Buleleng Dijatah 400 Ribu Vaksin Covid-19
Tidak semua vaksinasi Covid-19 ditanggung pemerintah pusat, namun ada vaksinasi mandiri yang juknisnya belum turun.
SINGARAJA, NusaBali
Wacana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah pusat sejauh ini dalam tahap sosialisasi ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Hanya saja vaksinasi Covid-19 yang masih menunggu jadwal pelaksanaan, tak seluruhnya ditanggung pemerintah. Sebagian akan dilakukan mandiri oleh masyarakat atau perusahaan.
Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Gede Suyasa ditemui usai mengikuti sosialisasi vaksinasi Covid-19 Senin (30/11), mengatakan belum ada petunjuk teknis (juknis) pasti yang dikeluarkan pusat. Namun dalam sosialisasinya, pemerintah pusat membagi vaksinasi menjadi dua kategori. Kategori pemerintah untuk pembiayaan vaksin yang ditanggung pemerintah dan kategori mandiri yang mencakup pelaku-pelaku usaha mandiri.
“Tentu akan diturunkan juknisnya yang pasti, termasuk pembiayaan untuk vaksinasi mandiri. Berapa jumlah yang didapat Buleleng nanti dikoordinasikan dengan pemprov Bali,” ujar Suyasa yang juga Sekda Buleleng itu.
Estimasi sementara dari hasil rapat bersama Pemprov Bali, Buleleng direncanakan akan mendapatkan 400 ribu vaksin untuk masyarakat. Hanya saja jumlah itu disebut Suyasa masih sangat dinamis dan belum ditentukan siapa saja kelompok prioritas yang vaksinasinya ditanggung pemerintah.
“Desember akan ada tindak lanjut persiapan. Nanti akan dibentuk tim pelaksanaan vaksin. Tadi baru gambaran umum saja, secara teknis eksekusinya aka nada aturan tertulis yang otentik sebagai rujukan,” imbuh dia. Dalam sosialisasinya menurut Sekda Suyasa pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah menyiapkan anggaran vaksinasi yang tidak bisa tercover seluruhnya oleh pemerintah pusat. Terlebih juga belum ada penetapan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 hingga menginjak bulan Desember.
Kondisi ini berpotensi terjadi refocusing anggaran kembali di APBD 2021 mendatang. Sebab APBD 2021 sudah ketok palu di akhir November 2020 ini. “Mendagri juga menyampaikan ada yang ditanggung Pemerintah Kabupaten sementara pusat tidak bisa. Akan dibuatkan peraturan menteri yang memberikan keluluasan daerah refocusing anggaran khusus untuk membiayai vaksin,” jelas dia.
Sementara itu perkembangan kasus Covid-19 di Buleleng yang terjadi Senin (30/11), nihil kasus konfirmasi positif, setelah terjadi lonjakan kasus pada Minggu (29/11). Satgas Penanganan Covid-19 hanya mencatat satu pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh asal Kecamatan Tejakula. Data tersebut membuat jumlah kasus konfirmasi kumulatif sebanyak 1.148 orang, yang 1.050 orang dinyatakan sembuh. Sebanyak 58 orang dinyatakan meninggal dunia dan 40 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit maupun karantina hotel yang disiapkan pemerintah. *k23
Wacana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah pusat sejauh ini dalam tahap sosialisasi ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Hanya saja vaksinasi Covid-19 yang masih menunggu jadwal pelaksanaan, tak seluruhnya ditanggung pemerintah. Sebagian akan dilakukan mandiri oleh masyarakat atau perusahaan.
Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Gede Suyasa ditemui usai mengikuti sosialisasi vaksinasi Covid-19 Senin (30/11), mengatakan belum ada petunjuk teknis (juknis) pasti yang dikeluarkan pusat. Namun dalam sosialisasinya, pemerintah pusat membagi vaksinasi menjadi dua kategori. Kategori pemerintah untuk pembiayaan vaksin yang ditanggung pemerintah dan kategori mandiri yang mencakup pelaku-pelaku usaha mandiri.
“Tentu akan diturunkan juknisnya yang pasti, termasuk pembiayaan untuk vaksinasi mandiri. Berapa jumlah yang didapat Buleleng nanti dikoordinasikan dengan pemprov Bali,” ujar Suyasa yang juga Sekda Buleleng itu.
Estimasi sementara dari hasil rapat bersama Pemprov Bali, Buleleng direncanakan akan mendapatkan 400 ribu vaksin untuk masyarakat. Hanya saja jumlah itu disebut Suyasa masih sangat dinamis dan belum ditentukan siapa saja kelompok prioritas yang vaksinasinya ditanggung pemerintah.
“Desember akan ada tindak lanjut persiapan. Nanti akan dibentuk tim pelaksanaan vaksin. Tadi baru gambaran umum saja, secara teknis eksekusinya aka nada aturan tertulis yang otentik sebagai rujukan,” imbuh dia. Dalam sosialisasinya menurut Sekda Suyasa pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah menyiapkan anggaran vaksinasi yang tidak bisa tercover seluruhnya oleh pemerintah pusat. Terlebih juga belum ada penetapan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 hingga menginjak bulan Desember.
Kondisi ini berpotensi terjadi refocusing anggaran kembali di APBD 2021 mendatang. Sebab APBD 2021 sudah ketok palu di akhir November 2020 ini. “Mendagri juga menyampaikan ada yang ditanggung Pemerintah Kabupaten sementara pusat tidak bisa. Akan dibuatkan peraturan menteri yang memberikan keluluasan daerah refocusing anggaran khusus untuk membiayai vaksin,” jelas dia.
Sementara itu perkembangan kasus Covid-19 di Buleleng yang terjadi Senin (30/11), nihil kasus konfirmasi positif, setelah terjadi lonjakan kasus pada Minggu (29/11). Satgas Penanganan Covid-19 hanya mencatat satu pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh asal Kecamatan Tejakula. Data tersebut membuat jumlah kasus konfirmasi kumulatif sebanyak 1.148 orang, yang 1.050 orang dinyatakan sembuh. Sebanyak 58 orang dinyatakan meninggal dunia dan 40 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit maupun karantina hotel yang disiapkan pemerintah. *k23
Komentar