Bangun Gianyar Dengan Hutang Rp 343 M

Proyek ini selain menggunakan dana APBN dan APBD Gianyar 2020, juga hutang Rp 334 miliar. Hutang ini, Rp 209 miliar di Bank BPD Bali dan Rp 134 miliar di PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Meskipun pandemi Covid-19 belum pasti kapan reda, Pemkab Gianyar optimistis dapat melunasi utang sesuai jadwal pembayaran. Bupati Gianyar I Made ‘Agus’ Mahayastra menilai jumlah utang tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar selama dua tahun terakhir.

Kepada awak media, Rabu (30/12), Bupati Mahayastra mengakui utang Pemkab Gianyar di BPD Bali Rp 209 miliar dan PT SMI sebesar Rp 134 miliar. Dia menilai, utang di PT SMI ini lebih tepat disebut bantuan, bukan utang. Sebab, dana tersebut tidak diberikan secara sembarangan. Utang ini hanya diberikan pada daerah yang berprestasi. Kalau tidak membangun pasar, rumah sakit, membuat jembatan, maka tidak dapat bantuan bernilai Rp 134 miliar. Dana utang ini sudah terserap semua dengan verifikasi ketat. ‘’Gak boleh untuk bangun kantor, usaha AMDK (air minum dalam kemasan), dan lainnya. Dana nol persen biaya administrasi. Makanya lebih pas disebut bantuan, bukan utang," ujarnya.

Dia juga menyebut sifat utang itu lunak. Karena pembayaran baru dilakukan tahun 2023 dan pengembalian modal selama delapan tahun. Pengembalian ini relatif mudah karena nilai uang sudah berubah 10 tahun mendatang. Buktinya dua tahun lalu, kata dia, PAD hanya Rp 770 miliar, dan dua tahun berselang sudah menjadi Rp 1,6 triliun. "10 tahun ke depan, nilai itu pasti kecil, dan pembayaran bisa kami lakukan dengan cepat. Tidak usah khawatir. Rasio cakupan pelunasan utang kita 9,5 persen dari minimal yang boleh melakukan pinjaman 2,5 persen ," ujarnya.

Politisi PDIP asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan tersebut menambahkan, banyak pihak yang menawarkan utang ke Gianyar, termasuk Bank Dunia. Terkait hak tersebut, Mahayastra mengatakan dirinya memiliki keinginan menambah utang antara Rp 600 - 700 miliar. Namun masih memikirkan soal penambahan utang.

Dia mengatakan, tahun 2021 jumlah pembangunan fisik relatif sedikit dibandingkan tahun 2020. ‘’Tahun depan fokus kami ke pedesaan, mulai dari pengaspalan jalan, dan lainnya yang sifatnya skala kecil," ujarnya. *nvi