Dorong Quality Tourism, Janji Kawal RUU Bali

Untuk mewujudkan itu, BKSAP DPR RI siap bantu pemulihan dan promosi pariwisata Bali ke mancanegara. BKSAP DPR RI juga siap kawal Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali, yang salah satunya akan mewujudkan dan memperkuat adat-budaya Bali dengan keunikan yang tiada duanya di dunia.

Hal ini terungkap saat pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan rombongan diplomasi BKSAP DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Kamis (1/4) siang. BKSAP DPR RI terjun ke Bali untuk menyerap aspirasi menjelang lawatan ke mancanegara dalam rangka penjajakan kerja sama multilateral dan bilateral. Masukan dari Pemprov Bali akan digunakan BKSAP DPR RI sebagai senjata saat lawatan ke mancanegara untuk menjalin kerja sama berbagai bidang, termasuk pariwisata yang bakal memberikan dampak bagi Bali.

Rombongan Dewan siang itu dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, I Putu Supadma Rudana (dari Fraksi Demokrat), didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (dari Fraksi PKS), anggota BKSAP DPR RI I Made Urip (dari Fraksi PDIP), dan Linda Megawati (dari Fraksi Demokrat). Sementara Gubernur Koster siang itu didampingi Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali I Ketut Sukra Negara, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiastana Ika Putra, Kepala BPDSM I Gede Darmawa.

Gubernur Koster Memberikan apresiasi kepada rombongan BKSAP DPR RI yang hadir ke Bali menggunakan busana adat Bali. Politisi senior PDIP ini pun bernostalgia, karena pernah bersama-sama dengan Supadma Rudana duduk di Komisi X DPR RI (yang membidangi pariwisata) dan berkawan akrab dengan Mardani Ali Sera.

"Pak Supadma Rudana ini baik, kami sama-sama dari Bali. Kalau dengan Pak Mardani, orangnya baik walaupun dari provinsi berbeda. Pak Mardani kawan akrab saya di DPR RI," kenang Gubernur Koster yang sempat tiga periode duduk di Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali (2004-2009, 2009-2014, 2014-2018).

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas Kunker BKSAP DPR RI ke Bali, sebagai bentuk dukungan terhadap kondisi Pulau Dewata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. "Terima kasih ataskunjungannya ke Bali. Saya yakin sudah barang tentu dalam rangka ikut memulihkan aktivitas wisatawan ke Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Bali mengalami kelumpuhan total selama setahun terjadinya pandemi Covid-19,” kata Koster.

Gubernur Koster menyampaikan penyebaran dan penanganan pandemi di Bali saat ini sudah dalam kondisi landai, dengan tingkat kesembuhan lebih dari 93 persen, namun masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. "Tingkat kematian pasien Covid-19 di Bali juga tidak banyak. Kalaupun ada kasus kematian, itu karena penyakit bawaan. Kalau murni Covid-19 dan tidak ada penyakit bawaan, bisa sembuh,” jelasnya.

“Penanganan Covid-19 di Bali mendapatkan apresiasi pemerintah pusat dan ini menjadi modal kami di Bali untuk meyakinkan pariwisata Bali bisa dibuka. Tentunya tetap menunggu perkembangan pandemi Covid-19," lanjut Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Bali ini.

Koster menegaskan, Bali saat ini sedang kebut program vaksinasi. Oleh pemerintah pusat, Bali dijanjikan mendapat prioritas program vaksinasi hingga 70 persen atau sekitar 3 juta orang dari total 4,5 juta penduduk Bali. Menurut Koster, inilah harapan tercepat Bali bisa segera pulih.

Semakin banyak yang divaksinasi, kata Koster, semakin aman. Sampai saat ini, Bali telah mendapat kiriman 800.000 vial vaksin dari pusat dan sudah langsung didistribusikan ke masyarakat. Termasuk dikirim ke tiga zona hijau, yakni Kawasan Ubud (Kecamatan Ubud, Gianyar), Kawasan Nusa Dua (Kecamatanh Kuta Selatan, Badung), dan Kawasan Sanur (Kecamatan Denpasar Selatan). Pelaksanaan vaksinasi di zona hijau sempat dipantau langsung oleh Presiden Jokowi, dua pekan lalu.

Menurut Koster, pariwisata Bali rencananya akan dibuka untuk turis mancanegara, Juli 2021 mendatang, namun tetap melihat perkembangan di lapangan. “Semoga bisa berjalan sesuai harapan. Mohon bantuan BKSAP DPR RI ikut mengawal jatah vaksin untuk Bali,” pinta Koster.

Koster juga mengatakan Bali harus belajar dari pandemi Covid-19, di mana ke depan tidak lagi mengandalkan hanya pariwisata sebagai pendapatan daerah. “Ke depan, kami juga merancang pembangunan sektor fundamental lainnya, seperti sektor industri dan pertanian. Tanpa harus meninggalkan sektor pariwisata, sektor lainnya juga akan kami genjot agar bisa setara dan menjadi sumber pendapatan daerah. Sektor pariwisata tetap kita tingkatkan kualitasnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, membeber Kunker ke Bali kali ini untuk memperoleh masukan dan bahan huna mendukung dan mengangkat perekonomian melalui pariwisata bagi Indonesia, khususnya Bali. Masukan ini sebagai senjata diplomasi bilateral maupun multilateral saat kunjungan kerja ke luar negeri nanti.

Menurut Supadma, BKSAP DPR RI rencananya akan berkunjung ke Maroko dengan salah satu kotanya, Marrakesh, yang punya pusat budaya dan wisata heritage. Maroko saat ini dikunjungi 13 juta turis asing per tahun, paling banyak wisatawan asal Spanyol, Inggris, dan Portugal, karena wilayah negaranya bertetangga dengan Eropa Selatan.

"Maroko lebih kedepankan quality tourism. Nah, BKSAP DPR RI dalam kunjungan diplomasi nanti akan menjajaki pasar Eropa. Kami ingin Bali menuju quality tourism (pariwisata berkualitas), tidak lagi mass tourism atau quantity tourism (pariwisata massal). Biarlah provinsi lain seperti NTB dan NTT yang mass tourism, Bali harus quality tourism," ujar Supadma.

Politisi Deemokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini menegaskan BKSAP DPR RI juga mendorong satu program yang bisa terbangun dalam kunjungan tersebut, yakni kerja sama sister province dengan Maroko. Saat ini, Bali baru kerja sama dalam sister province dengan Tiongkok dan Jepang.

"Bali dengan keunikan adat dan budayanya yang tiada duanya di dunia, kita harapkan bisa bangkit. Apalagi, penanganan pandemi Covid-19 di Bali oleh Pak Gubernur Koster sangat maksimal, sehingga masyarakat dunia yakin aman datang ke Bali," tegas Supadma yang juga Wakil Sekjen DPP Demokrat.

Upaya untuk memperkuat Bali dengan pariwisata yang memiliki keunikan, juga mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua BKSAP DPR RI lainnya, Mardani Ali Sera. Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat mengatakan, masyarakat Indonesia kini harus sudah mulai mengubah paradigma. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan keunikan dan ciri khas masing-masing daerahnya, harus mulai ditonjolkan, guna menarik minat kunjungan wisatawan yang merata ke tiap daerah. "Bali punya keunikan tersendiri. Saya hadir ke Bali menggunakan busana adat Bali, karena itu harus didukung," ujar Mardani.

Mardani juga menyampaikan Bali nantinya akan semakin menunjukkan ciri khas sebagai provinsi yang memiliki keunikan secara geografis, dengan diajukannya RUU Provinsi Bali yang merupakan Revisi UU Nomor 64 Tahun 1968 tentang Pembentikan Daerah Tingkat I Bali-NTB-NTT. Mardani pun janji akan kawal RUU Provinsi Bali di DPR RI.

"Saya punya utang dengan Gubernur Bali untuk RUU Provinsi Bali ini. Kami akan kawal. Saat ini, RUU Provinsi Bali sudah masuk Prolegnas dan menunggu pembahasan. Ada 12 provinsi yang mengajukan RUU yang sama, mereka ikut-ikutan Bali. Ya, akan segera dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan," tegas Mardani. *nat