Gubernur Bali Resmi Buka Pintu Wisatawan Nusantara

Setelah wisatawan nusantara, pariwisata Bali selanjutnya akan dibuka untuk wisatawan mancanegara, yang direncanakan mulai rahina Suka Kliwon Sungsang, Jumat, 11 September 2020 mendatang.

Dibukanya pariwisata Bali untuk wisatawan nusantara ini diumumkan Gubernur Wayan Koster di hadapan Menko Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, yang hadir dalam acara ‘Deklarasi Program Kepariwisataan dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)’, di Kawasan Pariwisata Terpadu ITDC Nusa Dua, Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Kamis (30/7) sore.

Gubernur Koster mengungkapkan, sebelum Pemprov Bali membuka pintu masuk wisatawan nusantara, pihaknya bersama para Bupati/Walikota se-Bali telah sepakat melakukan aktivitas secara bertahap, selektif, dan terbatas. Semua dimulai dengan kegiatan ritual keagaman di Pura Agung Besakih, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem tepat Purnamaning Kasa pada Radite Paing Sinta, Minggu, 7 Juli 2020 lalu.

"Kegiatan ritual keagamaan di Pura Agung Besakih ini kami lakukan untuk memohon doa restu agar Ida Bhatara Bhatari Sesuhunan (Tuhan Yang Maha Esa) se-Bali memberikan restu, supaya aktivitas perekonomian bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Gubernur Koster, yang memiliki keyakinan secara adat, agama, dan budaya di Pulau Dewata dalam menjalankan aktivitasnya.

Kemudian, pada rahina Wraspati Umanis Sinta, Kamis, 9 Juli 2020, Pemprov Bali membuka tahap pertama yakni memulai aktivitas lokal masyarakat Bali. “Selanjutnya, untuk tahap kedua, kami buka aktivitas pariwisata hanya untuk wisatawan nusantara yang secara resmi dimulai 31 Juli 2020. Setelah itu, di tahap ketiga akan dilanjut aktivitas pariwisata dengan mengundang wisatawan mancanegara (direncanakan 11 September 2020, Red),” jelas Koster.

"Untuk mendukung pelaksanaan tahapan tersebut, kami sudah membuat Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Penerapan Tatanan Kehidupan Era Baru dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 15243 tentang Persyaratan Wisatawan Nusantara Berkunjung ke Bali. Sehingga, semua pelaku khususnya di bidang pariwisata memiliki pedoman dalam pelaksanaan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability)," lanjut Koster yang didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati aliasd Cok Ace.

Politisi senior PDIP mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2018) ini berharap seluruh pelaku khsususnya di bidang pariwisata, agar betul-betul bisa menjalankan tatanan kehidupan secara tertib dan sukses, agar pandemi Covid-19 di Bali reda. Menurut Koster, dibukanya pintu masuk wisatawan nusantara adalah satu bentuk implementasi Pemprov Bali bersama para pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan arahan Presiden Jokowi, yang menegaskan agar aktivitas perekonomian dimulai dan bisa menggerak-kan kehidupan masyarakat.

Dalam ksemmpatan itu, Koster mengharapkan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, dapat memprioritaskan daerah Bali dibuka untuk wisatawan mancanegara. "Kami sangat berharap agar tahapan ketiga (pariwisata dibuka untuk wisatawan asing) bisa dijalankan," pinta Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Menurut Koster, semakin lama pariwisata dibuka, akan kian sulit keadaan perekonomian Bali, semakin terpuruk juga dunia kepariwisataan dan pelaku usaha di Bali. Koster pun meminta agar Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Kedatangan Orang Luar Ne-geri Masuk Wilayah Indonesia dapat dievaluasi.

"Kalau ini (Permenkum HAM 11/2020, Red) masih diberlakukan, tahapan ketiga dibukanya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia termasuk ke Bali, tidak akan bisa berjalan. Kami sangat berharap Bapak Menko Maritim dan Investasi bisa membuka jalan ini," katanya.

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, dalam sambutannya mengatakan akibat pandemi Covid-19, perolehan devisa pariwisata turun hingga 97 persen. Menurut Luhut, hal ini merupakan satu pukulan sangat berat buat perekonomian Indonesia dan Bali.

Luhut menegaskan, pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat diperahtikan pemerintah, karena penerimaan negara dari sektor ini sangat tinggi dan memberikan kesempatan kerja bagi jutaan manusia. “Oleh karena itu, Presiden berkali-kali mengingatkan kami para pembantunya bahwa kita harus menangani pariwisata ini dengan benar. Ada dua kunci yang harus kita perhatikan, yaitu penanganan Covid-19 dan penanganan ekonomi harus dijalankan,” tandas Luhut.

Sedangkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, sangat mengapresiasi dan kagum kepada masyarakat Bali, karena dalam kondisi pandemi tetap optimis dan positif untuk membangun kepariwisataan ke depan. Menurut Wishnutama, saat ini Bali telah siap mengimplementasikan protokol kesehatan pada tatanan era baru.

“Pada sore yang cerah ini, saya sangat berbahagia karena besok (Jumat) pariwisata domestik di Bali akan kembali dibuka. Pasti kita semua sangat gembira dan berharap besok Bali perlahan segera bangkit kembali,” ujar Wishnutama seraya menambahkan adaptasi terhadap tatanan baru dan keberlanjutan unsur kesehatan serta keamanan, menjadi hal yang utama dalam pertimbangan wisatawan untuk melakukan perjalanan.

Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan sangat mendukung implementasi tatanan kehidupan Bali era baru, terutama melalui sistem pembayaran non tunai berbasis QRIS. Menurut Trisno, QRIS adalah sebagai kanal pembayaran. QRIS juga sangat sesuai dengan tatanan kehidupan Bali era baru, karena dilakukan secara nirsentuh (contactless), sehingga mampu mencegah risiko penularan virus.

Trisno menyebutkan, jumlah merchant yang telah menggunakan QRIS Bank Indonesia di Bali per 24 Juli sudah mencapai 111.448 merchant. Dari angka tersebut, 57 persen merupakan usaha mikro, 20 persen usaha kecil, 17 persen usaha menengah, dan 6 persen usaha skala besar. “Kami yakin setelah deklarasi ini, akan semakin mendorong percepatan kebangkitan ekonomi Bali serta perluasan implementasi penggunaan QRIS di Bali,” tegas Trisno. *