MPP Jembrana Rencana Dirampungkan Tahun Depan
NEGARA, NusaBali
Pandemi Covid-19 memaksa pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Jembrana menunda berbagai kegiatan pembangunan.
Salah satunya adalah kelanjutan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jembrana. Pembangunan MPP yang awalnya diagendakan rampung pada 2020 ini, rencananya akan dirampungkan pada 2021 mendatang.
Kepala Dinas PUPRPKP Jembrana I Wayan Darwin, Rabu (12/8), mengatakan kegiatan fisik MPP hanya kurang penataan halaman. Sedangkan untuk bangunan fisik utama, sudah rampung, tinggal kelengkapan interior. Untuk kegiatan penataan halaman itu sebelumnya telah disiapkan anggaran Rp 1,1 miliar pada APBD Induk 2020. Namun karena pandemi Covid-19, anggaran penataan halaman itu dialihkan untuk penanganan Covid-19. “Hampir semua kegiatan dialihkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk pembangunan-pembangunan,” ucap Darwin.
Darwin mengatakan, anggaran Rp 1,1 miliar yang sebelumnya terpasang di APBD Induk 2020, sebenarnya masih kurang untuk penataan halaman di areal MPP yang berada di tanah seluas 66,6 are. Rencananya, anggaran penataan halaman itu hendak ditambah di APBD Perubahan 2020. “Kalau tidak ada Covid-19, sebenarnya bisa selesai tahun ini. Tetapi kembali, karena situasi, ya kami tunda,” ucap mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (LHKP) Jembrana ini.
Terkait pembangunan yang tertunda di tahun 2020 itu, kata Darwin, rencananya semua dianggarkan kembali di 2021. Termasuk mengkhusus untuk kelanjutan pembangunan fisik MPP sampai 100 persen, rencananya akan langsung diusulkan di APBD Induk 2021. “Kebetulan sekarang ini, masih sedang pembahasan untuk Induk 2021. Nanti kami usulkan, termasuk dengan kegiatan-kegiatan lain yang tertunda tahun ini,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Pemkab Jembrana tengah mewujudkan MPP guna memberikan layanan terpadu. Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana, telah mendata sejumlah instansi yang rencana membuka layanan di MPP Jembrana. Selain belasan OPD di Pemkab Jembrana, ada sekitar 6 instansi vertikal, dan 7 BUMN/BUMD yang akan membuka pelayanan di MPP Jembrana. Adapun sejumlah instansi vertikal itu, di antaranya Polres, Kantor Pajak, Kejaksaan, Kantor Pertanahan, Kantor Departemen Agama, dan Imigrasi. *ode
Kepala Dinas PUPRPKP Jembrana I Wayan Darwin, Rabu (12/8), mengatakan kegiatan fisik MPP hanya kurang penataan halaman. Sedangkan untuk bangunan fisik utama, sudah rampung, tinggal kelengkapan interior. Untuk kegiatan penataan halaman itu sebelumnya telah disiapkan anggaran Rp 1,1 miliar pada APBD Induk 2020. Namun karena pandemi Covid-19, anggaran penataan halaman itu dialihkan untuk penanganan Covid-19. “Hampir semua kegiatan dialihkan untuk penanganan Covid-19. Termasuk pembangunan-pembangunan,” ucap Darwin.
Darwin mengatakan, anggaran Rp 1,1 miliar yang sebelumnya terpasang di APBD Induk 2020, sebenarnya masih kurang untuk penataan halaman di areal MPP yang berada di tanah seluas 66,6 are. Rencananya, anggaran penataan halaman itu hendak ditambah di APBD Perubahan 2020. “Kalau tidak ada Covid-19, sebenarnya bisa selesai tahun ini. Tetapi kembali, karena situasi, ya kami tunda,” ucap mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (LHKP) Jembrana ini.
Terkait pembangunan yang tertunda di tahun 2020 itu, kata Darwin, rencananya semua dianggarkan kembali di 2021. Termasuk mengkhusus untuk kelanjutan pembangunan fisik MPP sampai 100 persen, rencananya akan langsung diusulkan di APBD Induk 2021. “Kebetulan sekarang ini, masih sedang pembahasan untuk Induk 2021. Nanti kami usulkan, termasuk dengan kegiatan-kegiatan lain yang tertunda tahun ini,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Pemkab Jembrana tengah mewujudkan MPP guna memberikan layanan terpadu. Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana, telah mendata sejumlah instansi yang rencana membuka layanan di MPP Jembrana. Selain belasan OPD di Pemkab Jembrana, ada sekitar 6 instansi vertikal, dan 7 BUMN/BUMD yang akan membuka pelayanan di MPP Jembrana. Adapun sejumlah instansi vertikal itu, di antaranya Polres, Kantor Pajak, Kejaksaan, Kantor Pertanahan, Kantor Departemen Agama, dan Imigrasi. *ode
1
Komentar