Subak Penerima Bantuan BKK Divalidasi
BANGLI, NusaBali
Sebanyak 389 subak di Kabupaten Bangli merima bantuan keuangan (BKK) dari Provinsi Bali.
Subak yang menerima BKK akan didata kembali oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali. Baru 20 subak yang mengirimkan dokumennya. Bagi subak yang tidak ikut dalam pendataan akan dipertimbangkan atau dievaluasi.
Kabid Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangli, Putu Candra Rahadi, mengatakan DPMA Provinsi Bali akan melakukan validasi dan pemetaan subak dan subak abian penerima BKK. Menurut Putu Chandra dari 389 subak meliputi 106 subak sawah dan 238 subak abian. “Pemprov Bali ingin data pasti tentang subak. Salah satu poin pendataan terkait luas wilayah yang harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah dalam bentuk sertifikat,” jelas Putu Chandra, Senin (20/7).
Mantan Lurah Cempaga ini menegaskan, data subak harus sudah terkumpul paling lambat minggu kedua bulan April. Namun karena pandemi Covid-19 waktunya diperpanjang sehingga pengumpulan data terhambat. Diakui baru 20 subak yang mengirimkan dokumennya. Bagi subak yang tidak ikut dalam pendataan akan dipertimbangkan atau dievaluasi. “Dana BKK yang diterima subak sebesar Rp 50 juta,” sebutnya.
Sebelumnya, sebanyak 81 subak abian dan 4 subak sawah belum menerima BKK Provinsi Nali dan dari APBD Bangli. Pengusulan sudah dilakukan setiap tahunnya, namun untuk pengusulan saat ini dihentikan karena pemprov masih melakukan validasi subak penerima BKK. “Saat ini masih akan dilakukan validasi,” imbuhnya. *esa
Kabid Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangli, Putu Candra Rahadi, mengatakan DPMA Provinsi Bali akan melakukan validasi dan pemetaan subak dan subak abian penerima BKK. Menurut Putu Chandra dari 389 subak meliputi 106 subak sawah dan 238 subak abian. “Pemprov Bali ingin data pasti tentang subak. Salah satu poin pendataan terkait luas wilayah yang harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah dalam bentuk sertifikat,” jelas Putu Chandra, Senin (20/7).
Mantan Lurah Cempaga ini menegaskan, data subak harus sudah terkumpul paling lambat minggu kedua bulan April. Namun karena pandemi Covid-19 waktunya diperpanjang sehingga pengumpulan data terhambat. Diakui baru 20 subak yang mengirimkan dokumennya. Bagi subak yang tidak ikut dalam pendataan akan dipertimbangkan atau dievaluasi. “Dana BKK yang diterima subak sebesar Rp 50 juta,” sebutnya.
Sebelumnya, sebanyak 81 subak abian dan 4 subak sawah belum menerima BKK Provinsi Nali dan dari APBD Bangli. Pengusulan sudah dilakukan setiap tahunnya, namun untuk pengusulan saat ini dihentikan karena pemprov masih melakukan validasi subak penerima BKK. “Saat ini masih akan dilakukan validasi,” imbuhnya. *esa
Komentar