Bisnis Perhotelan Terpukul
Syarat perjalanan diperketat sangat tidak menguntungkan untuk bisnis pariwisata
JAKARTA, NusaBali
Bisnis di sektor pariwisata, khususnya perhotelan semakin terpukul atas adanya pengetatan syarat perjalanan. Sebelumnya, orang yang mau naik pesawat, kapal, atau kereta bisa menyertakan hasil tes Corona PCR atau rapid antigen dengan jarak waktu 2x24 jam atau 3x24 jam.
Kini, pelaku perjalanan wajib tes PCR atau antigen 1x24 jam sebelum perjalanan. Ada pula pilihan tes GeNose sebelum keberangkatan. Aturan ini berlaku pada H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18-24 Mei 2021). Adendum ini diteken pada 21 April 2021.
"Kalau namanya pengetatan pergerakan orang sudah pasti memukul, karena kan basic-nya adalah sektor pariwisata itu membutuhkan adanya pergerakan orang," kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran seperti dilansir detikcom, Kamis (22/4).
Dia memahami pemerintah mengetatkan syarat perjalanan demi mengantisipasi orang-orang yang mudik lebih awal alias colong start. Namun, kebijakan itu sangat tidak menguntungkan buat bisnis pariwisata.
"Kalau berbicara di sektor pariwisata itu sangat tidak menguntungkan karena semua pergerakannya kan sudah ditahan, otomatis potensi untuk peningkatan okupansi kan nggak akan ada lagi," sebutnya.
"Otomatis spending kegiatan dari nasional ke daerah itu pasti akan menurun, jauh (menurun). Nah tentu dampaknya pasti akan signifikan, lebih berat dibandingkan tahun lalu pasti," lanjut Maulana.
Padahal, lanjut dia, bisnis pariwisata termasuk hotel telah memberlakukan protokol kesehatan (prokes). Namun, karena banyak masyarakat yang abai dalam melakukan kegiatan sehari-hari, bisnis mereka jadi korban atas pemberlakuan pengetatan perjalanan.
"Nah, kita sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa selesaikan masalah ini. Jadi kalau di sini kan yang kena dampaknya sektor-sektor tertentu yang mengandalkan pergerakan kan, yang jadi korban. Sementara ada sektor-sektor lain yang sebenarnya bisa dikonversikan /ditransformasikan ke digital itu tidak dilakukan," paparnya.
Maulana menyarankan agar kegiatan yang masih bisa dilakukan secara virtual tetap mempertahankan kegiatannya secara daring untuk sementara ini.
"Contoh sekolah, sekolah mendingan digital saja dulu. Kan bisa sekolah digital, toh berjalan kan gitu. Kan dia (aktivitas sekolah) nggak perlu adanya pergerakan, nggak terlalu membutuhkan seperti sektor pariwisata yang membutuhkan adanya pergerakan orang dari satu destinasi ke destinasi lain. Harusnya konsisten terhadap kebijakan-kebijakan tersebut," tambahnya. *
Kini, pelaku perjalanan wajib tes PCR atau antigen 1x24 jam sebelum perjalanan. Ada pula pilihan tes GeNose sebelum keberangkatan. Aturan ini berlaku pada H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18-24 Mei 2021). Adendum ini diteken pada 21 April 2021.
"Kalau namanya pengetatan pergerakan orang sudah pasti memukul, karena kan basic-nya adalah sektor pariwisata itu membutuhkan adanya pergerakan orang," kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran seperti dilansir detikcom, Kamis (22/4).
Dia memahami pemerintah mengetatkan syarat perjalanan demi mengantisipasi orang-orang yang mudik lebih awal alias colong start. Namun, kebijakan itu sangat tidak menguntungkan buat bisnis pariwisata.
"Kalau berbicara di sektor pariwisata itu sangat tidak menguntungkan karena semua pergerakannya kan sudah ditahan, otomatis potensi untuk peningkatan okupansi kan nggak akan ada lagi," sebutnya.
"Otomatis spending kegiatan dari nasional ke daerah itu pasti akan menurun, jauh (menurun). Nah tentu dampaknya pasti akan signifikan, lebih berat dibandingkan tahun lalu pasti," lanjut Maulana.
Padahal, lanjut dia, bisnis pariwisata termasuk hotel telah memberlakukan protokol kesehatan (prokes). Namun, karena banyak masyarakat yang abai dalam melakukan kegiatan sehari-hari, bisnis mereka jadi korban atas pemberlakuan pengetatan perjalanan.
"Nah, kita sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa selesaikan masalah ini. Jadi kalau di sini kan yang kena dampaknya sektor-sektor tertentu yang mengandalkan pergerakan kan, yang jadi korban. Sementara ada sektor-sektor lain yang sebenarnya bisa dikonversikan /ditransformasikan ke digital itu tidak dilakukan," paparnya.
Maulana menyarankan agar kegiatan yang masih bisa dilakukan secara virtual tetap mempertahankan kegiatannya secara daring untuk sementara ini.
"Contoh sekolah, sekolah mendingan digital saja dulu. Kan bisa sekolah digital, toh berjalan kan gitu. Kan dia (aktivitas sekolah) nggak perlu adanya pergerakan, nggak terlalu membutuhkan seperti sektor pariwisata yang membutuhkan adanya pergerakan orang dari satu destinasi ke destinasi lain. Harusnya konsisten terhadap kebijakan-kebijakan tersebut," tambahnya. *
Komentar