nusabali

Kemenkeu Sinergi Bantu Perekonomian Bali

  • www.nusabali.com-kemenkeu-sinergi-bantu-perekonomian-bali

DENPASAR,NusaBali
Penyerapan dana desa untuk Provinsi Bali  baru mencapai 52,75 persen atau 343,38 miliar, Sisanya masih ada 42,25 persen atau 307.539.647.506.

Di pihak lain untuk belanja Pemerintah Pusat sudah capai  61 persen. Sedang belanja APBD rata-rata 53 persen. Hal tersebut  terungkap dalam penjelasan  Kepala Kantor Wilayah Pembendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto, Kamis (22/10) di Kanwil DJPP, Denpasar.

Kemenkeu Talk sendiri merupakan ekspose dari unit  Kemenkeu yang ada di Bali, yakni  Direktorat  Jenderal Pajak/DJP, Bea Cukai, Kanwil  Kekayaan Negara dan Kanwil  Pembendraan Negara.

“Kegiatan ini sebagai bentuk sinergi seluruh unit kementerian keuangan di provinsi Bali dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perkembangan ekonomi di Bali,” Tri Budhianto.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Diantaranya Kepala /Kakanwil Ditjen Pajak Provinsi Bali Goro Ekanto, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT Hendra Prasmono dan KepalaKanwil Ditjen Kekayaan Negara Anugrah Komara.

"Dari perkembangan di APBN. Untuk belanja Pemerintah Pusat sudah capai  61 persen. Sedang belanja APBD rata-rata 53 persen,” ujarnya.

Kegiatan ini sebagai bentuk sinergi seluruh unit kementerian keuangan di provinsi Bali dalam memberikan  informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perkembangan ekonomi di Bali.

Intinya semua sepakat bersinergi untuk membantu perekonomian Baii. Secara umum kondisi perkonomian Bali memang terpengaruh keras dampak pandemi Covid-19.

“Dari pajak  (DJP) juga dari tadi, menyampaikan fasilitas perpajakan. UMKM sekarang ini  tidak perlu bayar pajak, karena ada insentif pajak. Demikian juga perbendaharaan kekayaan negara, mereka bisa melakukan lelang,” ujar Tri Budhianto. *k17

loading...

Komentar