Pandemi Berkepanjangan, Dinsos Terus Mohon Bantuan JPS ke Pusat
TABANAN, NusaBali
Dinas Sosial (Dinsos) Tabanan, tahun 2021 kembali memohon tambahan bantuan untuk program jaring pengaman sosial (JPS) untuk warga terdampak Covid-19.
Tabanan mengajukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 untuk 31. 431 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kini menjadi 48.000 lebih KPM.
Kepala Dinsos Tabanan I Nyoman Gede Gunawan menjelaskan, petugas sudah terus turun ke lapangan mendata dan memvalidkan DTKS. DTKS ini penting sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, DTKS menjadi rujukan dalam penyaluran berbagai macam skema bantuan sosial. "Untuk bantuan ke masyarakat, kami di daerah sebatas menunggu Kementerian saja. Karena dari PAD Tabanan turun dan yang sifatnya bantuan ke masyarakat difokuskan pada bantuan tak terduga, Jumat (12/2).
Kata dia, tambahan KPM sesuai DTKS yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat, dengan harapan seluruhnya bisa dicover. "Semua bantuan bermuara pada DTKS dan sudah disampaikan ke pusat. Karena sekarang yang juga dipakai acuan untuk bisa dapat bantuan harus include dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," imbuhnya.
Gunawan menambahkan dari usulan yang disampaikan tersebut, tidak sepenuhnya bisa dicover pusat, namun masih bisa mendapat bantuan BLT (bantuan langsung tunai) dari dana desa. "Untuk BLT dari dana desa, kami masih menunggu juklak dan juknisnya," tegas dia.
Dari data Dinsos Tabanan, bansos PKH tahap I tahun 2021 menyasar 11.586 KPM, sembako 22.545 KPM, dan bansos tunai 15. 296 KPM. "Jika ada peluang, kami tentu akan terus usulkan ke pusat. Karena pandemi berkepanjangan ini berimbas pada perekonomian masyarakat," tandasnya. *des
Kepala Dinsos Tabanan I Nyoman Gede Gunawan menjelaskan, petugas sudah terus turun ke lapangan mendata dan memvalidkan DTKS. DTKS ini penting sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, DTKS menjadi rujukan dalam penyaluran berbagai macam skema bantuan sosial. "Untuk bantuan ke masyarakat, kami di daerah sebatas menunggu Kementerian saja. Karena dari PAD Tabanan turun dan yang sifatnya bantuan ke masyarakat difokuskan pada bantuan tak terduga, Jumat (12/2).
Kata dia, tambahan KPM sesuai DTKS yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat, dengan harapan seluruhnya bisa dicover. "Semua bantuan bermuara pada DTKS dan sudah disampaikan ke pusat. Karena sekarang yang juga dipakai acuan untuk bisa dapat bantuan harus include dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," imbuhnya.
Gunawan menambahkan dari usulan yang disampaikan tersebut, tidak sepenuhnya bisa dicover pusat, namun masih bisa mendapat bantuan BLT (bantuan langsung tunai) dari dana desa. "Untuk BLT dari dana desa, kami masih menunggu juklak dan juknisnya," tegas dia.
Dari data Dinsos Tabanan, bansos PKH tahap I tahun 2021 menyasar 11.586 KPM, sembako 22.545 KPM, dan bansos tunai 15. 296 KPM. "Jika ada peluang, kami tentu akan terus usulkan ke pusat. Karena pandemi berkepanjangan ini berimbas pada perekonomian masyarakat," tandasnya. *des
Komentar