nusabali

Dorong Hentikan Praktik P2GP, Putri Koster Serukan Kesetaraan Gender

  • www.nusabali.com-dorong-hentikan-praktik-p2gp-putri-koster-serukan-kesetaraan-gender

DENPASAR, NusaBali
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini Koster tak henti-hentinya menggaungkan wacana kesetaraan gender bagi kaum perempuan.

Seperti halnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali, di Gedung Jaya Sabha, Komplek Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Sabtu (26/12), istri Gubernur Bali Wayan Koster ini menekankan pentingnya peranan perempuan dalam lini kehidupan sehingga peran dan fungsi perempuan harus selalu diperhatikan.

Putri Koster mendorong agar perempuan diberikan ruang dalam eksistensinya supaya berperan dalam setiap ruang di masyarakat. “Berikanlah ruang di manapun itu, baik rumah tangga, tempat kerja, dan masyarakat untuk perempuan menunjukkan eksistensinya, sehingga cita-cita kesetaraan gender bisa terwujud,” ujar Putri Koster dalam sambutan di webinar yang diselenggarakan oleh IBI Bali dengan tema ‘Memaknai Hari Ibu di Dalam Mencegah Kekerasan dan Praktik P2GP (Pemotongan dan Perlukaan pada Genital Perempuan).

Dalam kesempatan tersebut, Putri Koster menyatakan bahwa peranan perempuan sejak dulu sudah berjalan seiring dengan peran laki-laki dan saling melengkapi. “Hal itu bisa dilihat dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat dan terutama di Bali dalam kehidupan beradat serta beragama,” ujar seniman multitalenta ini.

Kata Putri Koster, peranan seorang perempuan terutama ibu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dia menambahkan, meskipun sudah berjalan dengan baik, apresiasi terhadap perempuan terutama ibu sangatlah penting. “Kita berikan apresiasi kepada kaum perempuan, karena peran perempuan sangat penting dalam setiap kehidupan,” ujar perempuan kelahiran Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, ini.

Putri Koster menambahkan, seperti hadirnya webinar kemarin yang tujuannya juga mengapresiasi para perempuan terutama ibu, dirasa sangat bermanfaat. “Apalagi webinar kali ini mengangkat tema yang sangat penting yaitu tentang praktik ‘Pemotongan dan Perlukaan pada Genital Perempuan’ (P2GP). Terus terang sebagai Ketua TP PKK saya baru mendengar tentang praktik ini, dan setelah saya pelajari ini sangat berbahaya bagi kesehatan perempuan, sehingga perlu dicegah,” ujar Putri Koster.

Selain itu, praktik tersebut juga tidak sesuai dengan upaya semua pihak dalam melindungi hak-hak para perempuan. Untuk itu, dirinya mengajak para peserta webinar untuk benar-benar menyimak paparan para narasumber. “Saya ingatkan untuk menyimak dengan baik webinar kali ini, kemudian berperan aktif mensosialisasikan tentang bahaya sunat perempuan kepada masyarakat,” ujarnya seraya menambahkan bahwa sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial ataupun di lingkungan masing-masing.

Putri Koster menegaskan, perlindungan hak dan upaya kesetaraan gender tidak hanya bisa dilakukan oleh golongan tertentu saja. “Namun memerlukan peran aktif semua pihak agar cita-cita dalam mensejahterakan perempuan bisa terwujud,” tegas Putri Koster.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bali Luh Putu Sukarini mengatakan bahwa webinar kali ini adalah serangkaian Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. “Selain itu, webinar ini juga merupakan dedikasi para bidan seluruh Bali kepada para ibu dan perempuan,” kata Sukarini.

Mengenai P2GP, Sukarini tidak menampik jika praktik ini masih marak terjadi karena menyangkut kewajiban adat di daerah tertentu. Dia mengatakan jika praktik tersebut tidak memberikan faedah apapun terhadap perempuan, bahkan secara medis bisa membahayakan kesehatan reproduksi perempuan.

“Sehingga melalui webinar kali ini, kita berharap masyarakat akan semakin terbuka pikirannya sehingga tidak perlu melakukan praktik seperti itu. Bahkan jika perlu menghapus praktik yang merugikan hak perempuan tersebut,” tandas Sukarini.

Webinar kemarin menghadirkan pembicara dari bidang kesehatan dan perlindungan perempuan dan anak, seperti dari Dinas Kesehatan Bali, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tokoh agama hingga dokter. *nat

Komentar