Perdagangan Mata Uang Kripto di Indonesia Makin Didukung Pemerintah

Pada pertengahan tahun 2018, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyatakan bahwa transaksi menggunakan mata uang digital tidak memiliki administratur resmi dan tidak memiliki acuan yang mendasari harga mata uang digital dan memiliki nilai perdagangan yang sangat fluktuatif. 

Pemerintah melalui Menteri Keuangan pun melarang penggunaan mata uang Kripto sebagai alat pembayaran sesuai dengan UU no.7 tahun 2011 yang mengharuskan setiap transaksi pembayaran di Indonesia menggunakan mata uang Rupiah.

Dengan demikian pemerintah sebenarnya tidak melarang kepemilikan mata uang Kripto, namun melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran di dalam wilayah negara Indonesia.

Hal ini diperjelas setelah pada tahun 2019 Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Bappebti melegalkan perdagangan mata uang Kripto melalui empat buah peraturan, yaitu Peraturan Bappebti No. 2-5 Tahun 2019.

Pada tahun 2021 perdagangan mata uang Kripto di Indonesia semakin mendapat lampu hijau. Bappebti kembali menyatakan rencananya untuk membentuk bursa mata uang Kripto di Indonesia. 

Menurut keterangan resmi dari Ketua Bappebti, Sidharta Utama yang dikutip pada Jumat (16/4); pertumbuhan penggunaan mata uang Kripto di dunia sudah sangat pesat sehingga sudah bisa dipergunakan untuk sarana pembayaran, investasi, dan lain-lain.

Wacana ini pun sudah mendapatkan persetujuan dari Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Kedua Menteri tersebut sudah bertemu bersama untuk membahas secara khusus pembentukan bursa Kripto di Indonesia. 

Melalui keterangan resmi wakil Menteri perdagangan mengatakan bahwa pertumbuhan mata uang Kripto yang begitu cepat menuntut segera dibentuknya piranti regulasi dan lembaga yang menaunginya. 

Jerry juga menyampaikan bahwa pasar komoditas dan turunannya selama berada di bawah wewenang Bappebti dan Kementerian Perdagangan menurut undang- undang. Tetapi dalam perkembangannya jenis komoditi berkembang dan banyak bersentuhan dengan sektor lainnya, sehingga diperlukan kerja sama dengan kementerian lainnya. 

"Secara khusus industri keuangan baru yang berbasis digital dan beberapa pengembangan produk turunan lainnya semakin bersentuhan dengan lembaga dan kementerian terkait. Ini yang ingin kami sinergikan agar Omnibus Law jasa keuangan nanti bisa menjawab tantangan regulasi sekaligus menjadi wadah bagi perkembangan industri ini," kata Jerry.

Sementara itu, Suahasil sepakat bahwa perkembangan pasar komoditas yang semakin kompleks, mulai dari perpajakan hingga dampak bagi ekonomi nasional secara luas. Karenanya, ia menyambut baik ajakan Jerry untuk berdiskusi mengenai pembentukan bursa aset Kripto.

Baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Keuangan berharap agar penggunaan dan perdagangan aset Kripto bisa berdampak positif bagi ekonomi nasional.

Nantinya, Bappebti akan memfasilitasi pertemuan lanjutan sebagai turunan dari kesepakatan kedua wakil menteri. Selain ketiga lembaga, pembahasan ini juga menyangkut Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan turunnya regulasi pemerintah ini, tentunya perdagangan mata uang Kripto di Indonesia menjadi semakin terjamin dan terarah. Dari berbagai jenis mata uang Kripto, Bappebti sudah memilih 226 aset Kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Beberapa diantaranya: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan Binance Coin.

Dengan adanya daftar dari pemerintah tentunya dapat membantu kita dalam memulai dan menentukan mata uang Kripto yang akan diinvestasikan. Pasalnya pemerintah sudah menyaring entitas- entitas yang tidak berizin dan berisiko sangat tinggi.

Namun tetap diperlukan broker yang kredibel dan terpercaya dalam melakukan transaksi Bitcoin, salah satunya adalah Binomo yang sudah beroperasi di 133 negara dan memungkinkan transaksi dengan sejumlah kecil modal awal. Anda bisa melihat informasi mengenai Binomo di sini. https://www.trusted-broker-reviews.com/id/binomo/. *