Pengusaha Angkutan Wisata Mengadu ke Kadin
'Tergencet' Tagihan dari Lembaga Pembiayaan
DENPASAR,NusaBali
Belum mampu memenuhi kewajiban membayar pinjaman dari lembaga pembiayaan (bank maupun non bank) akibat pandemi, pengusaha angkutan wisata Bali lewat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Angkutan Wisata Bali (DPD Pawiba) mendatangi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali di Sekretariat Kadin Bali, Senin (1/3).
Kepada Kadin, Pawiba meminta pendampingan, agar dibantu difasilitasi aspirasi mereka kepada pihak terkait untuk penundaan pembayaran pinjaman baik kepada bank maupun lembaga pembiayaan dalam 6 bulan ke depan.
Saat ini para pengusaha angkutan wisata mengaku merasa tertekan, karena harus membayar kredit / pinjaman kepada lembaga pembiayaan. Di sisi lain pariwisata yang masih terpuruk menyebabkan usaha angkutan tidak beroperasi. Otomatis tidak ada pendapatan untuk membayar kredit.
Ketua DPD Pawiba Bali Nyoman Sudiartha yang memimpin para pengurus Pawiba Bali menegaskan pengusaha bukan berarti tidak mau membayar. Namun meminta penundaan, karena kondisi yang tidak memungkinkan."Paling tidak 6 bulan ke depan," ujarnya.
Papar Sudiartha, sebelum pandemi Covid-19 merajam para pengusaha tidak mengalami persoalan dalam memenuhi kewajiban/kredit. Pembayaran angsuran berjalan lancar.
Tetapi musibah datang setelah pandemi merebak. Pariwisata Bali terpuruk otomatis membuat angkutan wisata tidak beroperasi. Akibatnya tidak ada pendapatan, sehingga pengusaha kesulitan likuiditas, tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada bank maupun lembaga pembiayaan lainnya.
“Karena itulah kami datang ke Kadin untuk minta pendampingan” ujarnya. Rombongan pengurus Pawiba Bali datang ke Sekreteriat Kadin Bali di Jalan Mawar, Kreneng, Kelurahan Dangin Puri, Denpasar pukul 11.00 wita. Mereka datang dengan menumpang 3 bus angkutan wisata.
Sudiartha menyatakan sebagai bagian dari komponen pariwisata, pengusaha angkutan wisata seperti dianaktirikan. Ketika komponen lain diantaranya hotel dan restoran menikmati stimulus berupa pinjaman lunak, pengusaha angkutan wisata justru seperti terabaikan, karena tidak mendapatkannya.
Dalam pertemuan tersebut terungkap, sudah ada anggota Pawiba yang armadanya ditarik oleh pihak pembiayaan karena tak mampu memenuhi kewajiban.
Sudiartha khawatir angkutan pariwisata Bali akan terancam punah, jika tidak ada kebijakan yang melindungi pengusaha angkutan wisata di daerah ini. Jika itu sampai terjadi, kemungkinan angkutan wisata dari luar menyerbu beroperasi di Bali.
Wakil Ketua Kadin Bali Bidang Hukum dan Advokasi Jupiter G Lalwany menyatakan aspirasi dan harapan dari Pawiba akan disampaikan kepada instansi dan stakeholder terkait.
“Pariwisata ini kan banyak komponennya. Salah satunya transportasi ini. Harus diperhatikan juga,”tegasnya.
Langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan pertemuan- pertemuan dengan berbagai pihak terkait.”Bareng-bareng, salah satunya dengan DPRD Bali, Bapak Gubernur juga minta arahan dan masukkan dari beliau (Gubernur I Wayan Koster),” kata Jupiter. *k17
Komentar