nusabali

Puskor Hindunesia Datangi DPRD Bali

Minta Proyek Tol Gilimanuk-Denpasar Minimalkan 'Caplok' Lahan Produktif

  • www.nusabali.com-puskor-hindunesia-datangi-dprd-bali

DENPASAR, NusaBali
Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) mendatangi Gedung DPRD Bali di kawasan Niti Mandala Denpasar, Senin (25/1) siang.

Kedatangan mereka untuk meminta pemerintah supaya melibatkan elemen masyarakat secara maksimal dalam setiap pembangunan di Bali. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Denpasar sepanjang 95 kilometer, juga diharapkan seminimal mungkin timbulkan kerusakan alam dan minimalkan pencaplokan lahan pertanian produktif.

Rombongan yang mendatangi DPRD Bali, Senin kemarin, dikoordinasikan langsung Ketua Umum DPP Puskor Hindunesia Ida Bagus Ketut Susena, yang didampingi Korwil Bali Puskor Hindunesia Ida Bagus Gede Pada Kusuma, serta para Ketua Poskor Hindunesia Kabupaten/Kota se-Bali. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry.

Beberapa aspirasi disampaikan Puskor Hindunesia melalui pernyataan resmi. Aspirasi tersebut mulai dari permintaan sosialisasi mendetail Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, pencegahan aliran yang selama ini tidak sejalan dengan adat dan budaya Bali masuk lingkungan desa adat, hingga pembangunan di Bali yang harus kedepankan pelestarian lingkungan, seperti proyek Jalan Tol Gilimanuk-Denpasar.

Ketua Umum DPP Puskor Hindunesia, Ida Bagus Ketut Susena, meminta Pemprov Bali dan pemerintah pusat supaya melibatkan elemen masyarakat Bali dalam setiap pembangunan. "Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Denpasar, misalnya, bisa disiasati dengan melakukan pemeliharaan jalur yang sudah ada. Jalur tengkorak bisa dilakukan pemeliharaan dengan membuat shortcut (jalan pintas)," tandas Gus Susena.

Menurut Gus Susena, Jalur Gilimanuk-Denpasar yang selama ini dinilai bermasalah karena terjadi kemacetan lalulintas akibat truk barang dari Jawa menuju NTB, hal itu bisa disiasati melalui Tol Laut (perlayaran bebas hambatan) melibatkan kapal-kapal besar, sehingga bisa langsung dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Lembar (NTB). "Banyak solusi sebenarnya, maka penting dalam setiap pembangunan, pemerintah melibatkan elemen masyarakat Bali sebelum memulai sebuah pembangunan," katanya.

Sedangkan Korwil Bali Puskor Hindunesia, Ida Bagus Pada Kusuma, mengingatkan pembangunan infrastruktur jangan banyak memakan lahan pertanian produktif. Apalagi, pada masa pandemi Covid-19 ini Bali kini kembali memerlukan pertanian, karena pariwisata kolaps.

"Bali tidak boleh bertumpu kepada pariwisata saja. Faktanya, di masa pandemi Covid-19 ini pariwisata anjlok. Pertanian masih menjadi solusi penopang perekonomian masyarakat Bali, sementara pariwisata adalah bonusnya," ujar Gus Pada Kusuma, mantan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Badung 2009-2014, 2014-2019.

Sementara, Ketua Puskor Hindunesia Buleleng, Jro Made Budi Hartawan, meminta aspirasi Puskor Hindunesia bisa disampaikan kepada eksekutif. "Kami berharap pembagunan di Bali kedepankan konsep Tri Hita Karana menuju keseimbangan alam dan lingkungan Bali. Adat dan budaya juga harus terjaga, desa adat harus diperkuat," tegas mantan anggota DPRD Bali 2009-2014 dari Hanura Dapil Buleleng ini.

Menyikapi aspirasi Puskor Hindunesia ini, Nyoman Sugawa Korry berjanji akan menyampaikannya ke Pimpinan DPRD Bali. Termasuk juga soal wacana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Denpasar, pimpinan DPRD Bali nantinya akan sampaikan kepada pemerintah pusat, mengingat ini proyek pusat.

"Kami setuju adanya Tol Laut yang memudahkan pengiriman barang lewat jalur pelayaran bebas hambatan. Tidak perlu lagi lewat jalur darat. Barang dari Jawa langsung bisa ke Provinsi NTB dan NTT melalu jalur Tol Laut yang melibatkan kapal-kapal besar bebas hambatan," tegas Sugawa Korry.

Sugawa juga sependapat supaya pembangunan di Bali minimalkan mencaplok lahan pertanian produktif. Hanya, kata Sugawa, setiap pembangunan dan aspirasi masyarakat harus dijawab dengan kajian ilmiah. "Apa pun itu rencana pembangunan, tentu kajiannya adalah ilmiah, harus dijawab dengan penelitian," terang politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini. *nat

Komentar