Pemprov Didesak Manfaatkan Hotel untuk Isolasi
KPU Diminta Antisipasi Klaster Covid-19 dari Pilkada
Komite III DPD RI sarankan Bali tiru DKI Jakarta, yang manfaatkan Wisma Atlet sebagai tempat isolasi pasien Covid-19
DENPASAR, NusaBali
Sejumlah rumah sakit rujukan dikhawatirkan tak akan mampu lagi menampung pasien Covid-19, menyusul trend lonjakan kasus Coorona di Bali sejak dua pekan terakhir. Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot se-Bali pun didesak untuk memanfaatkan hotel-hotel yang ada sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.
Desakan ini disampaikan anggota Komite III DPD RI (yang membidangi kesehatan, adat, budaya, pendidikan), Anak Agung Gde Agung, saat hearing dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, di Kantor MDA Provinsi Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Rabu (9/9). Dalam hearing itu, hadir Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I Gusti Agung Kartika Jaya Saputra, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan Petajuh MDA Provinsi Bali I Made Wena.
AA Gde Agung menyarankan Pemprov Bali bisa meniru DKI Jakarta, yang memanfaatkan Wisma Atlet Senayan, Jakarta untuk menampung pasien Covid-19. Dengan begitu, penanganan bisa dilakukan secara tersentral dengan memaksimalkan pencegahan potensi penularan Covid-19.
"Hotel-hotel yang sekarang kosong karena tidak ada tamu menginap, bisa dimanfaatkan untuk isolasi paen Covid-19. Pemerintah bisa kerja sama dengan pemilik hotel,” tandas Gde Agung.
Anggota DPD RI Dapil Bali yang mantan Bupati Badung dua kali periode (2005-2010, 2010-2015) ini menyebutkan, sejumlah negara sekarang masih memberlakukan larangan kunjungan ke Indonesia, termasuk Bali. Maka, hotel yang mangkrak bisa dihidupkan dan dimanfaatkan. “Ini saran kami kepada Pemprov Bali dan desa adat sebagai Satgas Covid-19 di tingkatan terdepan," terang Senator asal Puri Ageng Mengwi, Desa/Kecamatan Mengwi, Badung ini.
Untuk fasilitas hotel-hotel yang akan dimanfaatkan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19, kata Gde Agung, bisa diusulkan bantuan alat kesehatan ke pemerintah pusat. Apalagi, Bali mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi. "Untuk alat kesehatan dan tenaga medis, saya yakin tidak sulit, karena pusat pasti akan membantu. Bali kan jadi percontohan dan diperhatikan betul oleh pemerintah pusat," tegas Gde Agung.
Menurut Gde Agung, tantangan Pemprov Bali dan 1.493 desa adat di Bali dalam menangani Covid-19, semakin besar. Namun, patut diberikan apresiasi atas kegigihan dan sinergi Pemprov Bali dengan desa adat dalam menangani pandemi Covid-19 selama ini.
"Tetapi, dengan selang waktu pandemi Covid-19 yang panjang ini, kita dorong Satgas Gotong Royong Desa Adat agar lebih profesional dan sedmakin kuat. Saya mendorong desa adat dengan personelnya agar diberikan pelatihan-pelatihan. Sementara anggaran yang diperlukan, agar tingkatkan dengan maksimal. Sebab, tidak ada yang bisa memprediksi kapan Covid-19 ini akan mereda," katanya.
Sementara, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, mengakui saat ini ada kekhawatiran terkait lonjakan kasus Covid-19 yang mengancam daya tampung rumah sakit rujukan. Menurut Putra Sukahet, tingkat hunian rumah sakit rujukan Covid-19 di Bali kini sudah mencapai 90 persen.
“Ini berarti terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. Maka, kami memberikan imbauan kepada masyarakat supaya lebih meningkatkan disiplin menjalankan protokol kesehatan cegah Covid-19. Walaupun pemerintah membolehkan masyarakat beraktivitas dalam tatanan kehidupan Bali era baru, namun harus tetap jaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dengan mengikuti protokol: jaga jarak, pakai masker, jangan berkerumun," papar Putra Sukahet.
Putra Sukahet menyebutkan, jika masyarakat tidak taat dengan protokol keseharan cegah Covid-19, maka mubazir usaha berlipat pemerintah. "Kalau semuanya tidak taat, Covid-19 semakin meluas, akan merugikan kita semua. Pariwisata akan terus mati, ekonomi lesu. Kita semua rugi," katanya.
Soal pemanfaatan hotel untuk tempat isolasi pasien Covid-19 meniru pola DKI Jakarta yang memanfaatkan Wiswa Atlet, menurut Putra Sukahet, bisa saja dilakukan. Apalagi, banyak hotel kosong di Bali saat ini. "Kami bersama Komite III DPD RI yang membidangi kesehatan, siap memfasilitasi ide ini. Kita akan menyampaikan saran DPD RI ini kepada Gubernur Bali Pak Wayan Koster," papar tokoh adat yang juga Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Provinsi Bali ini.
Pandemi Covid-19 semakin berkecamuk di Bali dalam kurun dua pekan terakhir. Bahkan, dalam 10 hari terakhir sejak 31 Agustus 2020, kasus baru per hari selalu di atas 128 kasus. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali, dalam 14 hari terakhir total muncul 1.997 kasus baru, sementara jumlah kumulatif pasien yang berhasil sembuh mencapai 1.227 orang.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Denpasar, AA Ngurah Gede Widiada, mengajak pemerintah dan KPU antisipasi klaster baru penularan Covid-19 di masa kampanye Pilkada 2020. Intinya, jangan sampai ada pengerahan massa berlebih di Pilkada 2020. Sosialiasi paket calon juga harus disiasati dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Ini harus jadi antisipasi perhatian pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Kita harus taat. Saya mengajak para simpatisan dan pendukung calon lebih memperhatikan protokol kesehatan untuk keselamatan kita semua," ujar politisi Gung Widiada secara terpisah di Denpasar, Rabu kemarin.
Gung Widiada mengatakan, ledakan kasus Covid-19 di Bali yang membuat daya tampung rumah sakit rujukan mulai penuh, dikhawatirkan akan jadi masalah besar. Belum lagi, estimasi akan ada trend penambahan kasus kalau masyarakat tidak disiplin. Maka, pemerintah diharapkan lebih tegas soal sanksi bagi yang melanggar porotokol kesehatan, termasuk tidak mengenakan masker di tempat umum. “Edukasi dipentingkan, tapi sanksi tegas lebih prioritas," saran politisi NasDem asal Puri Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara ini. *nat
Desakan ini disampaikan anggota Komite III DPD RI (yang membidangi kesehatan, adat, budaya, pendidikan), Anak Agung Gde Agung, saat hearing dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, di Kantor MDA Provinsi Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Rabu (9/9). Dalam hearing itu, hadir Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I Gusti Agung Kartika Jaya Saputra, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan Petajuh MDA Provinsi Bali I Made Wena.
AA Gde Agung menyarankan Pemprov Bali bisa meniru DKI Jakarta, yang memanfaatkan Wisma Atlet Senayan, Jakarta untuk menampung pasien Covid-19. Dengan begitu, penanganan bisa dilakukan secara tersentral dengan memaksimalkan pencegahan potensi penularan Covid-19.
"Hotel-hotel yang sekarang kosong karena tidak ada tamu menginap, bisa dimanfaatkan untuk isolasi paen Covid-19. Pemerintah bisa kerja sama dengan pemilik hotel,” tandas Gde Agung.
Anggota DPD RI Dapil Bali yang mantan Bupati Badung dua kali periode (2005-2010, 2010-2015) ini menyebutkan, sejumlah negara sekarang masih memberlakukan larangan kunjungan ke Indonesia, termasuk Bali. Maka, hotel yang mangkrak bisa dihidupkan dan dimanfaatkan. “Ini saran kami kepada Pemprov Bali dan desa adat sebagai Satgas Covid-19 di tingkatan terdepan," terang Senator asal Puri Ageng Mengwi, Desa/Kecamatan Mengwi, Badung ini.
Untuk fasilitas hotel-hotel yang akan dimanfaatkan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19, kata Gde Agung, bisa diusulkan bantuan alat kesehatan ke pemerintah pusat. Apalagi, Bali mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi. "Untuk alat kesehatan dan tenaga medis, saya yakin tidak sulit, karena pusat pasti akan membantu. Bali kan jadi percontohan dan diperhatikan betul oleh pemerintah pusat," tegas Gde Agung.
Menurut Gde Agung, tantangan Pemprov Bali dan 1.493 desa adat di Bali dalam menangani Covid-19, semakin besar. Namun, patut diberikan apresiasi atas kegigihan dan sinergi Pemprov Bali dengan desa adat dalam menangani pandemi Covid-19 selama ini.
"Tetapi, dengan selang waktu pandemi Covid-19 yang panjang ini, kita dorong Satgas Gotong Royong Desa Adat agar lebih profesional dan sedmakin kuat. Saya mendorong desa adat dengan personelnya agar diberikan pelatihan-pelatihan. Sementara anggaran yang diperlukan, agar tingkatkan dengan maksimal. Sebab, tidak ada yang bisa memprediksi kapan Covid-19 ini akan mereda," katanya.
Sementara, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, mengakui saat ini ada kekhawatiran terkait lonjakan kasus Covid-19 yang mengancam daya tampung rumah sakit rujukan. Menurut Putra Sukahet, tingkat hunian rumah sakit rujukan Covid-19 di Bali kini sudah mencapai 90 persen.
“Ini berarti terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. Maka, kami memberikan imbauan kepada masyarakat supaya lebih meningkatkan disiplin menjalankan protokol kesehatan cegah Covid-19. Walaupun pemerintah membolehkan masyarakat beraktivitas dalam tatanan kehidupan Bali era baru, namun harus tetap jaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dengan mengikuti protokol: jaga jarak, pakai masker, jangan berkerumun," papar Putra Sukahet.
Putra Sukahet menyebutkan, jika masyarakat tidak taat dengan protokol keseharan cegah Covid-19, maka mubazir usaha berlipat pemerintah. "Kalau semuanya tidak taat, Covid-19 semakin meluas, akan merugikan kita semua. Pariwisata akan terus mati, ekonomi lesu. Kita semua rugi," katanya.
Soal pemanfaatan hotel untuk tempat isolasi pasien Covid-19 meniru pola DKI Jakarta yang memanfaatkan Wiswa Atlet, menurut Putra Sukahet, bisa saja dilakukan. Apalagi, banyak hotel kosong di Bali saat ini. "Kami bersama Komite III DPD RI yang membidangi kesehatan, siap memfasilitasi ide ini. Kita akan menyampaikan saran DPD RI ini kepada Gubernur Bali Pak Wayan Koster," papar tokoh adat yang juga Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Provinsi Bali ini.
Pandemi Covid-19 semakin berkecamuk di Bali dalam kurun dua pekan terakhir. Bahkan, dalam 10 hari terakhir sejak 31 Agustus 2020, kasus baru per hari selalu di atas 128 kasus. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali, dalam 14 hari terakhir total muncul 1.997 kasus baru, sementara jumlah kumulatif pasien yang berhasil sembuh mencapai 1.227 orang.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Denpasar, AA Ngurah Gede Widiada, mengajak pemerintah dan KPU antisipasi klaster baru penularan Covid-19 di masa kampanye Pilkada 2020. Intinya, jangan sampai ada pengerahan massa berlebih di Pilkada 2020. Sosialiasi paket calon juga harus disiasati dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Ini harus jadi antisipasi perhatian pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Kita harus taat. Saya mengajak para simpatisan dan pendukung calon lebih memperhatikan protokol kesehatan untuk keselamatan kita semua," ujar politisi Gung Widiada secara terpisah di Denpasar, Rabu kemarin.
Gung Widiada mengatakan, ledakan kasus Covid-19 di Bali yang membuat daya tampung rumah sakit rujukan mulai penuh, dikhawatirkan akan jadi masalah besar. Belum lagi, estimasi akan ada trend penambahan kasus kalau masyarakat tidak disiplin. Maka, pemerintah diharapkan lebih tegas soal sanksi bagi yang melanggar porotokol kesehatan, termasuk tidak mengenakan masker di tempat umum. “Edukasi dipentingkan, tapi sanksi tegas lebih prioritas," saran politisi NasDem asal Puri Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara ini. *nat
Komentar