim, sisi ekonomi pariwisata Bali harus segera dibangkitkan kembali secara bertahap, oleh karena itu pihaknya mendukung program WFB yang dicanangkan pemerintah untuk membuka seluruh sektor pariwisata di Bali yang nantinya akan digunakan para aparatur sipil Negara (ASN) 7 kementerian selama bekerja dari Bali.
“Bentuk dukungan dari kementerian desa akan melakukan hal sama dengan membuka seluruh desa wisata di Pulau Bali sebagai landasan pemulihan ekonomi,” imbuhnya. Pemerintah pusat secara bertahap akan memberikan perlakuan khusus ke Bali untuk mempercepat peningkatan kunjungan wisata salah satunya Bali harus steril terhadap virus Covid-19. "Dibukanya seluruh objek wisata di Bali, tetapi harus seleksi jangan sampai ada penyebaran virus Covid-19," tegas Menteri Abdul Halim.
Pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar yang mengizinkan dibukanya kembali desa wisata untuk mendukung program Work From Bali ini langsung direspons positif positif stakeholder kepariwisataan di Bali. Di antaranya Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Sadar Wisata (DPD MASATA) Bali.
Sekretaris DPD MASATA Bali, K Swabawa mengatakan desa wisata sangat berpotensi sebagai paradigma baru kepariwisataan di masa pandemi. Hal tersebut terkait dengan karakter yang dimiliki desa wisata. Di antaranya udara yang segar, ruang terbuka hijau yang memadai. Mobilitas penduduk yang relatif rendah dan bangunan pemukiman yang tidak massif seperti di perkotaan.
“Intinya MASATA sangat mendukung rencana Pak Menteri ini,” ujar K Swabawa, saat dihubungi terpisah, Sabtu malam. Apalagi tujuan dari pembukaan desa wisata jelas-jelas untuk mendukung program ‘Work from Bali’ dalam rangka pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali yang terpuruk akibat pandemi.
”Kami sangat setuju,” ujar CEO Swaha Hospitality ini. Bahkan lanjut K Swabawa, desa wisata di Bali selama ini justru lebih awal beroperasi kembali dibanding usaha bisnis pariwisata lain dalam masa pandemi.
Hal itu tidak terlepas dari animo masyarakat Bali sendiri yang merasa nyaman mengunjungi desa-desa wisata. Terutama desa wisata yang belakangan viral di media sosial (medsos) dengan biaya lebih murah dibanding tempat rekreasi/DTW konvensional.
Dia mencontohkan Desa Wisata Taro di Tegallalang, Gianyar salah satu desa wisata yang menarik minat banyak wisatawan, baik lokal dan nusantara. ”Jumlah pengunjungnya lumayan banyak di tahun 2020 lalu,” ujar Swabawa, yang merupakan pendamping di Desa Wisata Taro, Tegallalang.
Menurut K Swabawa, desa wisata secara kelembagaan agar menjadi salah satu unit usaha di bawah BUMDes. Hal itu sebagaimana unit usaha toko serba ada, unit usaha simpan pinjam. Selama ini kata Swabawa, desa wisata lebih banyak dikelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang lebih bersifat relawan.
Seperti diberitakan sejumlah menteri Kabinet Presiden Jokowi rencananya akan work from Bali (bekerja dari Bali), untuk membangkitkan perekonomian Pulau Dewata, terutama sektor pariwisata. Program work from Bali ini akan dikoordinasikan langsung Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun 7 kementerian yang akan work from Bali, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Kemen-parkeraf), Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kemenko Marves. Semuanya berada di bawah koordinasi Kemenko Marves.
Sementara dalam kunjungannya ke Kabupaten Tabanan, Sabtu kemarin Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar kunjungi dua lokasi, yakni Desa Kukuh di Kecamatan Kerambitan dan DTW Alas Kedaton di Desa Kukuh, Kecamatan Marga.
Kunjungan Mendes ini diharapkan bisa memperkuat keberadaan BUMDes yang ada di desa dengan harapan BUMDes mampu memutar perekonomian desa di tengah pandemi Covid-19. Menteri Abdul Halim Iskandar menilai BUMDes yang ada di Bali sudah semakin menggeliat, namun pendampingan dari seluruh pihak harus dilakukan berkesinambungan.
Mendes PDTT Abdul Halim dalam kunjungannya kemarin didampingi istrinya Lilik Umi Nasriah beserta rombongan disambut Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan. Agenda pertama meninjau BUMDes Desa Kukuh di Kecamatan Kerambitan pada pukul 11.00 Wita.
Kunjungan Mendes Abdul Halim Iskandar ke Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan sebenarnya sebagai aksi bayar ‘utang’ karena ketika dia melaksanakan halal bihalal bersama kepala desa via daring belum lama ini, dari Bali diwakili oleh Perbekel Desa Kukuh I Nyoman Widhi Adnyana. Di Desa Kukuh kemarin Menteri Abdul Halim Iskandar meninjau BUMDes Kukuh Winangun yang telah berkembang baik.
Apalagi sekarang BUMDes Kukuh telah menyerap gabah petani dengan harga tinggi. Hal tersebut dilakukan BUMDes Kukuh Winangun untuk membantu petani agar ketika panen gabah tak dibeli murah oleh tengkulak. Gabah yang dibeli dari petani mulai dari Rp 4.000 sampai Rp 4.600 per kilogram.
Menteri Abdul Halim Iskandar menegaskan posisi BUMDes saat ini sudah kokoh karena sudah berbadan hukum. Aktifitas ekonomi apapun bisa dilakukan termasuk ekspor. Posisi BUMDes sekarang sudah setara dengan BUMN. Namun yang menjadi penegasan adalah BUMDes harus betul-betul mengembangkan potensinya yang ada di desa dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. "Dengan menggeliatnya BUMDes di masing-masing desa otomatis akan terjadi pemilihan ekonomi nasional di tingkat kabupaten," tegasnya.
Menteri Abdul Halim Iskandar menilai progress BUMDes di Bali sudah hampir seluruhnya telah menggeliat. Namun yang terpenting adalah harus adanya pendampingan dari seluruh elemen. "Kami juga bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk ikut mendampingi Bumdes, serta di Pemprov Bali memiliki balai latihan di Kabupaten Badung sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi," tambahnya.
Perbekel Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, I Nyoman Widhi Adnyana menjelaskan BUMDes Kukuh Winangun saat ini lebih banyak bergerak di sektor penyerapan gabah petani kemudian diolah menjadi beras. "Kita anggarkan untuk penyerapan gabah petani sebesar Rp 200 juta sebagai permodalan," tegasnya.
Menurutnya penyerapan gabah petani khusus di Desa Kukuh akan dilakukan berkelanjutan. Bahkan selain memproduksi beras untuk konsumsi, juga memproduksi beras untuk upakara (dijadikan bijak) yang disebut beras Galih. Beras Galih yang diproduksi varian 500 gram dengan harga Rp 10.000. Sementara beras yang diproduksi dipatok Rp 9.000. "Sebulan rata-rata beras kita habis 4-6 ton," papar Widhi Adnyana.
Sementara Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan berjanji akan tetap memantau perkembangan BUMDes di Tabanan. Pedampingan pun tetap akan diawasai untuk pengembangan ekonomi di tingkat desa. "Kalau mengenai pendampingan, kita sudah lakukan," tandasnya.
Dalam kunjungan ini, Menteri Desa PDTT menyerahkan sertifikat kajian indikator Sustainable Development Goals (SDGs) kepada 18 desa di Tabanan. Sertifikat diterima langsung masing-masing perwakilan desa. Sertifikat ini adalah sebuah prestasi karena desa sudah mampu menyelesaikan pendataan desa secara detail sebelum batas waktu. *des, k17
Komentar