nusabali

Bali Ajukan Bantuan Rp 9,49 Triliun ke Pusat

Untuk Pinjaman Lunak Pengusaha Pariwisata-Sektor Pendukung

  • www.nusabali.com-bali-ajukan-bantuan-rp-949-triliun-ke-pusat

Versi Gubernur Koster, pada Triwulan I 2020 ekonomi Bali tumbuh minus 1,14 %, sementara Triwulan II 2020 kontraksinya kian dalam yakni minus 10,98 %

DENPASAR, NusaBali

Bali mengusulkan bantuan lunak sebesar Rp 9,49 triliun kepada pemerintah pusat, melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama Kusbandio. Bantuan untuk pengusaha ini sebagai upaya menggerakkan perasional usaha pariwisata dan sektor pendukung di Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu.

Usulan ini diajukan Gubernur Bali Wayan Koster dalam pertemuan de-ngan Menparekraf Wishnutama Kusbandio, di Bale Gajah Rumah Jabatan Komplek Jaya Sabha, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Rabu (14/10) siang. Pertemuan Gubernur Koster dan Menparekraf kemarin dihadiri pula Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Partha Adnyana, Ketua Kadin Bali I Made Ariandi, dan sejumlah praktisi pariwisata.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster memaparkan bahwa sektor pariwisata memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan Bali. Pada tahun 2019, kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia mencapai 5,5 persen. Bali juga memberikan kontribusi sebesar 55,36 persen dari total penerimaan devisa pariwisata nasional.

Sebagai provinsi yang perekonomiannya ditopang sektor pariwisata, Bali mengalami kontraksi terdalam pada Triwulan II 2020. Penurunan kunjungan wisatawan telah berdampak pada penutupan hotel, restoran, dan perusahaan pendukung pariwisata lainnya. Hal ini juga diikuti dengan PHK dan unpaid leave sejumlah pekerja. “Kerugian penerimaan devisa akibat Covid-19 diperkirakan mencapai Rp 108 triliun setahun,” jelas Gubernur Koster.

Disebutkan, ekonomi Bali sudah mengalami kontraksi dalam 2 Triwulan terakhir tahun 2020. Pada Triwulan I 2020, ekonomi Bali tumbuh minus 1,14 persen. Sedangkan pada Triwulan II 2020, ekonomi Bali semakin dalam mengalami kontraksi, yakni minus 10,98 persen.

Untuk itu, Gubernur Koster melalui Menparekraf mengusulkan kepada Presiden Jokowi skema bantuan (pinjaman) lunak untuk modal kerja kepada pelaku usaha sektor pariwisata dan pendukung pariwisata di Bali sebesar Rp 9.490.250.000.000 atau Rp 9,49 triliun. Pinjaman lunak ini setara 7 persen kontribusi devisa pariwisata dari Bali. “Jangka waktu pinjaman selama maksimal 10 tahun, dengan grace period selama 2 tahun,” jelas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Selain itu, juga ada skema dengan suku bunga rendah/tanpa suku bunga. Kemudian, dengan alokasi pinjaman lunak ke pengusaha berdasarkan kontribusinya terhadap pajak (PHR, PPN, Pajak Hiburan) tahun 2019. Mekanisme penyaluran bantuan melalui perbankan di bawah koordinasi OJK, dengan memperhatikan aspek kehati-hatian. Assesment kelayakan pemberian kredit didasarkan atas kinerja perusahaan  dan kolektibilitas di tahun 2019.

Paparan hampir senada juga diungkapkan Wagub Cok Ace, seusai mendampingi Gubernur Koster dalam pertemuan dengan Menparekraf kemarin. Cok Ace mengatakan, bantuan anggaran yang diusulkan Bali ke pusat diperuntukkan bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19, yang skemanya masih dihitung. "Minimal dengan bantuan dari pusat, pelaku usaha bisa menggerakkan operasional perusahaan,” tandas Cok Ace.

Menurut Cok Ace, sebelumnya memang sudah ada bantuan dari pemerintah pusat. Namun, itu belum mampu menggerakkan perekonomian karena pandemi Covid-19 yang masih berkecamuk. “Kami memprediksi pandemi akan berakhir September 2020. Ternyata, sampai sekarang makin meningkat kasusnya,” lanjut tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Desa/Kecamatan Ubud, Gianyar ini.

Disebutkan, bantuan lunak Rp 9,49 triliun yang diusulkan ke pusat untuk pelaku usaha di Bali ini nantinya akan dikaji. Akan diatur skemanya, apakah dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. "Mungkin bertahap setiap bulannya dulu. Siapa saja nanti akan diberikan kita akan data dulu, verifikasi nanti dengan menyesuaikan ko-ndisi usaha. Setidaknya, bantuan ini bisa mengungkit perekonomian Bali di tengah pandemi Covid-19," tegas Cok Ace yang juga menjabat Ketua BPD PHRI Bali.

Menparekraf Wishnutama sendiri memberikan respons positif dalam pertemuan kemarin. Apalagi, Bali selama ini sangat signifikan dalam berkontribusi untuk devisa negara dari sektor pariwisata. Selama pandemi Covid-19, Bali mengalami kerugian Rp 9,7 triliun per bulan.

Sementara itu, Ketua Kadin Bali, Made Ariandi, mengatakan mendukung upaya Bali memperjuangkan bantuan untuk pelaku usaha ke pusat melalui Menparekraf. Masalahnya, pelaku usaha di Bali, terutama pengusaha hotel, sudah mati suri. Dengan bantuan dari pusat, setidaknya nanti ada suntikan untuk operasional perusahaan.

“Misalnya, untuk membayar gaji pegawai buat merawat hotel dan bayar listrik. Hotel kalau didiamkan bisa rusak. Kalau ada dana, ya ada pemeliharaan. Ketika nanti pandemi Covid-19 pulih, operasional perusahaan atau hotel siap menerima tamu lagi, tidak kumuh, tidak rusak. Sekarang hotel-hotel di Bali kumuh jadi sarang ular, karena tidak terawat," ujar Ariandi.

Menurut Ariandi, bantuan kepada pelaku usaha ini nanti skemanya dinegosiasikan, bisa dalam bentuk pinjaman lunak selama 10 tahun. "Skema yang dikaji saat ini ya bantuan lunak. Bisa bayar bunganya saja selama 10 tahun, sehingga pelaku usaha bisa bernapas," tegas politisi Golkar asal Klungkung ini. *nat

Komentar