Gubernur Koster Siapkan Transformasi Ekonomi Bali

Dalam hal ini, Gubernur Bali Wayan Koster juga siapkan transformasi ekonomi, untuk lepas dari ketergantungan sektor pariwisata.

Hal inidiungkapkan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021, yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali dengan tema ‘Pemulihan Pariwisata Menuju Kebangkitan Ekonomi Bali’, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Senin (24/5) pagi.

Cok Ace menyebutkan, pendapatan terbesar Bali selama ini diperoleh dari sektor pariwisata, mencapai 50 persen lebih. “Bisa dibayangkan bagaimana terpuruknya perekonomian Bali saat dihantam pandemi Covid-19 (yang menyebabkan pariwisata kolaps, red),” ujar Cok Ace, yang hadir mewakili Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rakorwasin secara hybrid yang diikuti para bupati/walikota se-Bali kemarin.

Menurut Cok Ace, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang sangat dalam, karena kontribusi pariwisata sebesar 54 persen terhadap PDRB jadi hilang. Pada Triwulan I tahun 2020, kontraksi ekonomi Bali mencapai minus 1,2 persen (YoY). Pada Triwulan II, kontraksi ekonomi Bali minus 11,06 persen. Sedangkan pada Triwulan III, kontraksi ekonomi Bali minus 12,32 persen (YoY). Sementara pada Triwulan IV, kontraksi ekonomi Bali minus 12,21 persen.

“Kondisi saat ini tentunya sangat berat untuk kita semua/ Namun, Pemerintah Provinsi Bali melalui visi pembangunan daerah Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, tetap berkomitmen untuk selalu berusaha mencari solusi terbaik, sehingga kita dapat segera pulih kembali,” tandas tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Kelurahan/Kecamatan Ubud, Gianyar yang juga Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali ini.

Cok Ace menjelaskan, beberapa langkah yang disiapkan Pemprov Bali untuk pemulihan ekonomai, dimulai dengan persiapan tiga zona hijau (bebas Covid-19) yang meliputi Zona Hijau Kawasan Sanur (Kecamatan Denpasar Selatan), Zona Hijau Kawasan Ubud (Kecamatan Ubud, Gianyar), Zona Hijau Kawsasan Nusa Dua (Kecamatan Kuta Selatan, Badung). Pemprov Bali juga menyiapkan fasilitas MICE di Nusa Dua.

Kemudian, dengan program memperbaiki transportasi darat, laut, dan udara, Pemprov Bali mengusulkan anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional) sebesar Rp 260.734.633.000 atau Rp 260,74 miliar di tahun 2021 untuk memperbaiki infrastruktur. "Langkah ini untuk pemulihan ekonomi Bali," jelas Cok Ace.

Untuk jangka panjang, kata Cok Ace, Pemprov Bali akan melakukan beberapa langkah, yaitu dengan mengurangi ketergantungan sektor pariwisata. "Tujuannya, menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali antara sektor pariwisata dengan pertanian dan industri,” tegas mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini.

Sementara, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, mengatakan BPKP dan pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan kolaborasi menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Menurut Sally, terdapat 60 isu strategis nasional dan 67 isu strategis berskala regional yang akan dilaksanakan tahun 2021, demi mempercepat pemulihan ekonomi.

“Sementara khusus untuk pemerintah Provinsi Bali, akan fokus membahas percepatan pemulihan ekonomi di sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19,” papar Sally.

Sally berharap dengan terselenggaranya Rakorwasin Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Bali, tercapai sinergi dan kesepakatan bersama untuk memperkuat pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi. "Terutama terkait desain pengawasan pembangunan sektor pariwisata di Bali," kata Sally.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster mengatakan pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga bagi Bali, yang selama ini ketergantungan dan nyaman dengan gelimang dolar pariwisata. Gubernur mengatakan pihaknya telah siapkan penataan ekonomi Bali, dengan tidak ketergantungan lagi terhadap pariwisata.

Menurut Gubernur Koster, Pemprov Bali selama memiliki ketergantungan dengan sektor pariwisata sampai 52 persen. Karenanya, perlu adanya tranformasi di bidang ekonomi. "Bali sudah mendesak harus melakukan tranformasi ekonomi, supaya tidak ketergantungan dengan pariwisata. Kalau terus mengandalkan pariwisata, akhirnya seperti sekarang, Bali paling merasakan dampaknya Covid-19," ujar Koster di sela acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota oleh BPK RI dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin pagi.

Koster menegaskan, transformasi ekonomi yang akan dilakukan nanti dengan membangkitkan potensi lain selain pariwisata, seperti perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, serta industri. "Jangan kita tergantung pariwisata saja. Saya sudah koordinasi dengan Bappenas," ujar Gubernurt yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Namun demikian, bukan berati Bali akan meninggalkan pariwisata. Menurut Koster, saat ini Bali tetap akan membangkitkan dan memulihakn pariwisata yang terpuruk karena Covid-19. Salah satunya, dengan menggenjot vaksinasi. “Kita akan membangkitkan pariwisata dengan mempercepat Bali menjadi zona hijau. Dengan demikian, pariwisata Bali bisa dibuka secepatnya. Dampaknya sudah pasti akan hidupkan ekonomi Bali," tegas Koster. *nat