Rakor Kejari dan Tim Pakem di Buleleng Bahas Kontroversi Hare Krisna
Kerjasama dan sinergitas diperlukan untuk melakukan deteksi dini, serta pengawasan terhadap keberadaan Hare Krisna yang saat ini diperbincangkan.
SINGARAJA, NusaBali
Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) Kabupaten Buleleng, Rabu (12/8). Kegiatan yang berlangsung di aula Kejari Buleleng, Jalan Dewi Sartika Selatan, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini salah satunya membahas aliran Hare Krisna yang berkembang di Buleleng.
Kepala Kejari Buleleng I Putu Gede Astawa melalui Kasi Datun Alimunip mengatakan, rapat koordinasi bertujuan meningkatkan kerjasama dan sinergitas untuk melakukan deteksi dini, serta pengawasan terhadap keberadaan aliran kepercayaan yang saat ini cukup ramai diperbincangkan di media sosial. "Kami meminta masukan dari anggota Pakem yang hadir dalam rapat hari ini," ujarnya.
Hadir dalam rapat koordinasi ini perwakilan sejumlah instansi, di antaranya Pasi Intel Kodim 1609/Buleleng, Kasat Intelkam Polres Buleleng, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Buleleng, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Buleleng, serta Majelis Desa Adat Buleleng.
Kasi Intel Kejaksaan negeri Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantara yang memimpin rapat ini menyebutkan isu aliran kepercayaan yang saat ini berkembang bisa memicu keamanan dan ketertiban umum dalam berumat dan beragama karna isu agama sering digunakan untuk kepentingan praktis.
Ditegaskannya, Pakem tidak dimaksud membatasi kemerdekaan memeluk agama dan memeluk kepercayaan dalam ruang privat. "Pakem bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kemerdekaan tersebut, tidak mencederai hak orang lain atau mengganggu ketertiban umun," ujarnya.
Kanit 3 Polres Buleleng Iptu Putu Kenyung mengungkapkan, Polres Buleleng mencatat terdapat 13 aliran kepercayaan, di antaranya Hare Krisna. Sesuai koordinasi dengan PHDI pihaknya berupaya menjaga Kamtibmas di wilayah Buleleng untuk mencegah gesekan di masyarakat dengan adanya sejumlah Ormas yang menentang Hare Krisna. "Namun terkait Ormas tersebut sementara situasi masih kondusif. Kami akan tetap melakukan antisipasi dan koordinasi dengan instansi terkait," akunya.
Ketua FKUB sekaligus Ketua PHDI Buleleng Gede Made Mitera menjelaskan, Hare Krisna di Buleleng muncul pada tahun 1980-an dan sempat melakukan aktivitasnya sembunyi-sembunyi yang merupakan buntut dari pelarangan Kejaksaan Agung pada tahun 1984. Namun sejak tahun 1998 aliran Hare Krisna mulai lagi berani menunjukan eksistensinya hingga saat ini. Disebutkannya, praktik Hare Krisna yang berbeda dengan ajaran Hindu Bali sehingga menimbulkan polemik.
Terkait polemik ini, pihaknya akan melaksanakan rapat pembahasan mengakomodasi usulan dari Krama Bali dan Ormas yang mengatensi Hare Krisna. "PHDI Provinsi Bali akan mengusulkan kepada PHDI Pusat bahwa Hare Krisna bukan bagian dari Hindu. Menurut pandangan kami, kunci ini sebenarnya yaitu pengakuan Hare Krisna yang mengaku sebagai bagian dari Hindu, sehingga hal inilah yang harus diurai titik simpulnya," katanya.
I Gede Samarawan dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng menyampaikan, jika Hare Krisna penganut Hindu maka kegiatan keagamaan harus tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu. "Di mana sesungguhnya seharusnya Hare Krisna menjadi aliran sendiri terlepas dari agama Hindu agar tidak menimbulkan polemik. Saat ini Kementerian Agama Provinsi Bali telah melakukan pembahasan terkait hal tersebut untuk diserahkan kepada Kementerian Agama di tingkat Pusat," pungkasnya.*cr75
Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) Kabupaten Buleleng, Rabu (12/8). Kegiatan yang berlangsung di aula Kejari Buleleng, Jalan Dewi Sartika Selatan, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini salah satunya membahas aliran Hare Krisna yang berkembang di Buleleng.
Kepala Kejari Buleleng I Putu Gede Astawa melalui Kasi Datun Alimunip mengatakan, rapat koordinasi bertujuan meningkatkan kerjasama dan sinergitas untuk melakukan deteksi dini, serta pengawasan terhadap keberadaan aliran kepercayaan yang saat ini cukup ramai diperbincangkan di media sosial. "Kami meminta masukan dari anggota Pakem yang hadir dalam rapat hari ini," ujarnya.
Hadir dalam rapat koordinasi ini perwakilan sejumlah instansi, di antaranya Pasi Intel Kodim 1609/Buleleng, Kasat Intelkam Polres Buleleng, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Buleleng, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Buleleng, serta Majelis Desa Adat Buleleng.
Kasi Intel Kejaksaan negeri Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantara yang memimpin rapat ini menyebutkan isu aliran kepercayaan yang saat ini berkembang bisa memicu keamanan dan ketertiban umum dalam berumat dan beragama karna isu agama sering digunakan untuk kepentingan praktis.
Ditegaskannya, Pakem tidak dimaksud membatasi kemerdekaan memeluk agama dan memeluk kepercayaan dalam ruang privat. "Pakem bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kemerdekaan tersebut, tidak mencederai hak orang lain atau mengganggu ketertiban umun," ujarnya.
Kanit 3 Polres Buleleng Iptu Putu Kenyung mengungkapkan, Polres Buleleng mencatat terdapat 13 aliran kepercayaan, di antaranya Hare Krisna. Sesuai koordinasi dengan PHDI pihaknya berupaya menjaga Kamtibmas di wilayah Buleleng untuk mencegah gesekan di masyarakat dengan adanya sejumlah Ormas yang menentang Hare Krisna. "Namun terkait Ormas tersebut sementara situasi masih kondusif. Kami akan tetap melakukan antisipasi dan koordinasi dengan instansi terkait," akunya.
Ketua FKUB sekaligus Ketua PHDI Buleleng Gede Made Mitera menjelaskan, Hare Krisna di Buleleng muncul pada tahun 1980-an dan sempat melakukan aktivitasnya sembunyi-sembunyi yang merupakan buntut dari pelarangan Kejaksaan Agung pada tahun 1984. Namun sejak tahun 1998 aliran Hare Krisna mulai lagi berani menunjukan eksistensinya hingga saat ini. Disebutkannya, praktik Hare Krisna yang berbeda dengan ajaran Hindu Bali sehingga menimbulkan polemik.
Terkait polemik ini, pihaknya akan melaksanakan rapat pembahasan mengakomodasi usulan dari Krama Bali dan Ormas yang mengatensi Hare Krisna. "PHDI Provinsi Bali akan mengusulkan kepada PHDI Pusat bahwa Hare Krisna bukan bagian dari Hindu. Menurut pandangan kami, kunci ini sebenarnya yaitu pengakuan Hare Krisna yang mengaku sebagai bagian dari Hindu, sehingga hal inilah yang harus diurai titik simpulnya," katanya.
I Gede Samarawan dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng menyampaikan, jika Hare Krisna penganut Hindu maka kegiatan keagamaan harus tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu. "Di mana sesungguhnya seharusnya Hare Krisna menjadi aliran sendiri terlepas dari agama Hindu agar tidak menimbulkan polemik. Saat ini Kementerian Agama Provinsi Bali telah melakukan pembahasan terkait hal tersebut untuk diserahkan kepada Kementerian Agama di tingkat Pusat," pungkasnya.*cr75
Komentar