Puluhan SD di Buleleng Minim Siswa
Minimnya siswa secara langsung membuat besaran BOS yang diterima menjadi ikut minim.
SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak 39 SD di Buleleng dari total 481 Sekolah Dasar Negeri (SDN) memiliki jumlah siswa yang sangat minim. Bahkan beberapa di antaranya hanya memiliki 31 orang siswa di semua jenjang dari kelas 1-6. Jumlah siswa ini pun mempengaruhi besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didapat dari pemerintah pusat.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, I Made Astika, Minggu (9/8) kemarin mengatakan SD minim siswa diketahui setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Buleleng tuntas. Laporan masing-masing sekolah yang masuk ada 39 sekolah yang memiliki siswa di bawah 60 orang di semua jenjang. “Masih terdapat beberapa sekolah yang memang daya dukungnya rendah, yakni dari pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada anak usia sekolahnya juga sedikit. Tetapi dari tahun ke tahun memang sekolahnya itu-itu saja,” kata Astika.
Dia mencontohkan beberapa sekolah di antaranya dengan jumlah siswa terendah di Kecamatan Busungbiu, yakni SDN 4 Pucak Sari dengan 31 orang siswa, SDN 2 Kedis sebanyak 32 orang, SDN 2 Boncina dan SDN 8 Busungbiu dengan 33 orang siswa. Menurut Astika sekolah negeri di Buleleng yang minim siswa tetap mendapatkan dana BOS dengan perhitungan biasa yang dilihat dari jumlah siswanya. Tidak seperti di daerah-daerat 3T (terluar, tertinggal dan terdepan,red) dengan jumlah siswa di bawah 60 orang namun tetap mendapatkan dana BOS terstandarisasi.
“Karena semua wilayah Buleleng tak masuk daerah 3T perhitungan BOSnya biasa tidak distandarisasi, sehingga sekolah cukup kelimpungan mengatasi biaya operasionalnya,” imbuh dia.
Meski demikian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI merancang dana BOS afirmasi dan kinerja (afkin) yang diberikan untuk menambah biaya operasional dan melengkapis arana prasarana yang masih kurang. di Buleleng tahun ini tercatat ada sebanyak 39 sekolah mendapat BOS Afkin dengan total Rp 2,34 miliar. Bantuan yang akan digelontor ke masing-masing sekolah ini diarahkan memaksimalkan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
Sementara itu sejumlah sekolah dengan jumlah siswa sedikit ditegaskan kembali oleh Astika tetap harus mendapatkan pendidikan dasar. Pemerintah sejauh ini tidak mengeluarkan batas minimal jumlah siswa untuk menjadi persyaratan dibukanya ruang kelas. “Pendidikan tidak bisa bicara minimal berapa dijadikan kelas. Segi persentasi 0,05 sudah dianggap tuntas. tetapi 0,05 pun ada orangnya, artinya pendidikan dasar tetap harus berjalan, belum pikirkan berapa murid dalam kelas karena setiap warga negara berhak dapatkan pelayanan,” imbuh dia.
Solusi regrouping dua sekolah jadi satu untuk mengefisiensikan operasional pun hingag saat ini hanya dapat dilakukan dua sekolah yang ada dalam satu halaman. sedangkan sekolah yang jaraknya berjauhan di satu desa tidak dapat diregrouping karena terhambat topografi Buleleng yang memang mengharuskan sekolah itu ada untuk melayani warga di daerah terpencil.*k23
Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, I Made Astika, Minggu (9/8) kemarin mengatakan SD minim siswa diketahui setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Buleleng tuntas. Laporan masing-masing sekolah yang masuk ada 39 sekolah yang memiliki siswa di bawah 60 orang di semua jenjang. “Masih terdapat beberapa sekolah yang memang daya dukungnya rendah, yakni dari pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada anak usia sekolahnya juga sedikit. Tetapi dari tahun ke tahun memang sekolahnya itu-itu saja,” kata Astika.
Dia mencontohkan beberapa sekolah di antaranya dengan jumlah siswa terendah di Kecamatan Busungbiu, yakni SDN 4 Pucak Sari dengan 31 orang siswa, SDN 2 Kedis sebanyak 32 orang, SDN 2 Boncina dan SDN 8 Busungbiu dengan 33 orang siswa. Menurut Astika sekolah negeri di Buleleng yang minim siswa tetap mendapatkan dana BOS dengan perhitungan biasa yang dilihat dari jumlah siswanya. Tidak seperti di daerah-daerat 3T (terluar, tertinggal dan terdepan,red) dengan jumlah siswa di bawah 60 orang namun tetap mendapatkan dana BOS terstandarisasi.
“Karena semua wilayah Buleleng tak masuk daerah 3T perhitungan BOSnya biasa tidak distandarisasi, sehingga sekolah cukup kelimpungan mengatasi biaya operasionalnya,” imbuh dia.
Meski demikian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI merancang dana BOS afirmasi dan kinerja (afkin) yang diberikan untuk menambah biaya operasional dan melengkapis arana prasarana yang masih kurang. di Buleleng tahun ini tercatat ada sebanyak 39 sekolah mendapat BOS Afkin dengan total Rp 2,34 miliar. Bantuan yang akan digelontor ke masing-masing sekolah ini diarahkan memaksimalkan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
Sementara itu sejumlah sekolah dengan jumlah siswa sedikit ditegaskan kembali oleh Astika tetap harus mendapatkan pendidikan dasar. Pemerintah sejauh ini tidak mengeluarkan batas minimal jumlah siswa untuk menjadi persyaratan dibukanya ruang kelas. “Pendidikan tidak bisa bicara minimal berapa dijadikan kelas. Segi persentasi 0,05 sudah dianggap tuntas. tetapi 0,05 pun ada orangnya, artinya pendidikan dasar tetap harus berjalan, belum pikirkan berapa murid dalam kelas karena setiap warga negara berhak dapatkan pelayanan,” imbuh dia.
Solusi regrouping dua sekolah jadi satu untuk mengefisiensikan operasional pun hingag saat ini hanya dapat dilakukan dua sekolah yang ada dalam satu halaman. sedangkan sekolah yang jaraknya berjauhan di satu desa tidak dapat diregrouping karena terhambat topografi Buleleng yang memang mengharuskan sekolah itu ada untuk melayani warga di daerah terpencil.*k23
1
Komentar