Ratusan NOP PBB di Buleleng Diputihkan
Penghapusan piutang dilakukan jika objek pajak mengalami perubahan peruntukan sebagaimana yang dimungkinkan untuk pemutihan.
SINGARAJA, NusaBali
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng menghapuskan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ratusan Nomor Objek Pajak (NOP) tahun 2020. Pemutihan pajak tersebut dilakukan setelah tim penagihan BPKPD Buleleng melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Total ada 242 NOP yang dihapuskan piutangnya dengan nilai Rp 258.313.083. Pemutihan piutang PBB tersebut dilakukan dua tahap, yakni tahap I dengan 65 NOP dengan nilai Rp 66.146.225 berdasarkan SK Bupati No : 900/467/HK/2020. Sedangkan penghapusan piutang kedua kalinya dilakukan sesuai denagn SK Bupati No : 900/225/HK/2020 sebanyak 177 NOP dengan nilai Rp 192.166.858.
Kepala BPKPD Buleleng, Gede Sugiartha Widiada, mengatakan penghapusan piutang PBB sudah melalui tahapan yang panjang sesuai dengan ketentuan. Bahkan BPKPD juga menurunkan tim khusus untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan. “Itu tidak serta merta dihapuskan. Kami hapuskan manakala objek jelas berubah, misalnya dari lahan pertanian menjadi waduk atau lahan pertanian jadi fasum (fasilitas umum, Red), kami putuskan tidak lagi menagih dan langsung diputihkan,” jelas dia.
Namun bagi objek pajak yang lama tak melakukan pembayaran, tetapi tidak ada perubahan fungsi sosial, maka tetap akan dilakukan penagihan. Sugiartha pun tak menampik dari sejumlah PBB yang masih menjadi piutang mengalami banyak kendala dan permasalahan. Mulai dari pemiliknya tidak ketemu, objek pajak tidak jelas.
Penghapusan piutang PBB juga dilakukan tahun lalu 2019 senilai Rp 51.819.515. Sementara itu hingga kini BPKPD Buleleng masih memaksimalkan penyebarat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang masih dalam distribusi sedahan ke desa-desa. Pembayaran PBB masih diberikan waktu hingga akhir September mendatang. “Tahun ini targetnya Rp 16,75 miliar di anggaran perubahan, kami masih optimis bisa tercapai seperti tahun 2019 lalu sebesar 107,80 persen atau Rp 36 miliar lebih.*k23
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng menghapuskan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ratusan Nomor Objek Pajak (NOP) tahun 2020. Pemutihan pajak tersebut dilakukan setelah tim penagihan BPKPD Buleleng melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Total ada 242 NOP yang dihapuskan piutangnya dengan nilai Rp 258.313.083. Pemutihan piutang PBB tersebut dilakukan dua tahap, yakni tahap I dengan 65 NOP dengan nilai Rp 66.146.225 berdasarkan SK Bupati No : 900/467/HK/2020. Sedangkan penghapusan piutang kedua kalinya dilakukan sesuai denagn SK Bupati No : 900/225/HK/2020 sebanyak 177 NOP dengan nilai Rp 192.166.858.
Kepala BPKPD Buleleng, Gede Sugiartha Widiada, mengatakan penghapusan piutang PBB sudah melalui tahapan yang panjang sesuai dengan ketentuan. Bahkan BPKPD juga menurunkan tim khusus untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan. “Itu tidak serta merta dihapuskan. Kami hapuskan manakala objek jelas berubah, misalnya dari lahan pertanian menjadi waduk atau lahan pertanian jadi fasum (fasilitas umum, Red), kami putuskan tidak lagi menagih dan langsung diputihkan,” jelas dia.
Namun bagi objek pajak yang lama tak melakukan pembayaran, tetapi tidak ada perubahan fungsi sosial, maka tetap akan dilakukan penagihan. Sugiartha pun tak menampik dari sejumlah PBB yang masih menjadi piutang mengalami banyak kendala dan permasalahan. Mulai dari pemiliknya tidak ketemu, objek pajak tidak jelas.
Penghapusan piutang PBB juga dilakukan tahun lalu 2019 senilai Rp 51.819.515. Sementara itu hingga kini BPKPD Buleleng masih memaksimalkan penyebarat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang masih dalam distribusi sedahan ke desa-desa. Pembayaran PBB masih diberikan waktu hingga akhir September mendatang. “Tahun ini targetnya Rp 16,75 miliar di anggaran perubahan, kami masih optimis bisa tercapai seperti tahun 2019 lalu sebesar 107,80 persen atau Rp 36 miliar lebih.*k23
Komentar