nusabali

Hari Ini Kemendagri Adakan Konsultasi Publik di Bali

  • www.nusabali.com-hari-ini-kemendagri-adakan-konsultasi-publik-di-bali

DENPASAR, NusaBali
Penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak dari wabah corona harus dijalankan secara paralel dan integratif.

Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil di pusat maupun di daerah perlu dibangun lebih intens.  Berangkat dari hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan konsultasi publik pemerintah dengan masyarakat sipil dan sektor swasta untuk penanganan Covid-19 di Denpasar, Senin (21/12) hari ini.  Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, dan Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mewakili Menteri Dalam Negeri, dijadwalkan akan menyampaikan pidato dan paparan kunci pada acara  dengan tema 'Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).'

Konsultasi publik yang diadakan oleh Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemendagri bekerjasama dengan Ford Foundation, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan MDN News, akan berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat,  dengan  40 peserta luring. Namun, lebih dari  500  peserta yang merupakan perwakilan pemerintah daerah, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Satgas Covid-19 daerah, Kesbangpol, bersama utusan  Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan dan sektor swasta dari Provinsi Bali, NTB dan NTT, dipastikan akan mengikuti konsultasi publik ini secara daring maupun luring.

"Menteri Dalam Negeri sangat mendukung kegiatan ini dan menginginkan adanya rencana aksi terprogram tentang pola kemitraan ini yang dapat segera direalisasikan agar percepatan pencegahan penularan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga. *

loading...

Komentar