BLT Desa Gelombang II Buleleng Tunggu Sisa Dana 20 Persen
Realisasi BLT Desa Gelombang II sangat tergantung pada realisasi sisa dana desa 20 persen yang belum dicairkan pusat.
SINGARAJA, NusaBali
Memasuki penghujung Juli, realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Gelombang Kedua belum juga ada kejelasan. Hingga kini Pemerintah Desa masih menunggu pencairan sisa Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat sebesar 20 persen di tahun anggaran 2020.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa Jumat (24/7) mengatakan, bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sudah melangsungkan rapat terkait realisasi dana desa dengan capaian 80 persen. Jumlah dana desa yang sudah terealisasi itu di antaranya dari BLT Desa Gelombang I, yang sudah tuntas terealisasi selama tiga bulan berturut-turut di 149 desa di Buleleng menyasar 20.018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Dinas PMD sedang menunggu laporan dari masing-masing desa untuk memastikan pencairan BLT berikutnya, Dalam minggu ini baru bisa mengetahui berapa desa yang bisa merealisasi dan berapa yang tidak,” ucap Suyasa.
Sementara itu Sekdis PMD Buleleng, Made Dwi Adnyana dikonfirmasi terpisah mengatakan realisasi BLT Desa Gelombang II sangat tergantung pada realisasi sisa dana desa 20 persen yang belum dicairkan pusat. Saat ini proses pencairan dalam tahap pemenuhan administrasi dari masing-masing desa yang pelaporannya lewat sistem online.
Setelah sisa DD 20 persen di pencairan terakhir tahun ini, desa baru dapat menghitung realisasi BLT Desa Gelombang II. “Kalau realisasi Gelombang I dengan nilai Rp 600 ribu hampir semuanya sudah tuntas, yang Gelombang II dengan besaran Rp 300 s ribu masih dalam proses aliran dana dari pusat,” kata dia yang dihubungi via telepon Jumat kemarin.
Soal pencairan sisa DD 20 persen itu biasanya cair pada bulan Agustus. Namun Dinas PMD menyebut sedang mengejar target, dengan mengintensifkan pendampingan. Terutama dalam pelaporan realisasi dana desa melalui sistem aplikasi online yang langsung terpantau pusat. Sejauh ini di Buleleng memang masih terkendala soal sinyal internet yang terkadang menghambat pelaporan dari masing-masing desa. “Kami memang targetkan segera, kalau tidak dilaksanakan segera takutnya ikut berdampak tahapan lainnya. Kalau ini terlambat maka perencanaan 2021 mendatang juga bisa molor kalau tidak segera,” ungkap mantan Camat Sukasada ini. *k23
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa Jumat (24/7) mengatakan, bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sudah melangsungkan rapat terkait realisasi dana desa dengan capaian 80 persen. Jumlah dana desa yang sudah terealisasi itu di antaranya dari BLT Desa Gelombang I, yang sudah tuntas terealisasi selama tiga bulan berturut-turut di 149 desa di Buleleng menyasar 20.018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Dinas PMD sedang menunggu laporan dari masing-masing desa untuk memastikan pencairan BLT berikutnya, Dalam minggu ini baru bisa mengetahui berapa desa yang bisa merealisasi dan berapa yang tidak,” ucap Suyasa.
Sementara itu Sekdis PMD Buleleng, Made Dwi Adnyana dikonfirmasi terpisah mengatakan realisasi BLT Desa Gelombang II sangat tergantung pada realisasi sisa dana desa 20 persen yang belum dicairkan pusat. Saat ini proses pencairan dalam tahap pemenuhan administrasi dari masing-masing desa yang pelaporannya lewat sistem online.
Setelah sisa DD 20 persen di pencairan terakhir tahun ini, desa baru dapat menghitung realisasi BLT Desa Gelombang II. “Kalau realisasi Gelombang I dengan nilai Rp 600 ribu hampir semuanya sudah tuntas, yang Gelombang II dengan besaran Rp 300 s ribu masih dalam proses aliran dana dari pusat,” kata dia yang dihubungi via telepon Jumat kemarin.
Soal pencairan sisa DD 20 persen itu biasanya cair pada bulan Agustus. Namun Dinas PMD menyebut sedang mengejar target, dengan mengintensifkan pendampingan. Terutama dalam pelaporan realisasi dana desa melalui sistem aplikasi online yang langsung terpantau pusat. Sejauh ini di Buleleng memang masih terkendala soal sinyal internet yang terkadang menghambat pelaporan dari masing-masing desa. “Kami memang targetkan segera, kalau tidak dilaksanakan segera takutnya ikut berdampak tahapan lainnya. Kalau ini terlambat maka perencanaan 2021 mendatang juga bisa molor kalau tidak segera,” ungkap mantan Camat Sukasada ini. *k23
Komentar