nusabali

Fraksi PDIP Kawal Ranperda RZWP3K

Fraksi Golkar Minta Penyaluran Stimulus Covid-19 Tidak Politis

  • www.nusabali.com-fraksi-pdip-kawal-ranperda-rzwp3k

DENPASAR, NusaBali
Fraksi PDIP DPRD Bali akan mengawal penuh Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali, untuk menjaga wilayah pesisir Bali.

Sementara, Fraksi Golkar DPRD Bali kritisi penggunaan dana stimulus Covid-19 yang dianggat terkesan politis. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Bali dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Semesta Berencana Tahun 2020, Ranperda RZWP3K Provinsi Bali, dan Ranperda tentang Retrebusi Jasa Umum Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (10/8) pagi. Komitmen PDIP untuk kawal Ranperda RZWP3K disampaikan juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali, I Ketut Sugiasa.

Ketut Sugiasa menegaskan, Ranperda RZWP3K Provinsi Bali merupakan produk hukum daerah berbasis kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Selain itu, Ranperda RZWP3K melindungi dan melestarikan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil, meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam dan perubahan iklim.

“Ranperda RZWP3K juga memperkuat peran masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan WP3K (wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), agar tercapai keadilan, kesimbangan, dan berkelanjutan," jelas anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Jembrana ini.

Menurut Sugiasa, Fraksi PDIP DPRD Bali siap mengawal Ranperda RZWP3K yang meningkatkan nilai ekonomi secara serasi, selaras, dan seimbang antar-sektor melalui peran masyarakat dalam pengelolaan WP3K ini. "Ranperda RZWP3K Provinsi Bali ini sebagai sarana pengaturan laut yang sangat penting dan strategis sebagai landasan fundamental dalam melaksanakan pembangunan daerah Bali sesuai visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Kami mendukung dan mengawal penuh pembentukan Perda RZWP3K," tegas Sugiasa.

Pembentukan Perda RZWP3K Provinsi Bali, bagi Fraksi PDIP, sejatinya sebagai implementasi dari Segara Kertih yang merupakan elemen dari Sad Kertih untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya dalam merencanakan, memanfaatkan, mengawasi, dan mengendalikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil Bali secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga tetap lestari serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"RZWP3K Provinsi Bali sebagai peraturan tata ruang laut Provinsi Bali merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan sturktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin," tegas kandidat Cawagub Jembrana di Pilkada 2020 ini.

Sugiasa mengatakan, WP3K Provinsi Bali mengalami perkembangan pembangunan yang pesat dan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan perekonomian wilayah, dengan mendorong peningkatan investasi untuk memperluas lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha yang selama ini belum dikelola secara optimal. Tapi, di sisi lain, muncul berbagai permasalahan yang kompleks antara lain kerusakan ekosistem pesisir, erosi/abrasi pantai, pencemaran perairan pesisir, berkurangnya habitat peneluran penyu, kemorosotan sumber daya ikan dan konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Di samping itu, WP3K juga masih menjadi kantong-kantong kemiskinan di Bali, khususnya wilayah pesisir di luar Denpasar, Badung, dan Gianyar," papar Sugiasa dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan dihadiri Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) tersebut.

Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Bali dalam pandangan umumnya menyoroti pemberian stimulus Covid-19 kepada masyarakat yang menggunakan anggaran Pemprov Bali. Fraksi Golkar meminta Gubernur Bali Wayan Koster memberikan stimulus tidak dengan pendekatan politik.

"Dalam penanganan pandemi Covid-19 di Bali, dfisepakati anggaran Rp 756 miliar. Ke depan, baik bantuan pusat maupun bantuan pemerintah provinsi agar penyalurannya sesuai dengan mekanisme. Masih banyak keluhan masyarakat, karena penyaluran stimulus kurang akurat dan terkesan menggunakan pendekatan politis," ujar juru bicara Fraksi Golkar, I Ketut Suwandhi.

Politisi senior Golkar asal Denpasar ini mengingatkan, kalau disalurkan dengan pendekatan politis, dikhawatirkan stimulus itu akan berdampak negatif. "Jadi, dampaknya justru tidak positif terhadap upaya membantu masyarakat terdampak Covid-19," tegas mantan Ketua Komisi II DPRD Bali 2014-2019 ini.

Dikonfirmasi NusaBali seusai rapat paripurna, Senin kemarin, Ketua DPD I Golkar Bali yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan pemberian stimulasi terkesan ada pendekatan politis, karena bantuannya banyak tumpang tindih. "Artinya begini, semua hal yang terkait dengan penyaluran stimulus dalam bentuk langsung tunai, bantuan sembako, mesti dilakukan menyeluruh, tepat sasaran, tidak bernuansa politis," kata Sugawa Korry.

"Artinya, harus dengan kejujuran, berkeadilan, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendataan pemberian terhadap kelompok tertentu, misalnya, dan petugas teknis di lapangan, tidak dikoordinasikan dan banyak bantuannya ganda," tandas politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Sugawa Korry pun berharap Gubernur Koster melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemberian stimulus Covid-19 kepada masyarakat. "Ya, kita minta evaluasi lagi. Kita berharap berkeadilan dan bantuan ini diharapkan berdampak adil di tengah kondisi masyarakat sedang menghadapi Pandemi Covid19," katanya.

Sementara, Wabub Cok Ace menjawab enteng saat dikonfirmasi terkait sentilan Fraksi Golkar DPRD Bali soal stimulus Covid-19. “Tidak ada yang politis dalam pemberian stimulus Covid-19 kepada masyarakati. Apanya politis?" ujar Cok Ace didampingi Ketua DPRD Bali, Nyoman Asi Wiryatama, seusai rapat paripurna kemarin. "Pekan depan akan kami jawab semuanya di rapat paripurna,” lanjut tokoh asal Puri Agung Ubud, Gianyar ini. *nat

loading...

Komentar