Kapolda: Premanisme dan Pungli, No Way!!
Bali yang saat ini sudah aman dan kondusif tidak boleh lagi ada yang mengganggu.
DENPASAR, NusaBali
Kapolda Bali, Irjen Pol Drs Putu Jayan Danu Putra tegaskan akan meneruskan kebijakan pendahulunya, Irjen Pol Dr Petrus Reinhard Golose. Utamanya masalah premanisme dan pungutan liar (pungli). Jenderal lulusan Akabri tahun 1989 ini dengan tegas mengatakan akan memberantas preman dan pungli seperti yang digaungkan Irjen Golose selama kurang lebih 4 tahun jadi Kapolda Bali.
Hal ini disampaikan oleh Irjen Jayan Danu Putra saat berkunjung ke kantor Ombudsman perwakilan Bali, Jumat (27/11) siang. Jenderal asal Bali kelahiran Jakarta 20 November 1967 ini mengatakan Bali yang saat ini sudah aman dan kondusif tidak boleh lagi ada yang mengganggu-ganggu.
Jenderal yang lahir dan besar di Jakarta dan sudah merasakan kerasnya tugas di ibukota mengatakan aksi premanisme itu banyak modusnya. Modus-modus itu sudah diketahui polisi. Untuk meredam modus itu ungkap Irjen Jayan Danu Putra, Polri sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri. Bila ada organisasi massa yang bertentangan dengan hukum, ada SOP untuk menanganinya. "Segala kebijakan yang baik yang telah dilakukan oleh pejabat sebelumnya tetap kita pertahankan. Tidak boleh ada preman dan pungutan liar. Premanisme dan Pungli, no way," tegasnya.
Selain kedua hal tersebut di atas, Irjen Jayan Danu Putra juga berkonsentrasi penuh dengan pengamanan Pilkada dan libur Natal 2020 dan tahun baru 2021. Pilkada harus bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa mengabaikan protokol kesehatan.
Untuk mewujudkan hal tersebut butuh sinergi dengan TNI dan penyelenggara Pemilu juga instansi terkait dan masyarakat. "Untuk pengamanan Pilkada saya akan keliling ke semua Polres yang gelar Pilkada. Saya tekankan pengamanan Pilkada harus optimal. Protokol kesehatan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Beri keyakinan kepada masyarakat agar mau datang ke TPS menyalurkan hak suaranya," ungkap jenderal bintang dua di pundak ini.
Selain pengamanan Pilkada juga antisipasi melonjaknya wisatawan libur panjang Natal dan tahun baru. Dia menegaskan protokol kesehatan tetap menjadi salah satu perhatian. Pola tiga M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) tetap dilakukan di tempat kunjungan wisata. "Petugas yang jaga bukan hanya polri tapi juga TNI dan instansi lainnya," tegasnya.
Sementara terkait kunjungannya ke Ombudsman perwakilan Bali, Irjen Jayan Danu Putra mengatakan karena Ombudsman adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi layanan publik. "Kami Polda Bali konsen untuk selalu meningkatan pelayanan publik. Kami membuka kerjasama untuk menjalin sinergitas dengan Ombudsman. Intinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polda Bali," ungkapnya.
Kedatangan Kapolda yang baru menjabat baru seminggu itu disambut baik oleh Ketua Ombudsman perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab. Umar mengatakan kedatangan Kapolda ke kantornya dalam rangka untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama sejam itu, Umar menitipkan beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh Kapolda. Seperti optimalkan Satgas Mafia Tanah, optimalkan Satgas Saber Pungli, dan memberantas premanisme. "Kita ingatkan Bali sudah kondusif tapi premanisme harus tetap menjadi perhatian. Polda juga diminta untuk lebih responsif terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat. Saya melihat beliau punya komitmen," ungkap Umar. *pol
Kapolda Bali, Irjen Pol Drs Putu Jayan Danu Putra tegaskan akan meneruskan kebijakan pendahulunya, Irjen Pol Dr Petrus Reinhard Golose. Utamanya masalah premanisme dan pungutan liar (pungli). Jenderal lulusan Akabri tahun 1989 ini dengan tegas mengatakan akan memberantas preman dan pungli seperti yang digaungkan Irjen Golose selama kurang lebih 4 tahun jadi Kapolda Bali.
Hal ini disampaikan oleh Irjen Jayan Danu Putra saat berkunjung ke kantor Ombudsman perwakilan Bali, Jumat (27/11) siang. Jenderal asal Bali kelahiran Jakarta 20 November 1967 ini mengatakan Bali yang saat ini sudah aman dan kondusif tidak boleh lagi ada yang mengganggu-ganggu.
Jenderal yang lahir dan besar di Jakarta dan sudah merasakan kerasnya tugas di ibukota mengatakan aksi premanisme itu banyak modusnya. Modus-modus itu sudah diketahui polisi. Untuk meredam modus itu ungkap Irjen Jayan Danu Putra, Polri sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri. Bila ada organisasi massa yang bertentangan dengan hukum, ada SOP untuk menanganinya. "Segala kebijakan yang baik yang telah dilakukan oleh pejabat sebelumnya tetap kita pertahankan. Tidak boleh ada preman dan pungutan liar. Premanisme dan Pungli, no way," tegasnya.
Selain kedua hal tersebut di atas, Irjen Jayan Danu Putra juga berkonsentrasi penuh dengan pengamanan Pilkada dan libur Natal 2020 dan tahun baru 2021. Pilkada harus bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa mengabaikan protokol kesehatan.
Untuk mewujudkan hal tersebut butuh sinergi dengan TNI dan penyelenggara Pemilu juga instansi terkait dan masyarakat. "Untuk pengamanan Pilkada saya akan keliling ke semua Polres yang gelar Pilkada. Saya tekankan pengamanan Pilkada harus optimal. Protokol kesehatan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Beri keyakinan kepada masyarakat agar mau datang ke TPS menyalurkan hak suaranya," ungkap jenderal bintang dua di pundak ini.
Selain pengamanan Pilkada juga antisipasi melonjaknya wisatawan libur panjang Natal dan tahun baru. Dia menegaskan protokol kesehatan tetap menjadi salah satu perhatian. Pola tiga M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) tetap dilakukan di tempat kunjungan wisata. "Petugas yang jaga bukan hanya polri tapi juga TNI dan instansi lainnya," tegasnya.
Sementara terkait kunjungannya ke Ombudsman perwakilan Bali, Irjen Jayan Danu Putra mengatakan karena Ombudsman adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi layanan publik. "Kami Polda Bali konsen untuk selalu meningkatan pelayanan publik. Kami membuka kerjasama untuk menjalin sinergitas dengan Ombudsman. Intinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polda Bali," ungkapnya.
Kedatangan Kapolda yang baru menjabat baru seminggu itu disambut baik oleh Ketua Ombudsman perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab. Umar mengatakan kedatangan Kapolda ke kantornya dalam rangka untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama sejam itu, Umar menitipkan beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh Kapolda. Seperti optimalkan Satgas Mafia Tanah, optimalkan Satgas Saber Pungli, dan memberantas premanisme. "Kita ingatkan Bali sudah kondusif tapi premanisme harus tetap menjadi perhatian. Polda juga diminta untuk lebih responsif terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat. Saya melihat beliau punya komitmen," ungkap Umar. *pol
Komentar