Tabanan Nihil Dana Perbaikan Kawasan Terdampak Bencana
TABANAN, NusaBali
Komisi IV DPRD Tabanan bersama BPBD Tabanan menggelar rapat membahas bencana alam yang melanda Tabanan pada Jumat (9/10) dan Sabtu (10/10) lalu.
Terungkap dari data sementara total bencana sudah mencapai 72 titik dengan kerugian lebih dari Rp 7 miliar. Sayangnya, anggaran perbaikan wilayah terdampak bencana itu nihil di tahun 2020.
Lewat bansos dana tak terencana dari APBD Tabanan, BPBD hanya menyisakan anggaran sejumlah Rp 250 juta dari Rp 1,9 miliar yang digelontor di 2020. Sisa anggaran ini pun akan digunakan untuk menangani bencana yang terjadi sebelum 9 Oktober 2020. Karenanya kerusakan di 72 titik belum bisa ditangani.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana. Hadir sejumlah anggota Komisi IV, I Made Asta Darma, I Made Suarta, Ida Ayu Ketut Candrawati.
Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucita mengatakan, BPBD diundang rapat oleh dewan membahas jumlah titik bencana alam. Dari data sementara sudah 72 titik bencana tersebar di 9 kecamatan. “Data sementara sudah 72 titik, dan ini dipastikan bertambah,” ujarnya.
Terhadap 72 titik bencana tersebut, BPBD bersama Dinas PU sedang memverifikasi laporan untuk menentukan nilai kerusakan. “Data laporan ini akan kami cek kembali supaya valid kerugian kerusakan yang ditimbulkan,” tegas Ngurah Sucita.
Sementara mengenai perbaikan terhadap 72 titik bencana tersebut, menurut Ngurah Sucita, sudah pasti tidak bisa dilakukan di 2020. BPBD hanya memiliki sisa anggaran sejumlah Rp 250 juta. Itupun akan digunakan untuk membantu perbaikan dampak bencana yang terjadi sebelum 9 dan 10 Oktober tersebut.
Kendati demikian, kata Ngurah Sucita, BPBD tetap akan mengajukan telaah dan laporan kepada pimpinan. Utamanya melaporkan kerusakan yang urgent dan menjadi skala prioritas untuk segera ditangani. “Mudah-mudahan sesegera mungkin yang kerusakannya paling urgent bisa diperbaiki,” katanya.
Tak hanya itu, BPBD juga akan melaporkan jumlah bencana ini ke Pemprov Bali untuk sekiranya dibantu dalam perbaikan. Biasanya dari pemprov tiap tahun mengucurkan anggaran untuk perbaikan akibat bencana sekitar Rp 100 juta. “Kalau kerugian akibat bencana di 72 titik ini diperkirakan sampai Rp 7 miliar, namun untuk lebih memastikan kami akan cek dengan PU,” tutur Ngurah Sucita.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana mengungkapkan rapat digelar untuk menyatukan komitmen dan persepsi. Sebab dampak dari hujan deras pada 9 dan 10 Oktober kemarin, menyebabkan kerusakan di 72 titik. “Jadi kita ingin satukan persepsi sehingga rapat digelar bersama BPBD,” ujarnya.
Namun untuk anggaran perbaikan diakui Wastana memang terbatas, apalagi ditambah sedang masa pandemi Covid-19. Di samping itu BPBD hanya memiliki anggaran untuk perbaikan akibat bencana Rp 250 juta. Sedangkan persoalan penanganan bencana membutuhkan dana besar.
“Namun kita mendorong dan menyarankan kepada BPBD untuk bersama-sama berdiskusi dengan bupati, dan pemegang kebijakan mungkin ada program yang belum atau masih tertunda, kita bawa dan alihkan ke dalam penanganan kebencanaan ini,” kata Wastana.
Tak hanya itu, untuk mengantisipasi timbulnya bencana di kemudian hari, Wastana meminta BPBD menyampaikan imbauan sebelum terjadinya perubahan iklim untuk mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan.
“Masyarakat harus diingatkan kembali meskipun ini bencana alam, tetapi ada masyarakat nakal yang selalu membuang sampah ke sungai. Seperti kita temukan di lapangan masih ada yang buang kasur dan tempat tidur ke sungai. Jadi ini yang harus diingatkan sama-sama,” ucap Wastana. *des
Lewat bansos dana tak terencana dari APBD Tabanan, BPBD hanya menyisakan anggaran sejumlah Rp 250 juta dari Rp 1,9 miliar yang digelontor di 2020. Sisa anggaran ini pun akan digunakan untuk menangani bencana yang terjadi sebelum 9 Oktober 2020. Karenanya kerusakan di 72 titik belum bisa ditangani.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana. Hadir sejumlah anggota Komisi IV, I Made Asta Darma, I Made Suarta, Ida Ayu Ketut Candrawati.
Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucita mengatakan, BPBD diundang rapat oleh dewan membahas jumlah titik bencana alam. Dari data sementara sudah 72 titik bencana tersebar di 9 kecamatan. “Data sementara sudah 72 titik, dan ini dipastikan bertambah,” ujarnya.
Terhadap 72 titik bencana tersebut, BPBD bersama Dinas PU sedang memverifikasi laporan untuk menentukan nilai kerusakan. “Data laporan ini akan kami cek kembali supaya valid kerugian kerusakan yang ditimbulkan,” tegas Ngurah Sucita.
Sementara mengenai perbaikan terhadap 72 titik bencana tersebut, menurut Ngurah Sucita, sudah pasti tidak bisa dilakukan di 2020. BPBD hanya memiliki sisa anggaran sejumlah Rp 250 juta. Itupun akan digunakan untuk membantu perbaikan dampak bencana yang terjadi sebelum 9 dan 10 Oktober tersebut.
Kendati demikian, kata Ngurah Sucita, BPBD tetap akan mengajukan telaah dan laporan kepada pimpinan. Utamanya melaporkan kerusakan yang urgent dan menjadi skala prioritas untuk segera ditangani. “Mudah-mudahan sesegera mungkin yang kerusakannya paling urgent bisa diperbaiki,” katanya.
Tak hanya itu, BPBD juga akan melaporkan jumlah bencana ini ke Pemprov Bali untuk sekiranya dibantu dalam perbaikan. Biasanya dari pemprov tiap tahun mengucurkan anggaran untuk perbaikan akibat bencana sekitar Rp 100 juta. “Kalau kerugian akibat bencana di 72 titik ini diperkirakan sampai Rp 7 miliar, namun untuk lebih memastikan kami akan cek dengan PU,” tutur Ngurah Sucita.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana mengungkapkan rapat digelar untuk menyatukan komitmen dan persepsi. Sebab dampak dari hujan deras pada 9 dan 10 Oktober kemarin, menyebabkan kerusakan di 72 titik. “Jadi kita ingin satukan persepsi sehingga rapat digelar bersama BPBD,” ujarnya.
Namun untuk anggaran perbaikan diakui Wastana memang terbatas, apalagi ditambah sedang masa pandemi Covid-19. Di samping itu BPBD hanya memiliki anggaran untuk perbaikan akibat bencana Rp 250 juta. Sedangkan persoalan penanganan bencana membutuhkan dana besar.
“Namun kita mendorong dan menyarankan kepada BPBD untuk bersama-sama berdiskusi dengan bupati, dan pemegang kebijakan mungkin ada program yang belum atau masih tertunda, kita bawa dan alihkan ke dalam penanganan kebencanaan ini,” kata Wastana.
Tak hanya itu, untuk mengantisipasi timbulnya bencana di kemudian hari, Wastana meminta BPBD menyampaikan imbauan sebelum terjadinya perubahan iklim untuk mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan.
“Masyarakat harus diingatkan kembali meskipun ini bencana alam, tetapi ada masyarakat nakal yang selalu membuang sampah ke sungai. Seperti kita temukan di lapangan masih ada yang buang kasur dan tempat tidur ke sungai. Jadi ini yang harus diingatkan sama-sama,” ucap Wastana. *des
Komentar