Pejabat dan Pegawai Dinkes Dilantik Ulang
SINGARAJA, NusaBali
Bidang struktural di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buleleng diciutkan.
Dinas yang sebelumnya diperkuat dengan empat bidang kini hanya tiga bidang saja. Penciutan bidang itu terkait penyesuaian Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 55 Tahun 2020 dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
Puluhan pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Buleleng dilantik dan diambil sumpah jabatannya Rabu (4/11) sore oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.
Dari total 23 orang pejabat struktural yang dilantik, 20 orang di antaranya dari Dinas Kesehatan. Seluruh pejabat struktural di Dinas Kesehatan dilantik ulang dengan penyesuaian yang dilakukan, termasuk Kepala Dinasnya I Gusti Nyoman Mahapramana. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng Gede Wisnawa mengatakan penyesuaian struktural itu dikarenakan penurunan status Dinas Kesehatan dari dari tipe A ke tipe B.
“Dinas Kesehatan sesuai Perda itu tipe A, tetapi menurut Perbup tipe B, ini tidak dibolehkan seperti itu, sehingga harus dilakukan penyesuaian antara Perda dan Perbup harus sama. Karena per Januari 2020 kemarin sudah berlaku tipe B, maka hari ini dilantik lagi semua termasuk kadisnya,” ucap Wisnawa.
Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) ini juga menegaskan dengan penyesuaian yang dilakukan ada dua bidang yang dilebur menjadi satu. Sehingga jumlah bidang semula empat menjadi tiga. Dua bidang yang dilebur jadi satu yakni Bidang Pelayanan Kesehatan dengan Bidang Sumber Daya Kesehatan menjadi Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan. Sedangkan dua bidang lainnya yakni Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Peleburan dua bidang menjadi satu itu juga menurut Wisnawa berimplikasi pada 4 eselon yang menjabat di bidang itu. Namun tiga di antaranya sudah dicarikan jabatan setara baru di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Buleleng. Sedangkan satu orang yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) dialihkan ke fungsional.
“Satu Kabid-nya sedang sakit, atas pertimbangan Kadis Kesehatan dan tim, kami sepakati karena yang bersangkutan juga dokter dialihkan ke fungsional,” imbuh dia.
Terkait penyesuaian tipe Dinas Kesehatan saat ini disebut Wisnawa memiliki beban kerja yang sangat berat sehingga berpotensi pelayanan kurang maksimal. Mengingat luasan wilayah dan jumlah penduduk Buleleng terluas dan terbanyak di Bali. BKPSDM pun mengaku akan melakukan kajian-kajian untuk diusulkan dan evaluasi kembali.
Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam sambutannya meminta Dinas Kesehatan untuk tetap melayani masyarakat secara maksimal. “Semuanya saya harapkan tetap menjaga semangat melayani masyarakat secara maksimal. Terutama kebutuhan dasar masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Kita harus selalu siap dengan kondisi yang akan terjadi kedepan,” kata Bupati asal Desa Banyuatis Kecamatan Banjar Buleleng ini.
Dia pun berjanji akan melakukan evaluasi sesuai perkembangan yang cukup dinasmis dalam hal aturan kepemerintahan, termasuk penataan Organisi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.*k23
Puluhan pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Buleleng dilantik dan diambil sumpah jabatannya Rabu (4/11) sore oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.
Dari total 23 orang pejabat struktural yang dilantik, 20 orang di antaranya dari Dinas Kesehatan. Seluruh pejabat struktural di Dinas Kesehatan dilantik ulang dengan penyesuaian yang dilakukan, termasuk Kepala Dinasnya I Gusti Nyoman Mahapramana. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng Gede Wisnawa mengatakan penyesuaian struktural itu dikarenakan penurunan status Dinas Kesehatan dari dari tipe A ke tipe B.
“Dinas Kesehatan sesuai Perda itu tipe A, tetapi menurut Perbup tipe B, ini tidak dibolehkan seperti itu, sehingga harus dilakukan penyesuaian antara Perda dan Perbup harus sama. Karena per Januari 2020 kemarin sudah berlaku tipe B, maka hari ini dilantik lagi semua termasuk kadisnya,” ucap Wisnawa.
Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) ini juga menegaskan dengan penyesuaian yang dilakukan ada dua bidang yang dilebur menjadi satu. Sehingga jumlah bidang semula empat menjadi tiga. Dua bidang yang dilebur jadi satu yakni Bidang Pelayanan Kesehatan dengan Bidang Sumber Daya Kesehatan menjadi Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan. Sedangkan dua bidang lainnya yakni Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Peleburan dua bidang menjadi satu itu juga menurut Wisnawa berimplikasi pada 4 eselon yang menjabat di bidang itu. Namun tiga di antaranya sudah dicarikan jabatan setara baru di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Buleleng. Sedangkan satu orang yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) dialihkan ke fungsional.
“Satu Kabid-nya sedang sakit, atas pertimbangan Kadis Kesehatan dan tim, kami sepakati karena yang bersangkutan juga dokter dialihkan ke fungsional,” imbuh dia.
Terkait penyesuaian tipe Dinas Kesehatan saat ini disebut Wisnawa memiliki beban kerja yang sangat berat sehingga berpotensi pelayanan kurang maksimal. Mengingat luasan wilayah dan jumlah penduduk Buleleng terluas dan terbanyak di Bali. BKPSDM pun mengaku akan melakukan kajian-kajian untuk diusulkan dan evaluasi kembali.
Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam sambutannya meminta Dinas Kesehatan untuk tetap melayani masyarakat secara maksimal. “Semuanya saya harapkan tetap menjaga semangat melayani masyarakat secara maksimal. Terutama kebutuhan dasar masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Kita harus selalu siap dengan kondisi yang akan terjadi kedepan,” kata Bupati asal Desa Banyuatis Kecamatan Banjar Buleleng ini.
Dia pun berjanji akan melakukan evaluasi sesuai perkembangan yang cukup dinasmis dalam hal aturan kepemerintahan, termasuk penataan Organisi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.*k23
Komentar