Surat Bodong Catut Nama Gubernur Koster
Minta Dana Pengamanan Pilkada ke Perusahaan-Perusahaan
Gede Pramana berharap, pihak-pihak yang telah menerima surat tidak memenuhi permintaan untuk mengirimkan dana tersebut.
DENPASAR, NusaBali
Kegiatan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ternyata ikut dimanfaatkan penipu. Seperti modus penipuan yang mencatut nama Gubernur Bali, Wayan Koster, dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan menyebarkan sebuah surat palsu yang berisikan permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada.
Aksi tipu-tipu oknum yang berkedok memungut dana Pilkada 2020 itu diungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov Bali, Gede Pramana, Selasa (13/10) sore.
Surat palsu yang menggunakan kop berlambang Garuda itu ditujukan kepada Pimpinan Direksi Perusahaan BUMN/BUMD/Kontraktor/Jasa Lainnya Perdagangan Umum/Perbankan se-Bali. Surat tersebut berisi permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada yang bisa ditransfer ke rekening BRI Nomor 501801020835538 atas nama Juwita.
Agar lebih meyakinkan, si pembuat surat juga memalsukan stempel dan tanda tangan Gubernur Bali, Wayan Koster. Sehingga surat bodong ini membuat heboh pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Bali. Modusnya, dari surat yang beredar tersebut, pelaku membeberkan seolah anggaran untuk pelaksanaan Pilkada di 6 Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mengalami minus. Sehingga atas kekurangan dana itu berharap Pimpinan BUMN/BUMD dan perusahaan yang ada di Denpasar dan Provinsi Bali ikut membantu atau berpartisipasi.
Gede Pramana menegaskan bahwa Gubernur Bali, Wayan Koster, tidak ada dan tidak pernah mengeluarkan surat penggalangan dana tersebut. "Gubernur Bali tidak pernah mengeluarkan surat begitu," ujar mantan Kadis PUPR Provinsi Bali ini.
Gede Pramana menyayangkan ulah oknum yang mencoba melakukan penipuan dengan mencatut nama Gubernur Bali. Dia berharap, pihak-pihak yang telah menerima surat tidak memenuhi permintaan untuk mengirimkan dana sumbangan ke rekening yang tertera dalam surat. Pramana juga mengimbau agar masyarakat senantiasa waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Gubernur atau pejabat lainnya.
"Secara tata naskah dinas surat tersebut juga tidak sesuai," ujar Pramana seraya menegaskan agar masyarakat melaporkan apabila menemukan ada pihak-pihak yang memalsukan nama Gubernur atau pejabat lainnya.
Pramana kini tengah berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum Pemprov Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, terkait dengan adanya surat bodong itu. Apakah akan dilaporkan ke Polda Bali atau tidak. "Kami masih koordinasi dengan Biro Hukum. Apakah nanti langkah Pemprov Bali itu biro hukum nanti menindaklanjuti," ujar birokrat asal Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ini.
Kenapa surat itu ketahuan bodong? Pramana mengatakan salah satu BUMD di bawah Pemprov Bali melaporkan menerima surat yang intinya meminta bantuan dana untuk Pilkada. "Kami masih cek, surat itu dikirim lewat pos atau langsung. Besok kita akan pastikan menelusuri surat itu. Biro Hukum sudah kita kontak," ujar Pramana. *nat
Aksi tipu-tipu oknum yang berkedok memungut dana Pilkada 2020 itu diungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov Bali, Gede Pramana, Selasa (13/10) sore.
Surat palsu yang menggunakan kop berlambang Garuda itu ditujukan kepada Pimpinan Direksi Perusahaan BUMN/BUMD/Kontraktor/Jasa Lainnya Perdagangan Umum/Perbankan se-Bali. Surat tersebut berisi permohonan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada yang bisa ditransfer ke rekening BRI Nomor 501801020835538 atas nama Juwita.
Agar lebih meyakinkan, si pembuat surat juga memalsukan stempel dan tanda tangan Gubernur Bali, Wayan Koster. Sehingga surat bodong ini membuat heboh pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Bali. Modusnya, dari surat yang beredar tersebut, pelaku membeberkan seolah anggaran untuk pelaksanaan Pilkada di 6 Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali mengalami minus. Sehingga atas kekurangan dana itu berharap Pimpinan BUMN/BUMD dan perusahaan yang ada di Denpasar dan Provinsi Bali ikut membantu atau berpartisipasi.
Gede Pramana menegaskan bahwa Gubernur Bali, Wayan Koster, tidak ada dan tidak pernah mengeluarkan surat penggalangan dana tersebut. "Gubernur Bali tidak pernah mengeluarkan surat begitu," ujar mantan Kadis PUPR Provinsi Bali ini.
Gede Pramana menyayangkan ulah oknum yang mencoba melakukan penipuan dengan mencatut nama Gubernur Bali. Dia berharap, pihak-pihak yang telah menerima surat tidak memenuhi permintaan untuk mengirimkan dana sumbangan ke rekening yang tertera dalam surat. Pramana juga mengimbau agar masyarakat senantiasa waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Gubernur atau pejabat lainnya.
"Secara tata naskah dinas surat tersebut juga tidak sesuai," ujar Pramana seraya menegaskan agar masyarakat melaporkan apabila menemukan ada pihak-pihak yang memalsukan nama Gubernur atau pejabat lainnya.
Pramana kini tengah berkoordinasi dengan Kepala Biro Hukum Pemprov Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, terkait dengan adanya surat bodong itu. Apakah akan dilaporkan ke Polda Bali atau tidak. "Kami masih koordinasi dengan Biro Hukum. Apakah nanti langkah Pemprov Bali itu biro hukum nanti menindaklanjuti," ujar birokrat asal Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ini.
Kenapa surat itu ketahuan bodong? Pramana mengatakan salah satu BUMD di bawah Pemprov Bali melaporkan menerima surat yang intinya meminta bantuan dana untuk Pilkada. "Kami masih cek, surat itu dikirim lewat pos atau langsung. Besok kita akan pastikan menelusuri surat itu. Biro Hukum sudah kita kontak," ujar Pramana. *nat
Komentar