nusabali

Komisi IV Tinjau SMPN 2 Mengwi

  • www.nusabali.com-komisi-iv-tinjau-smpn-2-mengwi

MANGUPURA, NusaBali
Komisi IV DPRD Badung melakukan kunjungan ke SMPN 2 Mengwi, Rabu (22/7).

Rombongan Komisi IV dipimpin Ketua Komisi IV Made Sumerta beserta anggota Nyoman Gede Wiradana, Gede Aryantha, Made Suwardana, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi, dan Luh Sekarini, diterima Kepala SMPN 2 Mengwi I Nyoman Suardana.

Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung Ketut Widia Astika, Kabid Sarana dan Prasarana Disdikpora Badung Putu Robby Widya Harsana serta Tenaga Ahli DPRD Badung Ni Ketut Masmini.

Nyoman Suardana menyampaikan, hingga saat ini sekolah yang dipimpinnya belum memiliki laboratorium dan perpustakaan. Pihaknya berharap, Pemkab Badung yang difasilitasi oleh Komisi IV bisa segera membantu. “Untuk perpustakaan saat ini kami gunakan satu ruang kelas, itupun sangat tidak memadai,” ujarnya.

Keluhan lain, Suardana mengaku saat ini memiliki tiga cleaning service yang hanya mampu diberi upah oleh pihak sekolah sebesar Rp 1.500.000 setiap bulannya. “Kemudian untuk biaya AC juga selama ini kami urunan,” tuturnya.

Sementara menyongsong pembelajaran di tatanan kehidupan era baru, pihaknya mengaku sudah siap. Namun, masih menunggu instruksi pemerintah untuk bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka. “Saat ini masih daring. MPLS juga sudah kami lakukan secara daring,” tuturnya. Dia mengatakan banyak mendapat keluhan dari orangtua siswa terkait kuota internet.

Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta mengatakan, sebelum mewabahnya Covid-19, dewan sempat berkunjung ke SMPN 2 Mengwi mendengar keluhan yang disampaikan kepala sekolah. “Biaya pemeliharaan tersebut sedianya akan dianggarkan di perubahan. Namun, karena ada refocusing anggaran akibat Covid-19, sepertinya tahun ini tidak bisa terealisasi. Maka kami memandang perlu untuk mengecek kembali,” paparnya.

Mengenai tenaga pegawai yang masih mendapatkan gaji di bawah UMK, Sumerta mengungkapkan, mungkin belum sempat diusulkan ke pemerintah. Sehingga, masih menggunakan SK Kepala Sekolah bersangkutan bukan SK Bupati. “Mungkin sekolah-sekolah lain juga mengalami hal yang sama. Ke depan, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah. Karena baik tenaga PNS maupun kontrak dan honor kan juga membantu proses belajar mengajar di sekolah,” ucapnya.

Selain itu, Komisi IV juga mengecek kesiapan sekolah dalam menghadapi tatanan kehidupan era baru. “Apakah sudah menerapkan protokol kesehatan? Bagaimana kesiapan sarana prasarananya karena saat ini kan masih menggunakan sistem daring,” kata Sumerta.

Anggota Komisi IV Nyoman Gede Wiradana menambahkan, menghadapi tatanan kehidupan era baru ini persiapan sekolah harus benar-benar matang. Pihak sekolah wajib mengawasi para siswa jika ada kegiatan tatap muka di sekolah. “Jika ada siswa yang panas harus dibawa ke mana. Masker jangan sampai ditukar-tukar dengan teman-temannya. Nah, bagaimana caranya sekolah mengedukasi siswa terkait ini. Para guru juga kalau bisa bekerja dari rumah saja secara online,” imbuhnya. *asa

Komentar