Proyek Infrastruktur Dongkrak Anggaran Belanja
DENPASAR,NusaBali
Kenaikan belanja pegawai hingga peningkatan anggaran belanja barang/jasa yang tercantum dalam Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2021, akhirnya dijawab oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Kamis (26/11) siang.
Dalam agenda jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bali yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama pada Rapat Paripurna ke-24 DPRD Provinsi Bali, di Kantor DPRD Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, Koster mengurai peningkatan tersebut.
Ditegaskan Gubernur Koster akibat adanya belanja langsung dan tidak langsung digabung menjadi satu jenis belanja dengan belanja operasional. Kemudian ada juga disebabkan oleh kenaikan iuran BPJS serta pengangkatan CPNS baru. "Tahun ini ada pengangkatan PNS baru sebanyak 626 orang," ujar Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, kenaikan belanja barang/jasa juga terjadi karena pada tahun 2021 Pemprov Bali akan membangun infrastruktur yang cukup besar, seperti perlindungan Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem, persiapan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, dan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti Gedung Sekolah SMAN/SMKN.
Sementara terkait pemanfaatan anggaran penanganan pandemi Covid-19, Gubernur Koster mengatakan sudah mengalokasikannya dalam jumlah yang cukup, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN. "Jika terjadi keadaan darurat, kita masih menyediakan alokasi pada pos belanja tidak terduga,” ungkap mantan Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.
Selain itu Gubernur Koster juga menjelaskan adanya alokasi dana sebesar Rp 52 miliar. Gubernur Koster menyebutkan akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah relokasi perumahan penduduk, terkait persiapan pembangunan bandara baru di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
"Sementara pengurangan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2021 diturunkan karena intensitas penanganan Covid-19 mulai turun, sejalan dengan infrastruktur penanganan Covid-19 yang makin tersedia," beber Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Lebih lanjut, Gubernur Koster yang juga mengatakan kesepakatannya untuk mengembangkan sumber pendapatan lain di luar PKB dan BBNKB. “Saya sangat setuju dengan kawan-kawan di dewan dan selama ini kita harus berupaya menggali potensi pendapatan lainnya,” ujarnya.
Pembahasan lain di luar Ranperda APBD seperti menjadikan RSUD Bali Mandara sebagai rumah sakit terakreditasi internasional dan menyediakan layanan pendukung pariwisata (health tourism dan wellness tourism), pengembangan pertanian modern dalam rangka peningkatan perekonomian yang dibarengi dengan peningakatan sektor industri, UMKM dan ekonomi kreatif serta optimalisasi Perusda/BUMD, Gubernur Koster menyatakan sangat setuju.
Sementara di bidang pertanian dan ketahanan pangan, Gubernur Koster pun mengaku telah melaksanakan upaya-upaya pengembangan padi lokal dan unggul. "Salah satunya padi hibrida untuk menjaga kedaulatan pangan di Bali, " tegas Gubernur Koster.
Sedangkan untuk infrastruktur jalan di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Gubernur Koster mengatakan akan mendorong peningkatannya melalui APBD dan APBN. *nat
Ditegaskan Gubernur Koster akibat adanya belanja langsung dan tidak langsung digabung menjadi satu jenis belanja dengan belanja operasional. Kemudian ada juga disebabkan oleh kenaikan iuran BPJS serta pengangkatan CPNS baru. "Tahun ini ada pengangkatan PNS baru sebanyak 626 orang," ujar Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, kenaikan belanja barang/jasa juga terjadi karena pada tahun 2021 Pemprov Bali akan membangun infrastruktur yang cukup besar, seperti perlindungan Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem, persiapan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, dan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti Gedung Sekolah SMAN/SMKN.
Sementara terkait pemanfaatan anggaran penanganan pandemi Covid-19, Gubernur Koster mengatakan sudah mengalokasikannya dalam jumlah yang cukup, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN. "Jika terjadi keadaan darurat, kita masih menyediakan alokasi pada pos belanja tidak terduga,” ungkap mantan Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.
Selain itu Gubernur Koster juga menjelaskan adanya alokasi dana sebesar Rp 52 miliar. Gubernur Koster menyebutkan akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah relokasi perumahan penduduk, terkait persiapan pembangunan bandara baru di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
"Sementara pengurangan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2021 diturunkan karena intensitas penanganan Covid-19 mulai turun, sejalan dengan infrastruktur penanganan Covid-19 yang makin tersedia," beber Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Lebih lanjut, Gubernur Koster yang juga mengatakan kesepakatannya untuk mengembangkan sumber pendapatan lain di luar PKB dan BBNKB. “Saya sangat setuju dengan kawan-kawan di dewan dan selama ini kita harus berupaya menggali potensi pendapatan lainnya,” ujarnya.
Pembahasan lain di luar Ranperda APBD seperti menjadikan RSUD Bali Mandara sebagai rumah sakit terakreditasi internasional dan menyediakan layanan pendukung pariwisata (health tourism dan wellness tourism), pengembangan pertanian modern dalam rangka peningkatan perekonomian yang dibarengi dengan peningakatan sektor industri, UMKM dan ekonomi kreatif serta optimalisasi Perusda/BUMD, Gubernur Koster menyatakan sangat setuju.
Sementara di bidang pertanian dan ketahanan pangan, Gubernur Koster pun mengaku telah melaksanakan upaya-upaya pengembangan padi lokal dan unggul. "Salah satunya padi hibrida untuk menjaga kedaulatan pangan di Bali, " tegas Gubernur Koster.
Sedangkan untuk infrastruktur jalan di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Gubernur Koster mengatakan akan mendorong peningkatannya melalui APBD dan APBN. *nat
Komentar