Hipmi Bali Desak Percepat FCC
Juga minta Pemerintah tak lagi berlakukan PSBB maupun PPKM
DENPASAR,NusaBali
Mempercepat pemulihan pariwisata Bali, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Provinsi Bali mendesak Pemerintah percepat penerapan Free Covid Corridor (FCC) untuk mendatangkan wisman ke Indonesia. Karena kunjungan wismanlah salah satu faktor dominan yang mampu menghidupkan pariwisata Bali.
Desakan tersebut disampaikan Badan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Bali I Made Yoga Adiputra, Minggu (14/2).
“Ya, FCC itu kami harap bisa segera diterapkan,” kata pengusaha muda yang akrab disapa Dodek Ramantha ini.
Karena lanjutnya, lewat FCC itulah salah satu solusi yang logis untuk mendatangkan wisman, tanpa mengabaikan protokol kesehatan.
Untuk mendukung program tersebut, kata Dodek Ramantha Pemprov Bali harus mempersiapkan infrastruktur kesehatan penunjang baik dengan membuka rumah sakit internasional Covid-19 khusus wisman. Juga satgas penerapan prokes pada daerah-daerah tujuan wisata. “Kami pikir FCC ini bukan saja komitmen Kemenparekraf, tetapi pihak Kemenlu tentunya terutama kerjasama bilateral dengan negara yang potensial mendatangkan wisatawan,” ujarnya.
Sedang dari Kemenkes, Hipmi berharap Bali mendapatkan prioritas program vaksin, khususnya tenaga kerja pariwisata.
Hipmi Bali tegas Dodek Ramantha, siap mendukung apapun yang dibutuhkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali, untuk melaksanakan FCC dengan baik.
Selain mendesak penerapan FCC, Dodek Ramantha menyatakan Hipmi Bali meminta Pemerintah tidak lagi memberlakukan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Selain dinilai tidak efektif, kebijakan PSBB maupun PPKM juga berdampak buruk pada perekonomian Bali.
“Terutama bagi pelaku UMKM sangat merasakan dampak dari PPKM,” ujarnya. Terkait itulah dia pun menyinggung pertumbuhan ekonomi Bali yang minus -9,31 persen tahun 2020. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang kontraksinya 5 kali lebih parah daripada nasional, telah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Bali.
“Saat ini sudah banyak masyarakat yang menjual asetnya untuk bertahan hidup,” ungkap Dodek Ramantha. Dia pun khawatir, masyarakat Bali ke depan hanya akan jadi penonton karena asetnya banyak dibeli orang luar.
Alasan itu pula Hipmi mendesak agar Pemerintah fokus untuk memulihkan perekonomian Bali, dengan kebijakan dan stimulus yang berdampak jangka panjang.
Sebelumnya aspirasi tersebut sudah disampaikan BPD Hipmi Bali kepada Menparekraf Sandiaga Uno. Aspirasi tersebut dipimpin Ketuanya Pande Agus Permana Widura dengan Menparekraf, Sabtu (13/2) di Hotel Patra, Tuban Badung. *K17
Mempercepat pemulihan pariwisata Bali, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Provinsi Bali mendesak Pemerintah percepat penerapan Free Covid Corridor (FCC) untuk mendatangkan wisman ke Indonesia. Karena kunjungan wismanlah salah satu faktor dominan yang mampu menghidupkan pariwisata Bali.
Desakan tersebut disampaikan Badan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Bali I Made Yoga Adiputra, Minggu (14/2).
“Ya, FCC itu kami harap bisa segera diterapkan,” kata pengusaha muda yang akrab disapa Dodek Ramantha ini.
Karena lanjutnya, lewat FCC itulah salah satu solusi yang logis untuk mendatangkan wisman, tanpa mengabaikan protokol kesehatan.
Untuk mendukung program tersebut, kata Dodek Ramantha Pemprov Bali harus mempersiapkan infrastruktur kesehatan penunjang baik dengan membuka rumah sakit internasional Covid-19 khusus wisman. Juga satgas penerapan prokes pada daerah-daerah tujuan wisata. “Kami pikir FCC ini bukan saja komitmen Kemenparekraf, tetapi pihak Kemenlu tentunya terutama kerjasama bilateral dengan negara yang potensial mendatangkan wisatawan,” ujarnya.
Sedang dari Kemenkes, Hipmi berharap Bali mendapatkan prioritas program vaksin, khususnya tenaga kerja pariwisata.
Hipmi Bali tegas Dodek Ramantha, siap mendukung apapun yang dibutuhkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali, untuk melaksanakan FCC dengan baik.
Selain mendesak penerapan FCC, Dodek Ramantha menyatakan Hipmi Bali meminta Pemerintah tidak lagi memberlakukan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Selain dinilai tidak efektif, kebijakan PSBB maupun PPKM juga berdampak buruk pada perekonomian Bali.
“Terutama bagi pelaku UMKM sangat merasakan dampak dari PPKM,” ujarnya. Terkait itulah dia pun menyinggung pertumbuhan ekonomi Bali yang minus -9,31 persen tahun 2020. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang kontraksinya 5 kali lebih parah daripada nasional, telah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Bali.
“Saat ini sudah banyak masyarakat yang menjual asetnya untuk bertahan hidup,” ungkap Dodek Ramantha. Dia pun khawatir, masyarakat Bali ke depan hanya akan jadi penonton karena asetnya banyak dibeli orang luar.
Alasan itu pula Hipmi mendesak agar Pemerintah fokus untuk memulihkan perekonomian Bali, dengan kebijakan dan stimulus yang berdampak jangka panjang.
Sebelumnya aspirasi tersebut sudah disampaikan BPD Hipmi Bali kepada Menparekraf Sandiaga Uno. Aspirasi tersebut dipimpin Ketuanya Pande Agus Permana Widura dengan Menparekraf, Sabtu (13/2) di Hotel Patra, Tuban Badung. *K17
Komentar