Denpasar Lirik Kos-kosan Jadi Tempat Isolasi OTG-GR

Rencana tersebut dilakukan akibat dari terhentinya anggaran yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk isolasi OTG-GR di hotel. Sedangkan Pemkab Gianyar cover biaya karantina OTG-GR di dua hotel, namun dengan pilihan paket hemat, beda dengan saat biaya masih ditanggung pemerintah pusat.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, Minggu (28/2) menjelaskan rencananya pembahasan melirik kos-kosan menjadi tempat isolasi bagi OTG-GR akan dilakukan pada, Selasa (2/3) besok. Kos-kosan dipilih karena dirasa lebih murah ketimbah hotel. Selain itu, karena banyak kos-kosan di Kota Denpasar kosong yang membuat Pemkot Denpasar memilih untuk membantu pemiliknya mendapatkan pemasukan.

"Kita kan lihat kos-kosan banyak sekali yang kosong. Daripada tidak ditempati, pemilik juga perlu biaya perawatan kan itu bisa kita manfaatkan. Lagi pula budgetnya juga lebih rendah. Jadi untuk realisasinya akan dirapatkan terlebih dahulu. Yang pasti dalam rapat itu melibatkan berbagai pihak seperti Walikota, Wakil Walikota, Satgas Covid-19, Bappeda, Bagian Hukum, Inspektorat, Camat, Lurah, Perbekel serta pihak terkait lainnya," ungkap Dewa Rai.

Hal ini mengingat lokasi kos-kosan berada di lingkungan kecamatan, kelurahan maupun desa. Jadi sudah tentu, rencana ini harus dimatangkan agar tidak terjadi permasalahan ke depannya. "Ide atau gagasan bapak Walikota tersebut harus dimatangkan, agar tidak ada polemik setelah dijalankan," tegas Dewa Rai yang juga menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar ini.

Gagasan dari Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, yakni dengan memanfaatkan rumah kos-kosan nantinya akan bersinergi dengan desa/kelurahan. Jaya Negara pun menganggap bahwa pengawasan pelaksanaan karantina tersebut akan lebih efektif. Di mana dalam pengawasannya akan memanfaatkan Satgas Desa/kelurahan bersama pecalang maupun Linmas.

Selain itu, juga menjadi tantangan baru bagi penanganan Covid-19 di Kota Denpasar setelah dihentikannya biaya karantina di hotel bagi pasien OTG dan GR oleh pusat. Namun, kendalanya mencari lokasi yang benar-benar tepat, tidak bisa gegabah dan asal sembarang menentukan lokasi. Belum lagi permasalahan seperti kemungkinan adanya penolakan oleh warga yang berada di sekitar kos-kosan nantinya. "Mohon ditunggu kejelasannya setelah rapat hari Selasa nanti," tandas Dewa Rai.

Sementara Pemkab Gianyar cover biaya karantina orang tanpa gejala-gejala ringan (OTG-GR) di dua hotel di kawaan Ubud, Gianyar. Bupati Gianyar, Made ‘Agus’ Mahayastra mengatakan sudah menandatangani perjanjian kerjasama lanjutan, pasca tidak lagi dibiayai pemerintah pusat. Namun berbeda dengan tarif sebelumnya sekitar Rp 3,5 juta untuk 14 hari, kini Pemkab Gianyar pilih paket hemat, yakni Rp 200.000 per kamar per hari. "Kami telah menandatangani perjanjian kerjasama lanjutan dengan dua hotel. Nilai sewa kamar tidak begitu besar, kita sama-sama diuntungkan dalam situasi ini, dengan nilai sewa itu hotel cukup menutupi oprasionalnya" jelasnya, Minggu (28/2).

Dengan Rp 200.000 per hari itu, OTG mendapat 3 kali konsumsi, pagi siang dan malam. Disebut hemat, karena Pemkab hanya akan melakukan pembayaran terhadap kamar yang dipakai. "Misal di satu hotel ada 48 kamar, tapi yang terpakai hanya 8. Maka hanya yang terpakai yang kami bayarkan," jelasnya.

Mahayastra mengatakan nilai sewa ini paling murah dengan fasilitas standar bintang 4. "Kalau urusan gini, paling cermat itu Gianyar. Kita tidak mungkin gunakan uang rakyat sembarangan. Yang lain mahal-mahal, kita jauh paling irit. Ini salah satu kontribusi swasta pada pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, politisi PDIP asal Payangan ini mengakui dampak dari pandemi membuat keuangan Gianyar sangat kritis. Bahkan diperkirakan bila situasi belum membaik, pihaknya hanya bisa membayar gaji pegawai sampai bulan September 2021.

"Pada triwulan pertama 2020 (Januari, Februari dan Maret), pendapatan Gianyar sudah masuk Rp 540 miliar. Namun setelah itu hingga saat ini tidak sampai menyentuh Rp 30 miliar. Sampai mau habis Februari ini baru Rp 20 miliar kita dapat.  Untuk bayar pegawai, mungkin kekuatan kita sampai September 2021," ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya telah menyatakan ‘perang’ dengan strategi khusus, agar sesegara mungkin Gianyar terbebas Covid-19 dan masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. "Saya setiap hari mengendalikan, langsung Bupati turun tangan. Sebelumnya saya percayakan pada satgas," jelasnya.

Ketika kasus konfirmasi positif terus melandai bahkan sampai nol, Mahayastra berencana akan membuka pembelajaran tatap muka. "Sekolah, target setelah Nyepi akan saya buka. Dengan catatan desa harus bertahan di zona hijau dua minggu ini. Kepala daerah punya kewenangan khususnya SD-SMP. Kalau ini dibuka, Gubernur pasti akan lihat. Cuma bertahan dulu, kalau masih fluktuatif kita masih kaji dulu. Nanti itu tetap dengan prokes, 50% atau gimana, itu teknis. Nanti semua sekolah. Target saya setelah Nyepi," tegasnya. *mis, nvi