Komisi I Terima Pengaduan WiFi Gratis Tak Berfungsi

Namun, belakangan ini, WiFi gratis yang disediakan tersebut banyak tak berfungsi alias mati. Hal itu terungkap ketika Komisi I DPRD Bali membidangi Komunikasi turun melakukan kunjungan dalam daerah di Kabupaten Buleleng. Dalam roadshow ke daerah itu, Komisi I DPRD Bali menerima pengaduan masyarakat. Mulai WiFi rusak, ada yang tidak berfungsi karena tidak dibayar bulanannya. Bahkan ada yang sudah berbulan-bulan tidak bisa dipakai, sehingga anak-anak kelabakan.

Anggota Komisi I DPRD Bali I Ketut Juliarta, Minggu (2/8) kemarin mengatakan, hasil kunjungan dalam daerah Komisi I DPRD Bali pada Kamis (30/7) sampai Sabtu (1/8) lalu di Kabupaten Buleleng menemukan kondisi yang miris yang dialami para siswa. Terutama yang menggunakan fasilitas WiFi gratis di balai banjar.  "Di Desa Tejakula, misalnya, ada fasilitas WiFi gratis yang sampai sekarang tidak bisa digunakan. Karena belum dibayar. Ini menyedihkan. Pemasangannya mahal, terus terbengkalai," ungkap politisi Partai Gerindra asal Desa Gunaksa, Kecamatan/Kabupaten Klungkung ini.

Juliarta menegaskan, dirinya turun bersama Komisi I DPRD Bali membidangi Komunikasi yang dipimpin Ketua Komisi I I Nyoman Adnyana dari Fraksi PDIP. "Masyarakat sangat susah, terutama yang memiliki anak belajar secara daring atau online di balai banjar atau wantilan desa. WiFi mati karena tidak dibayar bulanannya. Sama saja anak kita di desa nggak bisa belajar," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali ini.  

Juliarta mengaku akan koordinasi dengan Komisi IV DPRD Bali membidangi Pendidikan supaya nanti ada kebijakan oleh Pemprov Bali supaya belajar daring disiasati. "Kalau anak-anak tidak dapat fasilitas internet ya mungkin bisa diberikan uang kuota. Beli paket gitu. Kalau tidak, belajar daring bisa dievaluasi. Karena ditengah masa pandemi ini harus ada win-win solution," ujar Juliarta.

Anggota Komisi I DPRD Bali I Wayan Gunawan dari Fraksi Golkar menambahkan, harusnya WiFi mati karena tidak dibayar bulanannya ini dicarikan solusi oleh pemerintah. "Kami dapat laporan dari masyarakat itu program Pemprov Bali. Dan itu karena belum dibayar bulanannya. Ya kasihan anak-anak yang belajar secara daring mereka tak bisa menyelesaikan tugasnya," kata Gunawan.

Politisi asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ini pun meminta segera ada tindakan. "Saya khawatir kasus WiFi gratis dalam kondisi mati di desa banyak terjadi. Karena kondisi pandemi WiFi sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan penting ya harus dicarikan solusinya, jangan dibiarkan," tegas mantan Ketua DPD II Golkar Bangli ini.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana mengatakan akan segera koordinasi dengan Pemprov Bali. Dalam hal ini Dinas Kominfo. "Besok saja saya sampaikan. Masih kita koordinasikan dengan Pemprov Bali," ujar Adnyana. *nat