Dewan Minta Hibah Bansos di Anggaran Perubahan
Dari rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 332 miliar, diharapkan dilakukan penyisihan 10 persen untuk hibah bansos.
SINGARAJA, NusaBali
Anggota DPRD Buleleng kembali menginginkan program hibah bantuan sosial (bansos), dipasang pada anggaran perubahan APBD Buleleng 2020. Usulan dewan itu muncul saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) tahun 2020, Rabu (26/8).
Sejumlah anggota dewan perwakilan dari masing-masing komisi memiliki pandangan program hibah bansos yang dihapuskan pada APBD Buleleng Induk 2020 cukup penting. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang difasilitasi anggota dewan.
Anggota Komisi III DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandhira Adi mengatakan melihat total rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang Rp 332 miliar, dapat dilakukan penyisihan 10 persen untuk hibah bansos. “Realisasi hibah bansos ini menjadi penting karena kelompok masyarakat sebagai calon penerima yang diusulkan dalam masa reses anggota DPRD sudah ditetapkan dalam SK Bupati, sehingga kami berpendapat perlu juga dialokasikan,” kata anggota dewan dari Fraksi Golkar ini.
Senada dengan Wandira, anggota Komisi I Made Jayadi Asmara fraksi Nasdem dapil Seririt ini menyebutkan manfaat hibah bansos sangat membantu kebutuhan masyarakat dan juga memulihkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi. “Realisasi ini juga menurut kami akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada DPRD dan juga pemerintah daerah,” ucap politisi asal Desa Mayong, Kecamatan Seririt.
Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, usai rapat pembahasan KUPA PPASP mengatakan wajar dan realistis. Sebelumnya seluruh anggota dewan memang sudah berkomitmen untuk meniadakan anggaran hibah bansos yang direfocusing untuk penanganan Covid-19. Hanya saja pengusulan penyisihan anggaran untuk hibah bansos harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kalau memang memungkinkan secara anggaran. Kita juga berpikir realistis, kalau memungkinkan kenapa tidak. Bagi saya semakin ada kegiatan, uang turun ke masyarakat ada perputaran ekonomi itu secara logika,” jelas politisi asal Tejakula ini.
Sementara dalam pembahasan KUPA PPASP yang masih dalam kajian tim ahli, masih ada beberapa hak yang menjadi pemikiran dewan. Salah satunya dengan mematangkan diskusi, terutama dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi. Target pendapatan pun dinilai terlalu optimis sehingga pemerintah diharapkan dewan agar lebih realistis. “Sebenarnya kami mengapresiasi jika memang bisa terealisasi. Tetapi kami juga ada kekhawatiran apabila ini tidak teralisasi tentu akan ada rasionalisasi lagi, kami ingin hal-hal yang lebih realistislah sifatnya dalam situasi yang memang sudah sangat tertekan,” harap Supriatna.*k23
Sejumlah anggota dewan perwakilan dari masing-masing komisi memiliki pandangan program hibah bansos yang dihapuskan pada APBD Buleleng Induk 2020 cukup penting. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang difasilitasi anggota dewan.
Anggota Komisi III DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandhira Adi mengatakan melihat total rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang Rp 332 miliar, dapat dilakukan penyisihan 10 persen untuk hibah bansos. “Realisasi hibah bansos ini menjadi penting karena kelompok masyarakat sebagai calon penerima yang diusulkan dalam masa reses anggota DPRD sudah ditetapkan dalam SK Bupati, sehingga kami berpendapat perlu juga dialokasikan,” kata anggota dewan dari Fraksi Golkar ini.
Senada dengan Wandira, anggota Komisi I Made Jayadi Asmara fraksi Nasdem dapil Seririt ini menyebutkan manfaat hibah bansos sangat membantu kebutuhan masyarakat dan juga memulihkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi. “Realisasi ini juga menurut kami akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada DPRD dan juga pemerintah daerah,” ucap politisi asal Desa Mayong, Kecamatan Seririt.
Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, usai rapat pembahasan KUPA PPASP mengatakan wajar dan realistis. Sebelumnya seluruh anggota dewan memang sudah berkomitmen untuk meniadakan anggaran hibah bansos yang direfocusing untuk penanganan Covid-19. Hanya saja pengusulan penyisihan anggaran untuk hibah bansos harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kalau memang memungkinkan secara anggaran. Kita juga berpikir realistis, kalau memungkinkan kenapa tidak. Bagi saya semakin ada kegiatan, uang turun ke masyarakat ada perputaran ekonomi itu secara logika,” jelas politisi asal Tejakula ini.
Sementara dalam pembahasan KUPA PPASP yang masih dalam kajian tim ahli, masih ada beberapa hak yang menjadi pemikiran dewan. Salah satunya dengan mematangkan diskusi, terutama dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi. Target pendapatan pun dinilai terlalu optimis sehingga pemerintah diharapkan dewan agar lebih realistis. “Sebenarnya kami mengapresiasi jika memang bisa terealisasi. Tetapi kami juga ada kekhawatiran apabila ini tidak teralisasi tentu akan ada rasionalisasi lagi, kami ingin hal-hal yang lebih realistislah sifatnya dalam situasi yang memang sudah sangat tertekan,” harap Supriatna.*k23
1
Komentar