Dewan Setujui Rp 3 Miliar Buat 1.000 Sambungan
Akumulasi pernyataan modal ke Perumda Tirta Tohlangkir hingga tahun 2020 sebesar Rp 64,6 miliar.
AMLAPURA, NusaBali
Plt Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, memimpin rapat pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Perumda Tirta Tohlangkir di Ruang Rapat DPRD Karangasem, Senin (16/11). Rapat dihadiri oleh Pjs Bupati Karangasem, I Wayan Serinah. Dalam pandangan umumnya, lima Fraksi menyetujui penyertaan modal Rp 3 miliar ke Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem untuk pengadaan 1.000 sambungan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di tahun 2021.
Juru bicara Fraksi PDIP, I Nengah Songkob, mengingatkan pada rapat berikutnya Perumda Tirta Tohlangkir melaporkan neraca keuangan. Tujuannya agar publik mengetahui kondisi keuangan Perumda Tirta Tohlangkir. Sebab Pemkab Karangasem secatra rutin setiap tahun sertakan modal untuk Perumda Tirta Tohlangkir. Akumulasi pernyataan modal ke Perumda Tirta Tohlangkir hingga tahun 2020 sebesar Rp 64,6 miliar. Ditambah penyertaan modal tahun 2021 sebesar Rp 3 miliar sehingga menjadi Rp 67,6 miliar.
Juru bicara Fraksi Golkar I Komang Mustikajaya dan juru bicara Fraksi NasDem I Putu Suarjana mendukung sepenuhnya pernyataan modal ke Perumda Tirta Tohlangkir. “Jadinya pelayanan air bersih bisa lebih merata untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Komang Mustikajaya. Sementara Direktur Perumda Tirta Tohlangkir, I Gusti Made Singarsi, mengungkapkan Perumda Tirta Tohlangkir dapat 1.500 jatah MBR di tahun 2021 dari Kementerian PUPR. Mengingat penyertaan modal disetujui Rp 3 miliar, nantinya biaya itu untuk 1.000 sambungan.
Gusti Made Singarsi menjelaskan, penyertaan modal Rp 3 miliar itu dananya tidak akan hilang. Begitu realisasi 1.000 sambungan tuntas yang didanai Pemkab Karangasem Rp 3 miliar, nantinya biaya itu bisa dikembalikan Kementerian PUPR. Biaya sambungan normal mencapai Rp 2.312.000, sedangkan masyarakat yang dapat sambungan MBR hanya mengeluarkan biaya Rp 850.250. Subsidi per sambungan Rp 1.460.000. Tercatat tahun 2019 berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan), mengalami penurunan Rp 567 juta dibandingkan tahun 2018. Laba bersih tahun 2019 mencapai Rp 1,598 miliar sedangkan laba bersih tahun 2018 mencapai Rp 2,165 miliar. Gusti Made Singarsi mengakui penurunan itu akibat pengeluaran subsidi di tahun 2019 untuk 1.500 sambungan MBR mencapai Rp 2,193 miliar. *k16
Plt Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, memimpin rapat pembahasan Ranperda Penyertaan Modal Perumda Tirta Tohlangkir di Ruang Rapat DPRD Karangasem, Senin (16/11). Rapat dihadiri oleh Pjs Bupati Karangasem, I Wayan Serinah. Dalam pandangan umumnya, lima Fraksi menyetujui penyertaan modal Rp 3 miliar ke Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem untuk pengadaan 1.000 sambungan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di tahun 2021.
Juru bicara Fraksi PDIP, I Nengah Songkob, mengingatkan pada rapat berikutnya Perumda Tirta Tohlangkir melaporkan neraca keuangan. Tujuannya agar publik mengetahui kondisi keuangan Perumda Tirta Tohlangkir. Sebab Pemkab Karangasem secatra rutin setiap tahun sertakan modal untuk Perumda Tirta Tohlangkir. Akumulasi pernyataan modal ke Perumda Tirta Tohlangkir hingga tahun 2020 sebesar Rp 64,6 miliar. Ditambah penyertaan modal tahun 2021 sebesar Rp 3 miliar sehingga menjadi Rp 67,6 miliar.
Juru bicara Fraksi Golkar I Komang Mustikajaya dan juru bicara Fraksi NasDem I Putu Suarjana mendukung sepenuhnya pernyataan modal ke Perumda Tirta Tohlangkir. “Jadinya pelayanan air bersih bisa lebih merata untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Komang Mustikajaya. Sementara Direktur Perumda Tirta Tohlangkir, I Gusti Made Singarsi, mengungkapkan Perumda Tirta Tohlangkir dapat 1.500 jatah MBR di tahun 2021 dari Kementerian PUPR. Mengingat penyertaan modal disetujui Rp 3 miliar, nantinya biaya itu untuk 1.000 sambungan.
Gusti Made Singarsi menjelaskan, penyertaan modal Rp 3 miliar itu dananya tidak akan hilang. Begitu realisasi 1.000 sambungan tuntas yang didanai Pemkab Karangasem Rp 3 miliar, nantinya biaya itu bisa dikembalikan Kementerian PUPR. Biaya sambungan normal mencapai Rp 2.312.000, sedangkan masyarakat yang dapat sambungan MBR hanya mengeluarkan biaya Rp 850.250. Subsidi per sambungan Rp 1.460.000. Tercatat tahun 2019 berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan), mengalami penurunan Rp 567 juta dibandingkan tahun 2018. Laba bersih tahun 2019 mencapai Rp 1,598 miliar sedangkan laba bersih tahun 2018 mencapai Rp 2,165 miliar. Gusti Made Singarsi mengakui penurunan itu akibat pengeluaran subsidi di tahun 2019 untuk 1.500 sambungan MBR mencapai Rp 2,193 miliar. *k16
Komentar