Berlangsung Sengit, Gede Dana Vs Mas Sumatri Saling Sodok

Dalam debat yang dipandu Ketut Udi Prayudi kemarin hadir sebagai pemateri adalah Agoes Ganesha Rahyuda (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana), Anak Agung Gde Oka Wisnumurti (Akademisi Fisip Universitas Warmadewa/mantan Ketua KPU Provinsi Bali 2003-2008), Ida Ayu Putu Sri Widnyani (akademisi Universitas Ngurah Rai Denpasar), Prof Dr I Wayan Windia (Pakar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana) dan Nandhang Risadha Astika (praktisi media).

Dalam sesi penyampaian Visi Misi, Paslon I Gede Dana-I Wayan Artha Dipa (Dana-Dipa) yang diusung PDIP-Hanura janjikan ketahanan pangan yang mantap, kesehatan, jaminan sosial masyarakat miskin, pendidikan gratis, hingga menarik investasi ke Karangasem khususnya pariwisata berbasis desa adat, penguatan adat dan budaya dengan memberdayakan Sekaa Teruna (ST), hingga pembangunan dan perlindungan tempat ibadah serta pembangunan fasilitas adat.  

Sementara paket I Gusti Mas Sumatri-I Made Sukerana (Massker) yang diusung Golkar-NasDem-Gerindra-Demokrat-Perindo-PKS menggeber sejumlah program dan capaian kerjanya selama 5 tahun.

Mulai program penanganan kesehatan dengan bantuan dan fasilitas kesehatan terjangkau termasuk siapkan vaksinasi massal Covid-19, capaian penanganan maksimal saat bencana alam Gunung Agung 2017, penanganan gelandangan dan pengemis dari 242 orang turun menjadi 70 orang. Termasuk capaian WTP berturut-turut 5 kali dari BPK RI juga digeber Massker.

Saat memasuki sesi menjawab pertanyaan pemateri soal langkah dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan Karangasem, Paslon Dana-Dipa menawarkan pemanfaatan bentang pantai di Karangasem yang terpanjang nomor 2 di Provinsi Bali. "Sementara persoalan Gunung Agung yang selama ini erupsi hendaknya tidak dinilai negatif saja. Namun potensi alam dan panoramanya untuk menarik investasi ke Karangasem, sehingga membuka lapangan kerja, memanfaatkan potensi pantai untuk nelayan di Karangasem," beber Gede Dana.

Sementara untuk masalah di Karangasem, Dana-Dipa tawarkan rumah layak huni untuk rakyat miskin di Karangasem, menangani kebencanaan di masa Pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi Karangasem. "Perlu kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten," ujar Cawabup Artha Dipa menambahkan.

Atas penyampaian Dana-Dipa itu, Paslon Massker melalui Cawabup Made Sukerana mematahkan apa yang dijanjikan Dana-Dipa. "Kami justru sudah meningkatkan berkali lipat derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan layanan kesehatan masyarakat secara gratis dan jaminan nutrisi yang maksimal," ujar Sukerana.

Tapi Dana-Dipa melalui Cabup Gede Dana juga mematahkan apa yang disampaikan Sukerana. "Buktinya layanan kesehatan banyak dikeluhkan di masyarakat. Di Kecamatan Kubu misalnya, banyak yang belum tersentuh layanan kesehatan memadai," ujar mantan Ketua DPRD Karangasem ini. Debat semakin memanas saat pemateri menyodorkan strategi Paslon menangani masalah blank spot dan jaringan komunikasi di Karangasem yang mengganggu dunia pendidikan.

Paslon Massker melalui Mas Sumatri justru grogi. Mas Sumatri menjawab dirinya telah menangani Covid-19, menyiapkan hotel untuk pekerja migran Indonesia (PMI) asal Karangasem sampai recofusing anggaran. Hal ini dimanfaatkan Gede Dana ‘mengejek’ Mas Sumatri. "Jawaban ibu Mas Sumatri tidak sesuai pertanyaan," ujar Gede Dana.

Namun Sukerana membela, apa yang disampaikan Gede Dana sudah ditangani Mas Sumatri. "Para guru dan sekolah menyiapkan langkah penanganan, terutama sinyal internet yang jelek supaya lebih bagus untuk anak-anak sekolah," kata Sukerana. Sesi berikutnya Mas Sumatri dapat kesempatan menohok Gede Dana dan Artha Dipa.

"Pak Gede Dana kan Ketua DPRD juga. Pak Artha Dipa juga Wakil Bupati Karangasem. Masak saya sendiri. Kita ini sama-sama di Pemerintahan Karangasem," dalih Mas Sumatri. Saat puncak debat dalam sesi Paslon saling lempar pertanyaan dan menjawab, Paslon Massker melalui Mas Sumatri menyodorkan pertanyaan soal pengajuan Ranperda untuk penyertaan modal daerah untuk PDAM Karangasem, guna memberikan layanan air untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun DPRD Karangasem di bawah pimpinan Gede Dana tidak ada tindaklanjut? "Padahal ini sudah masuk KUA dan PPAS. Sehingga hak masyarakat sebanyak 1.500 orang berpenghasilan rendah di Karangasem hilang," sodok Mas Sumatri. Gede Dana tidak mau dipermalukan. "Ini tata kelola pemerintahan ibu Mas Sumatri tidak bagus. Kami tidak mau melanggar tata kelola aturan. Jangan sisakan masalah. Saat itu Badan Musyawarah DPRD Karangasem sudah selesai menetapkan agenda. Masalah air bersih di Karangasem, apakah sudah ada data tepat? Saya tanya Kabag Ekonomi Pemda Karangasem, rancangan ranperda belum kelar ditandatangani. Banmus DPRD sudah lewat membahas itu," sodok Gede Dana.

Mas Sumatri malah menyerang. "Saya tidak setuju dikatakan terlambat menandatangani. Apalagi ini hibah pusat. Saya melihat keseriusan anda di DPRD Karangasem. Ini hibah pusat, sudah dapat dari pusat malah jadi hangus karena DPRD Karangasem. Harusnya ini pelajaran bagi Karangasem dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," ujar Mas Sumatri.

Gede Dana balik menyerang Mas Sumatri dengan tudingan tidak paham aturan. "Ibu Sumatri tidak bisa memasukkan angka saja. Draf Perda itu yang diajukan setelah ketok palu. Kami tidak mau melanggar aturan. Harus pahami aturan dulu," tegas Gede Dana.

Mas Sumatri lagi-lagi menyalahkan Gede Dana. "Saya mesti cerewet ya. Saya kantongi bukti mengirim rancangan Perda pada November 2018. Jangan sampai rakyat jadi sasaran ya. Rugi masyarakat kalau masalah pribadi dikaitkan di sini," tegas Mas Sumatri. Gede Dana tidak mau disalahkan. Mas Sumatri dikatakan Gede Dana memaksakan kehendak.

"Ibu terlalu lambat eksekusi kebijakan. Tapi memaksakan. Harusnya dikirimkan sebelum ada agenda di badan musyawarah," sodok Gede Dana yang membuat suasana makin panas. Saat sesi berikutnya Gede Dana mendapatkan kesempatan melempar pertanyaan, soal langkah Mas Sumatri selaku Bupati Karangasem menangani ekonomi Karangasem di tengah pandemi Covid-19, sementara Mas Sumatri punya target tinggi menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem.

Mas Sumatri pun menjawab lugas, bahwa rancang RAPBD Karangasem adalah persetujuan bersama DPRD dan Bupati. "Untuk PAD di Karangasem kami sudah siapkan meningkatkan pendapatan dari galian C," ujar Mas Sumatri. Yang menarik saat sesi closing statement kemarin, paket Massker menampilkan prembon. Mas Sumatri didampingi Sukerana dengan lihainya menari dan mengajak rakyat Karangasem untuk mencoblos Nomor 2 untuk Karangasem Hebat. Sementara Dana-Dipa menjanjikan perubahan di Karangasem dengan mengajak masyarakat ke TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 dengan mencoblos nomor urut 1. *nat, k16