nusabali

Komisi VI DPR Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk Petani Bali

  • www.nusabali.com-komisi-vi-dpr-kawal-distribusi-pupuk-bersubsidi-untuk-petani-bali

JAKARTA,NusaBali
Kasus klasik saat musim tanam, yakni pupuk hilang di pasaran menjadi atensi Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali membidangi perdagangan dan industry, Putu Supadma Rudana, Selasa (26/1) siang.

Selaku wakil rakyat Bali di Komisi VI dia mengawal proses pendistribusian pupuk untuk para petani di Bali untuk mencegah kasus klasik kelangkaan, terlebih di masa Pandemi Covid-19 di mana perekonomian masyarakat khususnya petani sedang anjlok.

Supadma Rudana, mengatakan pihaknya juga mengawal penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk para petani di Provinsi Bali. "Kami meminta kepada Wakil Direktur Holding Pupuk Indonesia dan Kementerian Perdagangan supaya kuota untuk Bali benar-benar aman di tengah Pandemi Covid-19 ini. Bila perlu saya akan minta tambah kuota. Jumlah kebutuhan di Bali masih saya koordinasikan," ujar Supadma Rudana, usai pulang dari kunjungan kerja Komisi VI di Gudang Pupuk di Provinsi Banten.

Kata Supadma Rudana masalah klasik selalu muncul soal kelangkaan pupuk harus diantisipasi. Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 ini jangan sampai ada yang bermain. "Terutama pupuk bersubsidi, harus memenuhi kebutuhan petani di Bali," ujar politisi senior Partai Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.

Supadma Rudana menegaskan kedepan akan upayakan Komisi VI duduk bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, juga BUMN Holding Pupuk Indonesia untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi untuk petani di daerah. "Jadi negara mengalokasikan pupuk bersubsidi melalui mekanisme. Jangan lagi ada kasus klasik musim tanam pupuk langka, atau pupuk hilang dari pasaran. Kadang kalau ada harganya mahal. Harus antisipasi masalah ini. Apalagi pupuk bersubsidi, jangan sampai terjadi kasus klasik kelangkaan pupuk," ujar Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini.

Supadma Rudana menegaskan juga roadmap distribusi pupuk bersubsidi harus dibuat. Kata dia saat ini proyeksi total kebutuhan pupuk di Indonesia adalah 24 juta ton. Namun yang baru terpenuhi hanya 15 juta ton dengan rincian 9 juta ton pupuk bersubsidi dan  6 juta ton nonsubsidi. "Jangan sampai membuat petani kesusahan dalam berproduksi," tegas Wasekjen DPP Demokrat ini.

Sementara atas pengawalan distribusi pupuk oleh Komisi VI DPR RI Dapil Bali ini Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnuardhana dikonfirmasi NusaBali, Selasa siang mengatakan untuk pemenuhan pupuk bersubsidi bagi petani, terutama komoditas prioritas (padi) di Provinsi Bali memang masih kurang. Berapa jatah untuk Bali pihaknya akan mengecek detail. "Hanya saja data persisnya saya tidak hafal. Kalaupun selama ini belum terpenuhi ya kita upayakan biar pendistribusian diatur adil," ujar Wisnuardhana. *nat

loading...

Komentar