Diteriaki di Paripurna, Gerindra Janji akan Tetap Kritis
DENPASAR, NusaBali
Insiden juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Kadek Darma Susila, diteriaki saat membacakan pandangan umum fraksi di sidang paripurna DPRD Bali, Senin (10/8) siang tidak akan menyurutkan sikap kritis Gerindra terhadap kebijakan Pemprov Bali.
Insiden di sidang paripurna yang terjadi diduga karena Fraksi Gerindra selama ini cukup kencang mengkritisi kebijakan Pemprov Bali. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta, Selasa (11/8) mengatakan akan makin kritis mengawasi kebijakan Pemprov Bali walaupun ada upaya pressure secara politis. "Kami melihat ini pressure politik, yang disebabkan karena Fraksi Gerindra selama ini bersuara kritis terhadap kebijakan Pemprov Bali," ujar Juliarta.
Menurut Juliarta dalam setiap pandangan umum Fraksi Gerindra memang selalu detail. Apalagi urusan angka-angka dalam masalah anggaran Pemprov Bali. Terakhir kata Juliarta, Fraksi Gerindra menyoroti masalah aset Pemprov Bali berupa rumah dinas yang dalam status sewa menyewa menjadi temuan BPK RI.
"Ini juga membuat tidak nyaman pihak-pihak tertentu. Tapi apa yang kami suarakan adalah untuk kepentingan masyarakat dan mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan terutama anggaran itu harus transparan," ujar politisi asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ini.
Juliarta mengatakan Fraksi Gerindra DPRD Bali sudah berkoordinasi dengan induk partai, yakni DPD Gerindra Provinsi Bali terkait dengan sikap Fraksi Gerindra di parlemen. "Induk partai memberikan keleluasaan buat teman-teman di DPRD Bali, supaya kita terus berpihak kepada kepentingan masyarakat, kritis, konstruktif. Tidak mengada-ada," kata Anggota Komisi I DPRD Bali ini.
Menurut Juliarta pandangan umum fraksi mewakili hak-hak masyarakat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Hal itu wajar dalam demokrasi. "Saya yakin masyarakat ingin tahu dan memahaminya, bahwa
fungsi anggota dewan sebagai check and balances dalam sebuah keputusan yang akan diambil dalam pemerintahan," ujar Juliarta.
Sementara Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Sukarta, bersikap atas insiden jubir bicara Fraksi Gerindra diteriaki karena kelamaan membaca pandangan umum. "Itu bukan kelamaan. Masak baca pandangan umum 3 menit, makin detail makin bagus. Rakyat wajib mendapatkan informasi seutuhnya. Soal pimpinan sidang meminta dipersingkat dan akan ada pembahasan itu soal lain lah," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Bali periode 2009-2014 ini.
Gus Sukarta melihat Fraksi Gerindra periode saat ini memang lebih agresif dalam mengikuti dinamika pemerintahan Pemprov Bali. "Ya fungsi wakil rakyat itu kan melaksanakan fungsi kontrol dengan maksimal. Apalagi menyangkut angka-angka. Sekarang ini rakyat makin kritis dan cerdas. Kita nggak bisa abaikan begitu saja. Gerindra akan tetap kritis, konstruktif dan solutif sesuai dengan fakta saja," kata Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini. *nat
Menurut Juliarta dalam setiap pandangan umum Fraksi Gerindra memang selalu detail. Apalagi urusan angka-angka dalam masalah anggaran Pemprov Bali. Terakhir kata Juliarta, Fraksi Gerindra menyoroti masalah aset Pemprov Bali berupa rumah dinas yang dalam status sewa menyewa menjadi temuan BPK RI.
"Ini juga membuat tidak nyaman pihak-pihak tertentu. Tapi apa yang kami suarakan adalah untuk kepentingan masyarakat dan mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan terutama anggaran itu harus transparan," ujar politisi asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ini.
Juliarta mengatakan Fraksi Gerindra DPRD Bali sudah berkoordinasi dengan induk partai, yakni DPD Gerindra Provinsi Bali terkait dengan sikap Fraksi Gerindra di parlemen. "Induk partai memberikan keleluasaan buat teman-teman di DPRD Bali, supaya kita terus berpihak kepada kepentingan masyarakat, kritis, konstruktif. Tidak mengada-ada," kata Anggota Komisi I DPRD Bali ini.
Menurut Juliarta pandangan umum fraksi mewakili hak-hak masyarakat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Hal itu wajar dalam demokrasi. "Saya yakin masyarakat ingin tahu dan memahaminya, bahwa
fungsi anggota dewan sebagai check and balances dalam sebuah keputusan yang akan diambil dalam pemerintahan," ujar Juliarta.
Sementara Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Sukarta, bersikap atas insiden jubir bicara Fraksi Gerindra diteriaki karena kelamaan membaca pandangan umum. "Itu bukan kelamaan. Masak baca pandangan umum 3 menit, makin detail makin bagus. Rakyat wajib mendapatkan informasi seutuhnya. Soal pimpinan sidang meminta dipersingkat dan akan ada pembahasan itu soal lain lah," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Bali periode 2009-2014 ini.
Gus Sukarta melihat Fraksi Gerindra periode saat ini memang lebih agresif dalam mengikuti dinamika pemerintahan Pemprov Bali. "Ya fungsi wakil rakyat itu kan melaksanakan fungsi kontrol dengan maksimal. Apalagi menyangkut angka-angka. Sekarang ini rakyat makin kritis dan cerdas. Kita nggak bisa abaikan begitu saja. Gerindra akan tetap kritis, konstruktif dan solutif sesuai dengan fakta saja," kata Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini. *nat
Komentar