Datangi Dewan, LSM Ingin Kepastian Penlok Bandara Buleleng

Dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD Bali tersebut LSM Gema Nusantara yang dikoordinir Antonius Sanjaya Kiabeni meminta penentuan lokasi (Penlok) Bandara Buleleng segera ada kepastian, supaya wacana pembangunan bandara tidak menjadi isu liar.

Dalam pertemuan tersebut LSM Gema Nusantara diterima Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi I DPRD Bali bidang hukum, perundang-undangan dan aset dari Fraksi PDIP Nyoman Adnyana, Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi PDIP bidang pembangunan, perhubungan dan lingkungan Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, didampingi anggota Komisi III dapil Buleleng, seperti Kadek Setiawan (Fraksi PDIP) dan Jro Mangku Nyoman Ray Yusha (Fraksi Gerindra).

Antonius Kiabeni yang datang dengan personel terbatas karena untuk mencegah penularan Covid-19, mengatakan LSM Gema Nusantara sudah pernah diundang Gubernur Bali, Wayan Koster di Rumah Jabatan Gubernur Bali Gedung Jaya Sabha Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar pada 18 November 2020 membahas masalah Bandara Buleleng. Saat itu pihak LSM Gema Nusantara hadir bersama tokoh-tokoh masyarakat. "Bandara Buleleng ini menurut kami perlu didorong bersama untuk mewujudkan mimpi masyarakat Buleleng. Ini tujuan kami datang ke hadapan bapak Anggota DPRD Bali. Kami sudah pernah diundang Gubernur Bali bersama tokoh-tokoh masyarakat Buleleng. Intinya kita ingin mimpi masyarakat Buleleng terwujud," ujar Antonius Kiabeni.

Kata dia, egoisme dengan kepentingan sektoral harus dihentikan dalam upaya memperlancar rencana pembangunan Bandara Buleleng. "Tidak sampai campur aduk dalam upaya membangun Bandara Buleleng. Saat bertemu dengan Bapak Gubernur Koster, para akademisi dan tokoh masyarakat Buleleng hadir, saya tegaskan Bandara Buleleng ini harus dicarikan benang merah. Apakah perlu atau tidak?" ujar Antonius Kiabeni.

"Jangan sampai wacana Bandara Buleleng menjadi isu liar seperti bola dibawa ke sana ke mari tak ada kejelasan. Jangan biasakan kita bekerja di luar sistem. Karena kalau kebiasaan begitu akan menimbulkan masalah. Ini saya sampaikan saat pertemuan dengan Gubernur Koster," tegasnya lagi.

Antonius Kiabeni mengatakan apresiasi Gubernur Koster dan DPRD Bali yang telah menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali yang salah satunya menetapkan Bandara Buleleng akan dibangun di Kecamatan Kubutambahan. "Namun sekarang lokasi pembangunan Bandara Buleleng dipindah lagi. Saya tidak menolak, tapi saya keberatan," ujar Antonius Kiabeni.

Alasan Antonius Kiabeni keberatan karena kawasan Bali Barat adalah kawasan konservasi. Ada Pura Menjangan, ada Taman Nasional Bali Barat. "Kami mohon jangan labrak produk hukum dalam pembangunan Bandara Buleleng," ujar Antonius Kiabeni.

Atas kondisi itu Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardhana angkat bicara. Ngurah Adi menegaskan Bandara Buleleng yang direncanakan pusat sudah terbangun pada tahun 2022. "Presiden Joko Widodo (Jokowi) genjot 2022 sudah terwujud, dengan rencana akan melibatkan para pakar yang terlibat membangun Bandara Kulon Progo, DI Jogjakarta," ujar tokoh Puri Gerenceng Denpasar ini.

Soal penentuan lokasi (Penlok) pembangunan Bandara Buleleng, Adi Ardhana mengatakan Komisi III DPRD Bali menunggu keputusan pusat. "Yang kami kawal adalah azas manfaat pembangunan Bandara Buleleng, syarat teknis itu ada di pusat. Soal penlok yang disampaikan kawan-kawan LSM ini tentu akan kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Adi Ardhana.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Bali, Jro Ray Yusha mengatakan Bandara Buleleng jangan sampai jadi mainan tiap Pilkada saja. "Kalau isu pembangunan bandara sudah sejak 2006 bergulir dan jadi mainan politik tiap Pilkada," ujar politisi Partai Gerindra asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan Buleleng ini.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana yang angkat bicara meminta jangan hal-hal kecil dibenturkan dalam rencana pembangunan Bandara Buleleng. "Harus lebih arif dan bijaksana. Komisi I berprinsip mendukung kepentingan rakyat, siapapun mereka dan di manapun. Pembangunan itu ibarat pisau bermata dua. Dia membuat perkembangan namun pasti ada juga pengorbanan," ujar politisi PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ini.

Dalam penentuan lokasi, kata Adnyana, Komisi I akan mengawal pembangunan Bandara Buleleng sesuai dengan kebijakan pusat dan daerah. Ada Perpres, ada kajian teknis yang mendetail," ujar Adnyana.

Pimpinan rapat Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry yang berbicara mengingatkan jangan sampai berantem dalam rencana pembangunan Bandara Buleleng. "Harus satu bahasa, jangan berantem ke dalam," ujar politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.

Sugawa Korry meminta semua pihak menunggu keputusan pusat dengan kewenangan yang dimiliki. "Untuk Penlok ya tunggu pusat saja. Saya berharap penlok ini berdasarkan kajian ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Si A mau di barat si B mau di timur, kalau penlok nggak pasti ya sama saja. Mari tunggu pemerintah pusat saja," tegas Ketua DPD I Golkar Bali ini. *nat