Parta 'Marahi' Mendag Gara-gara Rencana Impor Beras
JAKARTA, NusaBali
Meski Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi membahas mengenai RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan Negara-negara EFTA, namun anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Nyoman Parta menggunakan moment tersebut untuk mengkritisi rencana impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan.
Bahkan Parta sempat memarahi Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi. "Diakui atau tidak, pernyataan mengenai rencana impor beras menimbulkan kegaduhan. Sebenarnya, saudara Menteri mau impor beras untuk siapa? Siapa yang mau saudara bela? Kenapa saudara begitu ngotot? Hati saya ngilu mendengar impor beras," ujar Parta saat Raker di ruang Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/3).
Parta memaparkan, tahun 2018 sekitar bulan Maret, April dan Mei melalui tiga pelabuhan di Medan, Jakarta dan Surabaya datang beras impor sebanyak 1.733.000 ton. Beras tersebut, sampai sekarang masih menumpuk di gudang Bulog. Beras itu pun, membutuhkan biaya perawatan yang besar.
Apalagi tidak semua beras impor 2018 terserap. Sebagian masih menumpuk di gudang, tetapi saat itu tidak terjadi gejolak harga. "Artinya pada saat 2018, tidak layak impor beras juga," tegas Parta. Menurut Parta, wacana mengenai rencana impor beras satu juta ton oleh Mendag berhasil menurunkan harga gabah.
Hal ini, dikhawatirkan menurunkan mental juang para petani. Terlebih rencana impor beras dilakukan saat panen raya. "Ini bertolak belakang dengan tekad mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian dan menuju ketahanan pangan," kata politisi PDIP ini. Berdasarkan data BPS per kuartal Januari-Mei, kata Parta, persediaan beras surplus. Kementerian Pertanian menyatakan, sampai memasuki Ramadhan dan hari raya Idul Fitri stok beras aman. Kemudian dalam kurun waktu 2019 hingga Maret 2021 tidak ada impor beras. Harga pun tetap tidak bergejolak dan persediaan beras dalam negeri stabil.
Bahkan di saat Pemilu lalu dan setelah satu tahun pandemi, tidak ada gejolak harga. "Demi memberi penghormatan dan perlindungan terhadap petani yang telah berhasil memproduksi kebutuhan strategis dan menghentikan politik ketergantungan terhadap impor, kami menolak impor beras," tegas Parta.
Menanggapi itu Mendag M Lutfi menyatakan, bahwa dia tidak akan melakukan impor beras ketika panen raya berlangsung. "Sekali lagi, saya ingin menenangkan semua, bahwa tidak ada impor beras saat panen raya. Mengenai harga gabah turun bukan salah siapa-siapa, baik Bulog maupun Kementerian Pertanian. Persoalannya adalah karena curah hujan tinggi," jelas Mendag.
Akibatnya gabah tidak bisa dijual ke Bulog karena basah. Permasalahan sekarang, lanjut Mendag Lutfi, tidak ada pengering di tingkat petani. Alhasil harga dipotong lantaran gabah tersebut harus segera digiling, jika tidak akan busuk. Mendengar penjelasan tersebut, Parta mengatakan, bila memang permasalahannya seperti itu, kenapa harus mengeluarkan wacana impor beras. "Justru harus dicarikan solusi," ucap Parta. Mendag Lutfi pun berjanji, tidak akan impor ketika panen raya. *k22
Parta memaparkan, tahun 2018 sekitar bulan Maret, April dan Mei melalui tiga pelabuhan di Medan, Jakarta dan Surabaya datang beras impor sebanyak 1.733.000 ton. Beras tersebut, sampai sekarang masih menumpuk di gudang Bulog. Beras itu pun, membutuhkan biaya perawatan yang besar.
Apalagi tidak semua beras impor 2018 terserap. Sebagian masih menumpuk di gudang, tetapi saat itu tidak terjadi gejolak harga. "Artinya pada saat 2018, tidak layak impor beras juga," tegas Parta. Menurut Parta, wacana mengenai rencana impor beras satu juta ton oleh Mendag berhasil menurunkan harga gabah.
Hal ini, dikhawatirkan menurunkan mental juang para petani. Terlebih rencana impor beras dilakukan saat panen raya. "Ini bertolak belakang dengan tekad mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian dan menuju ketahanan pangan," kata politisi PDIP ini. Berdasarkan data BPS per kuartal Januari-Mei, kata Parta, persediaan beras surplus. Kementerian Pertanian menyatakan, sampai memasuki Ramadhan dan hari raya Idul Fitri stok beras aman. Kemudian dalam kurun waktu 2019 hingga Maret 2021 tidak ada impor beras. Harga pun tetap tidak bergejolak dan persediaan beras dalam negeri stabil.
Bahkan di saat Pemilu lalu dan setelah satu tahun pandemi, tidak ada gejolak harga. "Demi memberi penghormatan dan perlindungan terhadap petani yang telah berhasil memproduksi kebutuhan strategis dan menghentikan politik ketergantungan terhadap impor, kami menolak impor beras," tegas Parta.
Menanggapi itu Mendag M Lutfi menyatakan, bahwa dia tidak akan melakukan impor beras ketika panen raya berlangsung. "Sekali lagi, saya ingin menenangkan semua, bahwa tidak ada impor beras saat panen raya. Mengenai harga gabah turun bukan salah siapa-siapa, baik Bulog maupun Kementerian Pertanian. Persoalannya adalah karena curah hujan tinggi," jelas Mendag.
Akibatnya gabah tidak bisa dijual ke Bulog karena basah. Permasalahan sekarang, lanjut Mendag Lutfi, tidak ada pengering di tingkat petani. Alhasil harga dipotong lantaran gabah tersebut harus segera digiling, jika tidak akan busuk. Mendengar penjelasan tersebut, Parta mengatakan, bila memang permasalahannya seperti itu, kenapa harus mengeluarkan wacana impor beras. "Justru harus dicarikan solusi," ucap Parta. Mendag Lutfi pun berjanji, tidak akan impor ketika panen raya. *k22
Komentar