nusabali

Gubernur Bantah Gunakan Pendekatan Politik

Terkait Pemberian Stimulus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 yang Dikritisi Golkar

  • www.nusabali.com-gubernur-bantah-gunakan-pendekatan-politik

Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali kemarin, Gubernur Koster paparkan alokasi dana penanggulangan Covid-19 sudah terserap hampir 100 persen

DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Wayan Koster bantah menggunakan pendekatan politik dalam memberikan bantuan stimulus kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sebagaimana dikritisi Fraksi Golkar DPRD Bali. Gubernur Koster menegaskan, pemberian stimulus semuanya sudah sesuai dengan mekanisme. Sementara, anggaran penanggulangan Covid-19 di Bali saat ini sudah terserap hampir 100 persen.

Penegasan ini sisampaikan Gubernur Koster dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali untuk Peringatan HUT ke-62 Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan agenda ‘Penyampaian Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi terkait dengan Ranperda APBD Perubahan Semesta Berencana 2020, Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K), serta Ranperda Retribusi Jasa Umum’, di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (14/8) siang.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama (dari Fraksi PDIP), Jumat kemarin, Gubernur Koster mengatakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan stumulus kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sudah melalui verifikasi data. "Tidak ada menggunakan pendekatan politik, semuanya sesuai dengan mekanisme," tegas Gubernur Koster yang kemarin didampingi Wagub Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Menurut Koster, selama masa pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan Pemprov Bali telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak, baik berupa jaring pengaman sosial maupun penanganan dampak ekonomi. “Pemberian bantuan stimulus kepada Koperasi dan UMKM telah dilaksanakan melalui pendataan dan verifikasi objektif, yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, sehingga jauh dari intervensi kepentingan politis,” katanya.

Koster menegaskan, bantuan kepada masyarakat ada kesan diidentikkan dengan politis, karena melihatnya dengan kaca mata politik. "Mungkin karena kita semua di sini adalah politisi, ya jadinya dianggap politis. Padahal, nggak ada pakai politik di situ (dalam pemberian BLT dan stimulus, Red). Bisa saja dikait-kaitkan, tapi nggak ada yang politis," tegas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Koster juga menjawab sikap kritis Fraksi Gerindra DPRD Bali, yang sebelumnya menyebutkan banyak fasilitas WiFi di kabupaten/kota tidak aktif dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Koster menegaskan se-mua sudah ditangani. "Masalah WiFi yang dilaporkan masyarakat itu, tidak bisa pakai anggaran dari Pemprov Bali. Tetapi, pengelolaannya oleh kabupaten/kota. Yang disampaikan kawan-kawan Dewan di Kabupaten Buleleng kemarin, soal WiFi sudah ditangani Kadis Kominfo," tegas Koster.

Politisi senior PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini menyebutkan, anggaran untuk pengadaan WiFi dan pembiayaannya, yang mengajukan adalah kabupaten/kota kepada Provinsi Bali. "Sementara Kabupaten Buleleng tidak ada mengajukan. Kami sudah minta kabupaten mengajukan. Itu menggunakan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus)," katanya.

Dalam sidang paripurna istimewa kemarin, Gubernur Koster membeber alokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sudah berjalan maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dari penyerapan anggaran hingga triwulan kedua yang telah mencapai hampir 100 persen.

“Alokasi anggaran kesehatan yang mencapai Rp 310 miliar sudah terealisasi sebesar Rp 287 miliar atau 92,57 persen. Sementara Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp 197 miliar, sudah terealisasi sebanyak Rp 178 miliar atau sebesar 90,22 persen,” jelas mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Sedangkan anggaran penanganan dampak ekonomi yang dialokasikan sebesar Rp 102 miilar, menurut Koster, telah terealisasi 100 persen. Hal itu menjadi bukti keseriusan Pemprov Bali dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Disebutkan, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah berupaya menghitung ulang semua potensi dan proyeksi kenaikan dan penurunan pendapatan daerah, sesuai dengan kajian data perekonomian dan realisasi tahun berjalan. “Kajian ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan jawaban Gubernur Koster dapat ‘diterima’, walaupun jawabannya normatif. "Ya, kita terima alasan dan bantahan. Walaupun normatif, tidak menjadi soal," ujar Sugawa Korry seusai rapat paripurna, Jumat kemarin.

Menurut Sugawa Korry, pemberian bantuan di tengah pandemi Covid-19 kepada masyarakat memang banyak menuai keluhan. "Kalau dibilang tidak ada politis ya bagus, jangan sampai terjadi dengan pendekatan politis," ujar politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.

Sugawa Korry menegaskan, bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 merupakan tugas anggota Dewan untuk mengawasinya, supaya tidak terjadi tumpang tindih. "Fraksi Golkar DPRD Bali ingin masyarakat dan pihak-pihak yang mendapatkan bantuan benar-benar yang memang berhak. Kalau memang harus dapat, ya dapat. Janga kelompok tertentu dapat, yang sangat terdampak dan membutuhkan bantuan malah tidak kebagian. Saya punya datanya, tetapi jawaban eksekutif sudah begitu, membantah ya tidak apa-apa. Tugas kita mengingatkan," tandas Sugawa Korry.

Fraksi Golkar DPRD Bali, sebagaimana diberitakan, dalam pandangan umumnya saat rapat paripurna, Senin (10/8) lalu, menyoroti pemberian stimulus Covid-19 kepada masyarakat yang menggunakan anggaran Pemprov Bali. Fraksi Golkar meminta Gubernur Bali Wayan Koster memberikan stimulus tidak dengan pendekatan politik.

"Dalam penanganan pandemi Covid-19 di Bali, disepakati anggaran Rp 756 miliar. Ke depan, baik bantuan pusat maupun bantuan pemerintah provinsi agar penyalurannya sesuai dengan mekanisme. Masih banyak keluhan masyarakat, karena penyaluran stimulus kurang akurat dan terkesan menggunakan pendekatan politis," ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, I Ketut Suwandhi.

Politisi senior Golkar asal Denpasar ini mengingatkan, kalau disalurkan dengan pendekatan politis, dikhawatirkan stimulus itu akan berdampak negatif. "Jadi, dampaknya justru tidak positif terhadap upaya membantu masyarakat terdampak Covid-19," tandas Suwandhi. *nat

Komentar