7 DPC di Bali Diklaim Hadiri KLB adalah Bohong

“Itu (dibilang 7 DPC dari 9 DPC hadiri KLB, Red) adalah bohong besar. Para DPD dan DPC se-Bali apel siaga di kantor Demokrat Bali (di kawasan Niti Mandala, Denpasar),” kata Mudarta, Sabtu (6/3).

Mudarta pun menegaskan KLB di Sumatera Utara adalah bodong. Karena tidak memenuhi syarat untuk proses KLB. “Jadi KLB di Sumatera Utara itu bodong dan hoax,” tandas Mudarta.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rilisnya yang diterima NusaBali, Jumat (5/3) malam menegaskan sebanyak 93 persen pemegang suara sah dari DPD dan DPC menyatakan kesetiaan kepada dirinya selaku Ketua Umum DPP Demokrat.

“Apa yang mereka lakukan itu didasarkan pada niat buruk, dilakukan dengan cara-cara yang buruk, dan inkonstitusional. KLB ini jelas tidak sah, bodong, abal-abal, ilegal, dan inkonstitusional. Karena KLB ilegal tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang mensyaratkan dalam penyelenggaraan kongres luar biasa,” ujar AHY.

Kata AHY, KLB dibutuhkan setidaknya 2/3 dari jumlah DPD. Setengah atau 50 persen dari jumlah DPC. Kemudian adanya persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Sedangkan, yang hadir di Deli Serdang, bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah lama tidak aktif, dan sekarang bersekongkol dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

“Hingga hari ini, saya sudah memegang Surat Pernyataan Kesetiaan dan Penolakan KLB dari 93 persen Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Sejak kemarin hingga pagi tadi, apel siaga yang dilakukan secara serentak oleh 34 Ketua DPD Provinsi, membuktikan bahwa 93 persen pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing,” tandas AHY.

Fakta di lapangan, kata AHY, hanya ada 7 persen pemilik suara yang hadir pada KLB ilegal tersebut, dan itupun mereka sudah di-Plt-kan sebelum KLB ilegal ini dimulai. “Mereka telah dibayar, diiming-imingi uang, posisi, dan mimpi menggenggam kekuasaan dengan cara-cara yang tidak terpuji,” tegas purnawirawan TNI ini.

Menurut AHY banyak orang yang telah menjadi anggota partai lain, dilibatkan. Mereka yang bukan anggota Partai Demokrat, jelas tidak punya KTA, tapi langsung diakui menjadi anggota dengan nomor KTA khusus/spesial. Artinya, mereka telah melecehkan administrasi kepartaian untuk kepuasan politik mereka semata.

“Jadi, saya tegaskan, 93 persen Ketua DPD dan DPC pemilik suara yang sah, tetap berada di posisi masing-masing. Jangan dibelok-belokkan fakta ini. Jelas itu KLB dagelan, mencederai akal sehat, dan juga menginjak-injak etika demokrasi kita,” tegas putra pendiri Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut AHY, karena pimpinan DPD dan DPC solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC adalah bodong. “Saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum. Tindakan itu ilegal dan jelas-jelas melawan hukum. Saya telah berupaya mencegah terjadinya KLB ilegal ini, dan mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada Menkopolhukam, MenkumHAM, dan Kapolri, yang kami anggap memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan atas dasar nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di negeri ini,” ucap AHY.

Terkait dengan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, yang selama ini selalu mengelak, menurut AHY, kini sudah terang benderang. “Terbukti, ketika diminta oleh pelaku GPK-PD untuk menjadi Ketum dalam KLB ilegal ini, yang bersangkutan menyatakan menerima, sebagaimana yang tadi kita dengar dan saksikan bersama melalui berbagai media. Tentu ini meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang katanya dia tidak tahu menahu, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua itu permasalahan internal Partai Demokrat,” beber AHY.

“Sekali lagi saya tegaskan, dari banyak bukti yang kami dapatkan selama ini, dan pada puncaknya adalah hari ini: KLB ilegal, maka memang sejak awal motif KSP Moeldoko tidak berubah. Yaitu, ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, dengan menggunakan cara-cara yang inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik. Saya mempersilakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menilai sendiri, sikap dan perilaku tersebut,” tambah AHY.

Menurut AHY sikap dan perilaku merebut kepemimpinan Partai Demokrat bukanlah sikap dan perilaku yang ksatria. Bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut AHY dalam negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan Partai Politik, negara dan aparat pemerintah harusnya tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.

“Untuk itu, saya meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum.

Langkah yang akan kami tempuh setelah ini, adalah tim hukum kami akan melaporkan panitia dan siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal ini kepada aparat hukum,” kata AHY.  

Kepada seluruh masyarakat Indonesia, AHY menyampaikan akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat. Juga akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini.

“Akhirnya, untuk seluruh kader Partai Demokrat, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kesetiaan dan kebulatan tekad untuk tegak lurus di bawah kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah.

Jadi, saya tegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi (AD/ART) kita juga tidak ada yang berubah,” ujar AHY.

AHY juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perjuangan tanpa henti para pengurus dan kader yang sudah memberikan pernyataan maupun yang turun langsung ke lapangan, menolak adanya KLB. “Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Akhirnya, saya instruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di manapun berada, tetap solid dan rapatkan barisan. Selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi,” tegas AHY. *nat