'Dapat Tembakan Politik Saat Jibaku Tangani Covid-19'

Di balik itu, rintangan dan tantangan yang dihadapi juga cukup berat. Salah satunya, tembakan politik yang dihadapi Gubernur Koster saat berjibaku menangani pandemi Covid-19.

Setidaknya, itulah penilian pengamat hukum dan pemerintahan dari Fakultas Hukum Unud, Dr Putu Tuny Cakabawa SH MH. Ditemui NusaBali di kediamannya kawasan Jalan Merdeka Kuta, Badung, Jumat (8/1) siang, Tuny Cakabawa mengatakan kepemimpinan Gubernur Koster sejak 2018 ibarat laju mobil yang begitu start langsung lari kencang, dengan berbagai gebrakan. Salah satu gebrakannya adalah di bidang adat dan budaya.

Menurut Tuny Cakabawa, baru kali ini ada Gubernur yang begitu concern terhadap adat budaya Bali. Dia menyebutkan, namanya negara kepulauan seperti Indonesia, setiap penduduknya punya adat, sosial, budaya. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Di mana ada pulau, di sana ada sistem. Ada hukum adat mengatur sehingga adatnya terjaga, termasuk Bali.

"Gubernur Koster sangat visioner, meletakkan pembangunan dengan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Dia jaga betul adat dan budaya Bali. Kalau lihat visi misi Gubernur Bali sebelumnya, belum ada yang seperti Gubernur Koster. Memang dalam kepemimpinannya, Gubernur Koster juga melihat kepemimpinan pendahulunya,” jelas Tuny Cakabawa.

“Gubernur Koster mampu meletakkan pembangunan dasar Bali dalam sebuah konsep besar yang bagus," lanjut akademisi asal Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng yang pengajar Ilmu Hukum Interna-sional dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unud ini.

Tuny Cakabawa menegaskan, baru kali ini seorang Gubernur melibatkan tim ahli  dengan berbagai kepakaran untuk mengimplementasikan visi misinya. "Jadi, Gubernur Koster bersama tim ahli ini menerbitkan peraturan yang menjadi latar pengggerak roda pemerintahan," katanya.

Implementasi visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yang begitu nyata sebagai keberpihakan Gubernur Koster terhadap Bali, kata Tuny Cakabawa, adalah terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hari Berbusana Adat Bali. Pergub 80/2018 ini dampaknya luar biasa. Tidak hanya dalam konteks mendorong pelestarian busana adat Bali, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Behind of policy ini bisa hidupkan perekonomian masyarakat Bali. UMKM jadi hidup karena usaha dan industri kerajinan busana adat Bali hidup," terang Tuny Cakabawa.

Ada juga Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. "Bali sebagai daerah pariwisata, jelas jadi produsen sampah. Nah, bagaimana mengelola sampah ini? Di samping tujuannya edukasi, jelas juga mengurangi dampak sampah plastik terhadap Bali sebagai daerah pariwisata. Pergub ini populer dan diikuti daerah lain di Indonesia bahkan dapat pujian negara luar," ujar Tuny Cakabawa.

Bukan hanya itu, gerakan Gubernur Koster juga mewujudkan bantuan dan pelestarian adat dan budaya dengan mengucurkan bantuan kepada desa adat, sampai pembangunan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Kantor MDA Kabupaten/Kota se-Bali. Selain itu, kata Tuny Cakabawa, juga dibentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, sebagai sebuah komitmen memperkuat desa adat di Bali. “Ini bisa jadi percontohan pelestarian adat nusantara di provinsi lain," paparnya.

Selain program pro rakyat, menurut Tuny Cakabawa, kelihaian Gubernur Koster juga terlihat dengan banyaknya program pemerintah dan anggaran pemerintah yang bisa diperoleh Bali dari pusat. "Ini kan luar biasa. Nggak mudah lho melobi pusat untuk mendapatkan anggaran triliunan itu."

Hanya saja, kata Tuny Cakabawa, keberhasilan Gubernur Koster mewujudkan visi misinya dihantam musibah pandemi Covid-19, yang berdampak pada persepsi satu kelompok masyarakat, seolah-olah kebijakannya tidak pro rakyat. "Padahal, sangat-sangat pro rakyat. Di sini tantangannya seorang Gubernur Koster sebagai politisi dan pemimpin di Provinsi Bali," tegas Tuny Cakabawa.

Dia kemudian mencontohkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Hari Liburan Natal dan Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru. SE tersebut mewajibkan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang masuk Bali mengantongi surat keterangan negatif hasil swab berbasis PCR atau hasil negatif rapid test antigen saat liburan Nataru. Kebijakan Gubernur Bali ini diterbitkan untuk melaksanakan dan menindaklanjuti kebijakan pusat.

"Kalau tidak dilaksanakan, Gubernur Bali bisa dikatakan melakukan pembangkangan kepada pusat. Di sisi lain, Gubernur Koster harus juga melindungi rakyat Bali dari virus Corona. Namun, ini dianggap tidak berpihak oleh kelompok tertentu. Bagi saya sebagai pengamat, hendaknya jangan begitu. Kasihan pemimpin Bali yang sudah bekerja keras. Memang ini politik, kita tahulah siapa-siapa yang bermain. Jadi, tidak elegan juga," tandas Tuny Cakabawa.

"Ini memang ada unsur politik juga. Nah, seorang Gubernur Koster kan dipilih rakyat secara langsung melalui proses demokrasi. Walaupun ada masyarakat tidak memilih beliau di Pilgub Bali 2018, tetapi kan Gubernur Koster menunjukkan bahwa dia memimpin rakyat Bali tanpa embel-embel siapa yang pernah memilihnya. Dia memposisikan diri lurus dan tulus sebagai pemimpin semua warna, tanpa melihat pendukung di Pilgub Bali 2018," imbuhnya.

Tuny Cakabawa mengakui saat ini Gubernur Koster dalam mewujudkan visi misinya begitu tancap gas, ibarat mobil dengan kecepatan tinggi sejak start. Namun sayang, sekarang agak ngerem dengan adanya pandemi Covid-19. "Kalau nggak ada pandemi, wow kenceng banget," jalasnya.

Disebutkan, pandemi Covid-19 jelas dampaknya bagi Bali. Mulai adanya larangan tidak berkerumun, harus diam di rumah, hingga jaga jarak fisik yang menjadi budaya baru. Dengan adanya pandemi ini, di seluruh Indonesia bahkan dunia terganggu. Jadi, kata Tuny Cakrabawa, masyarakat juga harus menyadari kebijakan Gubernur Koster adalah menindaklanjuti kebijakan pusat. Gubernur Koster menyadari pariwisa-ta jadi tulang punggung Bali. Semua kebijakan untuk pandemi Covid-19 ini sudah jalan tengah. Kalau tidak, jelas ada risikonya, seperti rakyat bisa semakin banyak tertular Corona.

Menurut Tuny Cakabawa, Gubernur Koster lascarya ngayah untuk Bali. Dia tahu persis Gubernur Koster berlatar belakang keluarga miskin, tetapi mendapat anugerah kecerdasan. Kondisi miskin inilah membuatnya punya motivasi kuat mengubah kehidupan lebih baik. Ketika jadi tokoh politik dan pemimpin, motivasi ini tertanam dan masih hidup dipraktekkan untuk Bali.

“Saya tahu betul Gubernur Koster saat masih sekolah di SMAN 1 Singaraja, beliau jadi andalan kepala sekolah. Kalau saat guru tidak ada, beliau jadi pengajar di kelas. Orangnya pintar, motivasinya tinggi. Sebagai politisi, saya lihat beliau tulus dan punya tekad kuat memajukan Bali. Kalau programnya berhasil, kemudian dapat reward rakyat, ya itu wajar," tegas Tuny Cakabawa.

Versi Tuny Cakrabawa, Gubernur Koster sudah melaksanakan dharmaning negara, dharmaning agama, serta melaksanakan kewajibannya dan aturan secara konsisten.  Gubernur Koster sudah banyak berbuat untuk Bali ketika masih duduk sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali. *nat