Upaya Pemerintah Terganjal Data
Bantu UMKM Lawan Corona
JAKARTA, NusaBali
Permasalahan data menjadi kendala pemerintah dalam menggelontorkan bantuan kepada pelaku UMKM di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).
Sebab, Indonesia tidak memiliki data pelaku UMKM by name by address. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing UKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahudin menjelaskan data yang ada selama ini adalah data survei maupun sensus yang artinya tidak benar-benar sesuai kondisi riil.
" Ibu Rima (UNDP Indonesia Country Economist) mengatakan bahwa kita ada 64 juta para pelaku UMKM, itu kan sebenarnya data survei atau data sensus ekonomi yang mana kita tidak pernah mempunyai data by name by address terhadap para pelaku usaha tersebut," kata dia dalam webinar Jakarta Post, seperti dilansir detikcom, Kamis (21/1).
Pada saat pemerintah mau mendorong bantuan kepada pelaku UMKM, dijelaskannya data dicari hingga ke perbankan dan lain-lain sebagainya. Sayangnya, kebanyakan yang terdata di perbankan adalah UMKM yang sudah formal.
"Sedangkan tadi disampaikan bahwa 52% dari para pelaku usaha kita, UMKM kita itu adalah pelaku informal," sebutnya.
Lewat program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif, diharapkan terkumpul data para pelaku UMKM secara lebih baik. Dengan begitu, nantinya pembinaan terhadap UMKM bisa dilakukan.
Terkait pembinaan itu, dia menjelaskan butuh sinergi kementerian/lembaga. Nantinya, akan dibuat pemetaan terhadap jenis-jenis UMKM untuk memudahkan pemerintah membantu pemenuhan bahan baku, akses permodalan, akses pemasaran dan lain sebagainya.
"Nah, ini yang kita coba jalankan, mudah-mudahan dengan modal awal data kita yang kita dapatkan dalam rangka kita menggelontorkan banpres produktif ini, kita bisa coba mulai untuk beberapa klaster UMKM," tambah Rudy.
Pemerintah sendiri melalui Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki kembali mengusulkan dilanjutkannya program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif pada tahun 2021. Dalam usulan tersebut, Teten meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun dengan target 12 juta usaha mikro.
"Per tanggal 14 Desember 2020 kemarin, kami telah berkirim surat dengan Kemenkeu untuk mengusulkan lanjutan program Banpres Produktif dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun. Kami menargetkan ada 12 juta pelaku UMKM yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per usaha mikro," ujarnya dalam Rapat Kerja Kemenkop UKM dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan secara virtual, seperti dikutip dari kompas.com, Kamis (21).
Menurut dia, apabila usulan ini diterima dan bisa direalisasikan, pihaknya akan memprioritaskan proses penyaluran kepada UMKM yang belum menerima bantuan sama sekali pada periode sebelumnya. Apalagi pada periode pencairan sebelumnya, diakui Teten, masih banyak UMKM yang belum mendapatkan BLT sebesar Rp 2,4 juta. Saat ini, pihaknya mencatat sudah 28 juta UMKM yang mengajukan diri untuk menerima BLT ini. *
" Ibu Rima (UNDP Indonesia Country Economist) mengatakan bahwa kita ada 64 juta para pelaku UMKM, itu kan sebenarnya data survei atau data sensus ekonomi yang mana kita tidak pernah mempunyai data by name by address terhadap para pelaku usaha tersebut," kata dia dalam webinar Jakarta Post, seperti dilansir detikcom, Kamis (21/1).
Pada saat pemerintah mau mendorong bantuan kepada pelaku UMKM, dijelaskannya data dicari hingga ke perbankan dan lain-lain sebagainya. Sayangnya, kebanyakan yang terdata di perbankan adalah UMKM yang sudah formal.
"Sedangkan tadi disampaikan bahwa 52% dari para pelaku usaha kita, UMKM kita itu adalah pelaku informal," sebutnya.
Lewat program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif, diharapkan terkumpul data para pelaku UMKM secara lebih baik. Dengan begitu, nantinya pembinaan terhadap UMKM bisa dilakukan.
Terkait pembinaan itu, dia menjelaskan butuh sinergi kementerian/lembaga. Nantinya, akan dibuat pemetaan terhadap jenis-jenis UMKM untuk memudahkan pemerintah membantu pemenuhan bahan baku, akses permodalan, akses pemasaran dan lain sebagainya.
"Nah, ini yang kita coba jalankan, mudah-mudahan dengan modal awal data kita yang kita dapatkan dalam rangka kita menggelontorkan banpres produktif ini, kita bisa coba mulai untuk beberapa klaster UMKM," tambah Rudy.
Pemerintah sendiri melalui Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki kembali mengusulkan dilanjutkannya program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif pada tahun 2021. Dalam usulan tersebut, Teten meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun dengan target 12 juta usaha mikro.
"Per tanggal 14 Desember 2020 kemarin, kami telah berkirim surat dengan Kemenkeu untuk mengusulkan lanjutan program Banpres Produktif dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun. Kami menargetkan ada 12 juta pelaku UMKM yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per usaha mikro," ujarnya dalam Rapat Kerja Kemenkop UKM dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan secara virtual, seperti dikutip dari kompas.com, Kamis (21).
Menurut dia, apabila usulan ini diterima dan bisa direalisasikan, pihaknya akan memprioritaskan proses penyaluran kepada UMKM yang belum menerima bantuan sama sekali pada periode sebelumnya. Apalagi pada periode pencairan sebelumnya, diakui Teten, masih banyak UMKM yang belum mendapatkan BLT sebesar Rp 2,4 juta. Saat ini, pihaknya mencatat sudah 28 juta UMKM yang mengajukan diri untuk menerima BLT ini. *
Komentar