Rp 81M Disiapkan untuk Vaksin Massal
TPAD Buleleng Rancang Draf Recofusing APBD 2021
Kalau sekarang masih rancangan draf, sambil menunggu kepastian dari pusat. Harapan kami bisa segera, sehingga refocusing anggaran dapat dirinci dengan baik,”
SINGARAJA, NusaBali
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng saat ini sedang merancang draf refocusing anggaran. Sebanyak Rp 81 miliar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 berpotensi direfocusing. Dana itu sesuai dengan surat Menteri Keuangan, dilakukan untuk pembiayaan operasional vaksinasi masal tahap kedua dan ketiga, dengan jumlah objek sasaran vaksin sangat banyak.
Ketua TAPD Buleleng Gede Suyasa Senin (15/2) mengatakan, biaya operasional vaksin masal yang disiapkan Pemerintah Daerah sesuai intruksi pusat minimal sebesar 8 persen. Jumlah itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun jika dinilai masih kurang bisa direfocusing lagi di Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bagi Hasil (BDH).
Menurut Suyasa, jika dari DAU saja, delapan persennya sebanyak Rp 73 miliar. Sedangkan dari DID sekitar Rp 8,4 miliar. Sehingga rancangan awal refocusing untuk biaya operasional vaksin masal sekitar Rp 81,4 miliar. Namun angka tersebut dijelaskan Sekda Suyasa masih bersifat sementara, karena jumlah penduduk yang akan divaksin belum ada kepastian dari pusat.
“Kalau sudah tahu berapa yang divaksin bisa dihitung baya operasionalnya. Kalau sekarang masih rancangan draf, sambil menunggu kepastian dari pusat. Harapan kami bisa segera, sehingga refocusing anggaran dapat dirinci dengan baik,” jelas birokrat asal Tejakula Buleleng ini.
Rencana refocusing ini akan ada kegiatan lain yang dihilangkan dan dialihkan ke kegiatan vaksinasi. Menurut Suyasa refocusing anggaran diintruksikan pusat diprioritaskan bersumber dari DAU, karena merupakan anggaran yang paling bebas digunakan untuk kegiatan yang bersifat umum.
Dia pun mengaku segera akan melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Buleleng, terkait dengan refocusing anggaran yang akan dilakukan. Terutama menyangkut item kegiatan yang diizinkan menggunakan anggaran dari biaya operasional vaksin. “Banyak item yang masuk dalam biaya operasional vaksin. Nanti kami rapat dulu apakah kegiatannya ada dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD, red), untuk mendapat kepastian,” imbuh dia.
Sementara itu untuk vaksinasi tahap I, ditargetkan tuntas pada akhir Februari mendatang. Sedangkan vaksinasi tahap II masih menunggu intruksi pusat. “Kami masih menunggu arahan untuk tahap II apakah sasarannya ASN TNI-Polri atau langsung ke publik. Nah yang vaksin publik ini yang besar hingga ratusan ribu sasaran yang memerlukan anggaran besar,” kata mantan Kepala Bappeda Buleleng ini.
Sementara itu perkembangan kasus Covid-19 Buleleng hingga Senin (15/2) kemarin tidak ditemukan kasus konfirmasi baru. Namun sebanyak 25 orang pasien Covid-19 dinyatakan sembuh. Puluhan pasien itu tersebar 11 orang di Kecamatan Buleleng, 8 orang dari Kecamatan Kubutambahan, 3 orang dari Kecamatan gerokgak dan 1 orang masing-masing dari Kecamatan Banjar, Seririt dan Tejakula. Fluktuasi kasus membuat umlah konfirmasi kumulatif sebanyak 2.056 ornag. Sebanyak 1.784 orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh, 89 orang meninggal dunia dan masih menyisakan 183 orang pasien positif. *k23
Ketua TAPD Buleleng Gede Suyasa Senin (15/2) mengatakan, biaya operasional vaksin masal yang disiapkan Pemerintah Daerah sesuai intruksi pusat minimal sebesar 8 persen. Jumlah itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun jika dinilai masih kurang bisa direfocusing lagi di Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bagi Hasil (BDH).
Menurut Suyasa, jika dari DAU saja, delapan persennya sebanyak Rp 73 miliar. Sedangkan dari DID sekitar Rp 8,4 miliar. Sehingga rancangan awal refocusing untuk biaya operasional vaksin masal sekitar Rp 81,4 miliar. Namun angka tersebut dijelaskan Sekda Suyasa masih bersifat sementara, karena jumlah penduduk yang akan divaksin belum ada kepastian dari pusat.
“Kalau sudah tahu berapa yang divaksin bisa dihitung baya operasionalnya. Kalau sekarang masih rancangan draf, sambil menunggu kepastian dari pusat. Harapan kami bisa segera, sehingga refocusing anggaran dapat dirinci dengan baik,” jelas birokrat asal Tejakula Buleleng ini.
Rencana refocusing ini akan ada kegiatan lain yang dihilangkan dan dialihkan ke kegiatan vaksinasi. Menurut Suyasa refocusing anggaran diintruksikan pusat diprioritaskan bersumber dari DAU, karena merupakan anggaran yang paling bebas digunakan untuk kegiatan yang bersifat umum.
Dia pun mengaku segera akan melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Buleleng, terkait dengan refocusing anggaran yang akan dilakukan. Terutama menyangkut item kegiatan yang diizinkan menggunakan anggaran dari biaya operasional vaksin. “Banyak item yang masuk dalam biaya operasional vaksin. Nanti kami rapat dulu apakah kegiatannya ada dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD, red), untuk mendapat kepastian,” imbuh dia.
Sementara itu untuk vaksinasi tahap I, ditargetkan tuntas pada akhir Februari mendatang. Sedangkan vaksinasi tahap II masih menunggu intruksi pusat. “Kami masih menunggu arahan untuk tahap II apakah sasarannya ASN TNI-Polri atau langsung ke publik. Nah yang vaksin publik ini yang besar hingga ratusan ribu sasaran yang memerlukan anggaran besar,” kata mantan Kepala Bappeda Buleleng ini.
Sementara itu perkembangan kasus Covid-19 Buleleng hingga Senin (15/2) kemarin tidak ditemukan kasus konfirmasi baru. Namun sebanyak 25 orang pasien Covid-19 dinyatakan sembuh. Puluhan pasien itu tersebar 11 orang di Kecamatan Buleleng, 8 orang dari Kecamatan Kubutambahan, 3 orang dari Kecamatan gerokgak dan 1 orang masing-masing dari Kecamatan Banjar, Seririt dan Tejakula. Fluktuasi kasus membuat umlah konfirmasi kumulatif sebanyak 2.056 ornag. Sebanyak 1.784 orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh, 89 orang meninggal dunia dan masih menyisakan 183 orang pasien positif. *k23
Komentar