nusabali

Buleleng Ajukan Pinjaman PEN Rp 571 Miliar, Dewan Sebut Proyek Mercusuar

  • www.nusabali.com-buleleng-ajukan-pinjaman-pen-rp-571-miliar-dewan-sebut-proyek-mercusuar

Jumlah usulan itu terakumulasi dari enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya merampungkan nilai usulan pengajuan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19 tahun ini. Dari rancangan usulan total Pemkab Buleleng mengajukan usulan pinjaman sebesar Rp 571 miliar. Namun sejumlah program usulan infrastruktur yang akan diajukan pinjaman modal ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dinilai dewan merupakan program mercusuar.

Hal tersebut muncul saat rapat pembahasan usulan pinjaman PEN oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Buleleng, Senin (26/10) pagi di ruang rapat gabungan DPRD Buleleng. Rencana pengajuan pinjaman PEN dipaparkan langsung Ketua TAPD Buleleng Gede Suyasa. Dia yang juga Sekda Buleleng ini menjelaskan secara rinci dan jelas Pemkab Buleleng mengusulkan Rp 571 miliar pinjaman PEN.

Jumlah usulan itu terakumulasi dari enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Buleleng. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 32 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rp 456 miliar, Dinas Pertanian Rp 34 miliar, Dinas Pariwisata Rp 25 miliar, Dinas Kominfo Santi Rp 10 miliar dan Dinas Kesehatan Rp 5 miliar.

Ketua Fraksi Golkar Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan setelah mengamati sepintas pengusulan PEN yang akan diajukan Pemkab Buleleng hampir seluruhnya program mercusuar. Politisi dapil Kecamatan Kota ini pun mempertanyakan apakah semua program yang diajukan dapat menjawab harapan masyarakat Buleleng yang sebagian besar terhimpit ekonomi pada masa pandemi ini.

“Kalau kami boleh jujur semua ini belum jawab harapan masyarakat, kalau memang mau gagah-gagahan ya seperti ini. Coba baca musrembang desa, kecamatan, masih banyak yang belum terjawab. Sehingga harapan kami gunakan PEN ini untuk benar-benar urgensi atau mendesak,” tegas Wandira.

Dia pun tak memungkiri jika program yang diusulkan eksekutif memang proram yang penting namun disebutnya tak masuk dalam kategori mendesak. “Kalau ini masih bisa diutak-utik bisa diperbaiki mari rancang bersama,” imbuh dia.

Hal senada juga disampaikan Gede Wisnaya Wisna bahwa pemanfatan dana ini agar betul-betul sesuai dengan tujuan program pemulihan ekonomi nasional. Sehingga perlu dipikirkan bersama agar masyarakat dapat merasakan kendatipun tidak diberikan secara langsung tetapi dapat membangkitkan lagi roda perekonomian masyarakat.   “Apakah memungkinkan penggunaan dana ini dapat dimanfatakan untuk disalurkan melalui Fasilitas Jamkrida, sehingga betul-betul dirasakan oleh pelaku usaha baik itu petani, UMKM  ataupun pelaku usaha lainnya,” tanya kader Partai Hanura ini.

Sementara itu Ketua TAP Buleleng Gede Suyasa menjawab seluruh pendapat dan pertanyaan dewan mengatakan peruntukan pinjaman PEN sudah ditegaskan pusat untuk pembangunan infrastruktur. Seluruh ketentuan, kriteria dan regulasi sudah ditentukan pemerintah pusat, sehingga tak bisa hanya mempertimbangkan pikiran pejabat maupun anggota dewan semata.

Soal pandangan sejumlah dewan yang menilai sejumlah program yang diusulkan tidak penting, Suyasa pun mengatakan jika dilihat dari sisi bisnis memang tidak tercapai. Tetapi jika melihat kriteria pengusulan PEN diperuntukkan hanya untuk pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur ratusan miliar akan banyak tenaga yang terserap. Setelah menyerap tenaga kerja yang masyarakat lokal punya pendapatan bisa bertransaksi sehingga berdampak pada perputaran ekonomi.  “Bukan bangunannya yang menghasilkan ekonomi langsung. Tetapi ekonomi kepada para pekerja sehingga memiliki kemampuan daya beli,” tegas dia. Rancangana pengajuan pinjaman PEN itu menurut Suyasa sudah fiks untuk diajukan ke pusat. Tinggal menunggu persetujuan DPRD melalui KUA-PPAS. “Ini sudah fiks diusulkan, Nanti kita usulkan saja, karena belum ada kepastian berapa diterima berapa disetujui, yang mana saja disetujui  kan kriterianya banyak. Ini kan dinamis sekali kita belum punya kepastian berapa dikasi, yang mana boleh yang mana tidak, kita kejar pengajuan Oktober kalau lewat tidak bisa dibahas lagi,” jelas Suyasa yang juga Sekda Buleleng ini.*k23

loading...

Komentar