nusabali

Rumah Sakit Milik Pemprov Bali Terapkan Transaksi QRIS

Gubernur Koster Sebut Transaksi Digital Selaras dengan Tatanan Hidup Era Baru

  • www.nusabali.com-rumah-sakit-milik-pemprov-bali-terapkan-transaksi-qris

DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik penggunaan transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) yang diprogramkan Bank Indonesia (BI) untuk empat rumah sakit milik Pemprov Bali.

Pasalnya, transaksi digital selaras dengan Tatanan Kehidupan Era Baru sesuai visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Hal ini disampaikan Gubernur Koster dalam sambutannya saat acara ‘Penerapan Tatanan Kehidupan Bali Era Baru melalui Transaksi QRIS pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Bali’, yang digelar di RS Bali Mandara, Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur, Denpasar Selatan, Jumat (24/7) pagi. Gubernur Koster berharap program transaksi digital QRIS ini menjadi pola pembayaran dalam era kehidupan normal yang lebih aman di tengah pandemi Covid-19.

“Saya berharap program QRIS ini cepat berjalan di Provinsi Bali, menembus instansi-instansi yang memang membutuhkan transaksi cepat yang bukan saja cepat, namun menurut saya aman dan modern. Satu tata kehidupan yang baru kita jalankan sekarang sebagai satu gaya hidup disiplin kita di Bali,” jelas Koster dalam acara yang dihadiri langsung Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, tersebut.

Koster menambahkan, saat ini bukan lagi menuju Bali Era Baru, tetapi sesungguhnya sudah masuki Bali Era Baru. Lantaran pandemi Covid-19, semua pihak dituntut belajar akan berbagai hal baru, termasuk beradaptasi terhadap kebiasaan baru dalam bertransaksi. 

“Itu memang betul-betul kita diberikan pengetahuan di dalam menjalankan kehidupan dengan satu tatanan yang baru, satu gaya baru, satu model baru. Hari ini kita dapat pelajaran baru lagi, di mana bertransaksi secara digital, dana aman,” tegas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Untuk itu, Koster sangat mendukung penerapan transaksi digital QRIS yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, sebagai lembaga keuangan perbankan milik pemerintah daerah yang berperan menjadi motor penggerak pembangunan perekonomian Bali. “Saya sangat mendukung, karena Pemprov Bali ada sahamnya di BPD. Semakin makin maju BPD, bagus karena semakin banyak dapat bagian untuk ke APBD Bali. Saya mengamati BPD sekarang makin bagus dan maju tata kelolanya,” papar Koster.

“Dalam konteks ini, kita akan memulai aktivitas perekonomian di Bali. Bapak Presiden (Jokowi) sudah memberikan arahan pada 15 Juli 2020 lalu agar dalam tri wulan ketiga ini, harus dilakukan operasi yang lebih progresif dalam menghidupkan perekonomian di seluruh Indonesia melalui pemerintah daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota agar mulai ada dinamika kehidupan masyarakat di bidang ekonomi,” lanjut politisi senior PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Menurut Koster, Pemprov Bali telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru, yang dilaksanakan sejak 9 Juli lalu, dengan secara resmi membuka sejumlah objek wisata untuk masyarakat lokal Bali. Untuk tahap kedua, akan dilaksanakan 31 Juli 2020 nanti dengan aktivitas diperluas terhadap sektor pariwisata untuk wisatawan nusantara. Bila semua berjalan lancar, maka tahap ketiga akan dilaksanakan 11 September 2020, dengan membuka pariwisata Bali untuk turis mancanegara.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya, menyampaikan RS Bali Mandara saat ini menjalankan pembayaran secara tunai dan non-tunai, diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Menurut Suarjaya, empat rumah sakit Pemprov Bali telah melaksanakan SIM RS dengan seluruh layanannya terintegrasi antara satu dengan lainnya, mulai dari pen-daftaran di poliklinik, radiologi, laboratorium, hingga kamar operasi dan seterusnya. Pembayaran atau transaksi dapat dilihat secara real time. Keempat rnah sakit tersebut, masing-masing RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa Provindi Bali di Bangli, dan RSU Puri Raharja Denpasar.

“Tentu dengan QRIS akan semakin memudahkan pembayaran di rumah sakit. Dengan pembayaran non tunai ini, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi rumah sakit, karena mengurangi less contact antara petugas dan pengguna. Tentu sistem pembayaran akan lebih mudah dan aman, karena mengurangi kontak antara petugas dan pasien,” ujar Suarjaya yang kemarin didampingi Dirut RS Bali Mandara, dr I Gede Bagus Darmayasa.

Sedangkan Dirut BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengatakan sesuai dengan SE Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020, terdapat 14 sektor kegiatan dalam rangka penerapan Tatanan Kehidupan Era Baru. Seluruh rumah sakit di bawah Pemprov Bali telah terintegrasi dalam sistem pembayaran non-tunai.

Sudharma mengatakan, dengan penggunaan QRIS sebagai transasksi digital, akan lebih akuntabel dan pengelolaan keuangan pemerintahan menjadi semakin baik. “Paling tidak, kami bisa memberikan support dalam mendukung pemerintah daerah untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Selama ini, seluruh kabupaten/kota di Bali saya lihat sudah mendapatkan predikat WTP itu,” jelas bankir asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Menurut Sudharma, BPD Bali merupakan bank kedua yang mendapatkan izin untuk penerapan QRIS per tanggal 18 Desember 2019 lalu. Sudharma berharap ke depan transaksi seperti ini bisa berjalan dengan baik, mengingat BPD Bali juga melaksanakan program pemulihan ekonomi dengan memberikan program restrukturisasi kredit kepada nasabah-nasabah UMKM, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali ekonomi Bali.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan penerapan QRIS di rumah sakit pemerintah lingkup Provinsi Bali merupakan yang pertama di Indonesia. Menurut Trisno, QRIS menjadi alat transaksi digital yang cepat, mudah, murah, dan andal.

"Penerapan QRIS pada rumah sakit milik pemerintah di Bali ini, saya rasa merupakan yang pertama di Indonesia. Transaksi dengan QRIS akan menguntungkan semua usaha, baik lembaga-lembaga, usaha milik daerah, maupun UMKM, karena sistemnya transparan dan langsung masuk. QRIS BPD Bali itu uangnya langsung masuk, kalau bank lain masih harus menunggu beberapa hari baru masuk uangnya," tegas Trisno.

Trisno menegaskan, pihaknya mendorong BPD Bali untuk terus meningkatkan jumlah merchant menggunakan QRIS dalam transaksinya, agar perekonomian Bali bisa kembali menggeliat. Hingga 17 Juli 2020, penggunaan transaksi digital QRIS di Provinsi Bali telah mencapai 108.573 merchant, meningkat 314 persen dibanding awal tahun 2020. *nat,k17

loading...

Komentar